McKinsey & Company menilai bahwa meskipun gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di Indonesia, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan berkurangnya kesempatan kerja. Phillia Wibowo, Leader of People and Organizational Performance McKinsey Asia Tenggara, menjelaskan bahwa meskipun kondisi ekonomi bisa berfluktuasi, kesempatan kerja tetap ada. Isu utama yang perlu diatasi
Wacana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto telah disambut positif oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Gagasan tersebut dinilai dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan masukan strategis kepada pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan pekerja. Ditekankan bahwa tanggung jawab atas kesejahteraan buruh tidak hanya dibebankan kepada pengusaha, tetapi
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan empat janji utama kepada massa buruh dalam perayaan May Day 2025 di Monas, Jakarta. Dalam pidatonya, dijelaskan bahwa ia merasa menjadi representasi kaum buruh, petani, dan nelayan yang setia mendukungnya bahkan saat mengalami kekalahan dalam empat pemilu sebelumnya. Janji pertama adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh
Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus bertambah dan telah tercatat sebanyak delapan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan terbaru telah diajukan oleh lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang menilai proses pembentukan UU tersebut
Menjelang peringatan Hari Buruh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk memanggil pelaku industri padat karya pada Rabu, 30 April 2025. Pemanggilan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap aspirasi buruh yang akan disuarakan pada May Day. Ditekankan oleh Airlangga bahwa kebijakan upah ditentukan berdasarkan kondisi masing-masing industri dan perusahaan.
Komitmen pemberantasan premanisme oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di kawasan industri telah ditegaskan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan menekankan bahwa kehadiran negara harus ditunjukkan secara nyata. Gangguan yang dilakukan oleh ormas terhadap iklim investasi disebut telah menghambat penciptaan kondisi usaha yang kondusif. Premanisme di kawasan industri dinilai sebagai ancaman
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa hubungan ekonomi dengan China tetap terjaga baik meskipun negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) sedang dilakukan oleh Indonesia. Telah ditegaskan bahwa komunikasi ekonomi dijalankan secara intensif dengan Washington dan Beijing. Negosiasi tarif dengan AS dikonfirmasi hanya bersifat bilateral, tanpa melibatkan kepentingan negara
Dalam rangka mendukung mobilitas hijau, ASN Pemerintah Provinsi Jakarta telah diwajibkan menggunakan transportasi umum setiap Rabu sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Kewajiban ini mencakup perjalanan berangkat kerja, tugas dinas, hingga pulang kerja dengan moda seperti Transjakarta, MRT Jakarta, hingga KRL Jabodetabek. Fasilitas kendaraan dinas ditiadakan pada
Negosiasi perjanjian jual beli tambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada MIND ID masih belum dilanjutkan dan masih menunggu keputusan dari BPI Danantara. Belum adanya diskusi lanjutan terkait divestasi ini telah disampaikan oleh Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo. Divestasi tambahan ini menjadi syarat yang
Kebijakan kemasan polos untuk produk tembakau telah diwacanakan oleh pemerintah, namun dikhawatirkan akan meningkatkan peredaran rokok ilegal. Dengan diberlakukannya kemasan polos, konsumen akan mengalami kesulitan dalam membedakan produk legal dan ilegal, sehingga pengawasan di lapangan menjadi semakin kompleks. Berdasarkan pengalaman di Australia, Prancis, dan Inggris, kebijakan serupa tidak secara signifikan
Pemerintah Indonesia ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang berupaya meningkatkan impor komoditas strategis dari Amerika Serikat, termasuk LNG, minyak, serta produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan jagung. Dalam wawancara bersama CNBC International, disampaikan bahwa berbagai hambatan perdagangan dan non-perdagangan terus dievaluasi untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka
Pembangunan pabrik mobil listrik PT Build Your Dream (BYD) di Subang, Jawa Barat, dilaporkan telah diganggu oleh aktivitas organisasi masyarakat dan praktik premanisme. Gangguan tersebut diketahui setelah adanya aduan dari markas besar BYD di Shenzhen kepada Wakil Ketua MPR RI. Pemerintah diminta untuk bertindak tegas dalam memberikan jaminan keamanan kepada
