Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung, menegaskan bahwa pencegahan judi online menjadi prioritas utama BI karena dampak buruknya terhadap ekonomi, masyarakat, dan sistem keuangan. BI telah menerapkan dua lapis pertahanan untuk mencegah aktivitas ini melalui sistem pembayaran. Lapis pertama melibatkan penyedia jasa pembayaran (PJP), baik bank maupun lembaga keuangan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Gugus Tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (20/11/2024). Menurut Kapolri, ada sejumlah program yang akan dilaksanakan Gugus Tugas ini, di antaranya program pekarangan lahan bergizi. Lewat program ini, nantinya Bhabinkamtibmas akan dikerahkan untuk
Kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, diprediksi memicu kenaikan harga barang, ditengah masih rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini pun diperkirakan akan berdampak pada target pertumbuham ekonomi yang saat ini didominasi konsumsi masyarakat. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menerangkan, dampak dari kenaikan PPN tidak akan berdampak pada
Pemerintah terus berupaya mencapai swasembada pangan sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, optimistis target ini dapat dicapai dengan strategi melibatkan petani milenial, didukung oleh pendamping dan mentor berpengalaman. Program Brigade Swasembada Pangan dirancang untuk mengoptimalkan lahan rawa di 12 provinsi strategis seperti Aceh,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 diundur dan akan diumumkan paling lambat pada Desember 2024. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, pengumuman UMP seharusnya dilakukan paling lambat 21 November. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah
Rencana program pengampunan pajak atau tax amnesty bakal menjadi salah satu program prioritas yang dibahas DPR RI dan pemerintah pada 2025. Hal ini setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memasukkan revisi undang-undang (RUU) tax amnesty dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Senin (18/11/2024). Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membidik pekerja informal sebagai target baru peserta program dana pensiun, dengan tujuan meningkatkan rasio pendapatan saat pensiun (replacement ratio income) di Indonesia. Saat ini, rasio pendapatan pensiun Indonesia berkisar pada 10-15 persen, jauh di bawah standar International Labour Organization (ILO) yang menetapkan minimal 40 persen
Rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan ditambah 12 unit, sehingga totalnya menjadi 48 unit. Penambahan ini dilakukan untuk menyesuaikan jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yang terdiri dari 48 menteri. Sebelumnya, hanya 36 unit rumah menteri yang direncanakan, mengikuti jumlah menteri pada Kabinet
Badan Legislasi DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Apabila disetujui, maka RUU tentang tax amnesty ini akan menjadi salah satu rancangan undang-undang (RUU) yang akan diprioritaskan untuk disahkan oleh DPR tahun depan. “RUU
Selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) tidak pernah menerima teguran dari Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) yang memimpin saat itu. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin (18/11/2024). Zaid menjelaskan bahwa
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kebijakan tersebut tentu akan memengaruhi proyek infrastruktur yang tengah digarap, menyusul kenaikan
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi prioritas utama dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Komitmen ini diutarakan sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah di Kota Depok. “Penanganan sampah itu urusan wajib dan rutin, sehingga sudah
