Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah anggapan pengusaha yang menilai badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terjadi di sektor industri manufaktur. Anggapan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri mengakui beberapa subsektor industri memang mengalami pengurangan tenaga kerja. Namun, hal itu
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, program rumah subsidi diluncurkan secara masif pada September 2025, dengan target minimal 25 ribu unit. “Tadi saya laporkan bahwa kami membuat acara di bulan September, yaitu acara peluncuran rumah subsidi. Rencana akan dihadiri oleh Bapak Presiden,” ucapnya setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan, pihaknya menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, dana bansos sebesar Rp 2,1 triliun hanya mengendap. Selain itu, PPATK
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan suntikan dana ke Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun membuat cadangan beras menembus rekor tertinggi. Menkeu menjelaskan investasi nonpermanen kepada Perum Bulog diberikan untuk mendorong ketahanan pangan nasional, yakni dengan memperkuat cadangan pangan serta menjaga stabilitas harga beras. Kebijakan ini, kata Sri Mulyani, memperkuat deregulasi sebelumnya
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kasus pengoplosan beras oleh 10 perusahaan dengan 26 merek telah diproses hukum. Saat ini, proses hukum kasus beras oplosan sudah naik ke tahap penyidikan. Amran menyebut total temuan sementara mencakup 212 merek yang diduga terlibat dengan 26 merek dari 10 perusahaan, di antaranya telah diproses hukum di Kepolisian
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keadaan geopolitik saat ini membuat banyak perusahaan di Indonesia menahan ekspansi dan menghentikan proses rekrutmen. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei yang dirilis oleh pihaknya, lebih dari 50 persen perusahaan yang merupakan responden menyatakan telah mengurangi jumlah tenaga kerja, dan sebagian
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengupayakan aturan terkait Kredit Usaha Rakyat atau KUR sektor Perumahan dapat terbit pada pekan ini. Aturan tersebut akan mengatur sejumlah aspek penting seperti sasaran penerima KUR Perumahan, kategori profesi yang berhak, plafon kredit, suku bunga, hingga tenor pinjaman. Skema KUR bakal
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan melawan mafia regulasi dan membongkar praktik-praktik tidak sehat yang selama ini menghambat tenaga kerja untuk masuk ke pasar kerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyampaikan Kemenaker akan menggandeng berbagai pihak untuk mengurai kepentingan-kepentingan yang menumpuk dalam regulasi dan memastikan dunia kerja Indonesia lebih terbuka dan adil
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali menyatakan, Pulau Dewata berpotensi semakin menggaet wisatawan mancanegara (wisman) yang mengalihkan liburan dari Thailand. Hal itu sebagai dampak perang yang terjadi antara Thailand dan Kamboja kini. Sekretaris PHRI Bali Perry Markus menyampaikan selama ini sejumlah destinasi wisata di Thailand menjadi kompetitor pariwisata Bali. Alhasil,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap terdapat lebih dari 600 ribu pemain judi daring atau online (judol) di Jakarta. Sebagian dari pemain judol itu adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai praktik pengoplosan berasdapat merusak efektivitas kebijakan pangan nasional. Selain menciptakan distorsi pasar, praktik ini juga berpotensi membahayakan stabilitas sosial jika terus dibiarkan. “Ketika masyarakat menemukan bahwa beras yang mereka beli, bahkan dari program subsidi yang pernah dilakukan uji tidak sesuai mutu atau bobot, maka kepercayaan
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyinggung soal memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah yang dipilih pada 2024. Itu merupakan satu dari lima alternatif yang diusulkan Mahfud dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisah pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah mulai 2029. Untuk mengakomodasi opsi tersebut, pemerintah
