Pengusutan kasus korupsi proyek pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) periode 2020-2024, segera berakhir dengan penetapan tersangka. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) mengungkapkan tim penyidikan sudah mengantongi sejumlah nama calon tersangka terkait kasus yang merugikan negara senilai Rp 958 miliar tersebut. Kepala Seksi (Kasie)
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diminta memperketat proses akreditasi lembaga pemeriksa halal, khususnya yang berada di luar negeri. Hal ini muncul sebagai respons atas kasus temuan produk makanan berlabel halal yang ternyata terindikasi mengandung unsur babi. Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Yuny Erwanto menilai temuan sembilan produk olahan mengandung
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR semakin memperluas penerima manfaat rumah subsidi. Dijelaskan dalam Permen ini untuk besaran penghasilan MBR dibagi berdasarkan zonasi wilayah. Dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi, rata-rata pengeluaran kontrak rumah dalam satu bulan
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025) dalam rangka memimpin kegiatan tanam padi serentak di 14 provinsi secara nasional. Dalam kegiatan tanam padi, Prabowo menggunakan drone pertanian yang mampu menyebar benih secara efisien di area
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah akan memberikan lahan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membangun Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerintah akan memberikan kemudahan dalam pembangunan KopDes Merah Putih karena tujuannya untuk meningkatkan perekonomian daerah, termasuk biaya awal untuk notaris akan dibiayai APBD. Tak
Kementerian Sosial menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga di bawah 5 persen pada akhir masa kepresidenan Prabowo Subianto tahun 2029. Target tersebut telah disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, dengan penekanan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif bersama kementerian lain, lembaga, dan perguruan tinggi. Upaya percepatan juga
China menyarankan agar pendekatan Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik dagang diubah dengan menghindari ancaman dan tekanan. Pernyataan ini disampaikan setelah perang tarif yang terus memanas antara kedua negara dan munculnya klaim optimisme dari Presiden AS Donald Trump serta Menteri Keuangan Scott Bessent mengenai potensi kesepakatan. Ditegaskan oleh juru bicara Kementerian
Peristiwa masuknya TNI ke kampus-kampus kembali mencuat setelah pengesahan revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025. Salah satunya adalah kehadiran Dandim 0508 Depok di Universitas Indonesia saat mahasiswa menggelar Konsolidasi Nasional. Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto menegaskan bahwa kampus merupakan ruang terbuka bagi kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, dalam bidang
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto bukan makan bergizi gratis alias MBG, melainkan program perumahan. Dalam program perumahan, Fahri mengatakan, Kementerian PKP mengemban tiga mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama, memberantas kemiskinan. Kedua, menyerap tenaga kerja dari daerah hingga ke pusat. Ketiga, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui masih banyak masalah di rumah sakit pendidikan yang harus diperbaiki. Terutama mengenai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang justru mendapat tugas tambahan yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Budi menyatakan pendidikan dokter spesialis di sejumlah rumah sakit tidak dilakukan langsung oleh konsulennya. Hal itu berdampak pada
BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi antara kedua Badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama
Amerika Serikat telah menetapkan tarif impor sebesar 47 persen terhadap produk tekstil asal Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Donald Trump. Tarif ini diterapkan secara bertahap dengan tambahan 10 persen selama masa penundaan 90 hari, sembari dilakukan negosiasi. Produk yang paling terdampak meliputi tekstil, garmen, alas
