Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto meminta pemerintah menjamin layanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Pasalnya saat ini, ia masih melihat adanya sejumlah rumah sakit yang ragu menerima peserta nonaktif, karena belum ada jaminan tertulis dari pemerintah. Dalam rapat konsultasi pada Senin (9/2/2026), DPR
Kementerian Kesehatan RI menargetkan 130 juta warga mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026. Jumlahnya ini lebih tinggi dari target 2025 sebanyak 70 juta orang. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah menyampaikan fokus pada tahun 2026 fokus tahun ini, tidak hanya pada pemeriksaan kesehatan saja, akan tetapi lebih
Presiden RI Prabowo Subianto akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari “telur busuk” yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam. Hashim menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu
Media Israel melaporkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menjadi prajurit perdamaian internasional pertama yang akan diberangkatkan ke Jalur Gaza, Palestina. Menanggapi berita tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur mengatakan, setuju dengan langkah TNI ke Gaza, karena itu sejalan dengan pembukaan UUD
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) resmi mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terutama menyoroti pengaturan “Umrah Mandiri” yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak setara dalam tata
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran JKN merupakan bagian dari transformasi data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran serta menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan. Gus Ipul menambahkan realokasi ini juga bertujuan menurunkan inclusion error (orang tidak berhak
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta. Wacana itu juga
Hasil survei dari lembaga riset Indikator Politik Indonesia pada awal 2026, menghasilkan, institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga yang paling dipercaya publik. Dari survei terhadap 1.220 responden dalam kurun 15-21 Januari 2026, sekitar 93 persen publik percaya pada lembaga TNI. Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan,
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, menyatakan, dominasi platform global menyedot potensi pendapatan iklan media konvensional. Hal itu menjadi penyebab utama gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di bidang industri medi saat ini. Komaruddin menjelaskan, iklan yang dulunya menjadi “amunisi” atau sumber pendapatan utama bagi televisi dan media arus utama lainnya, kini beralih ke
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas jelang angkutan Lebaran 2026. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, menyampaikan pentingnya membangun kesadaran masyarakat guna menjamin keselamatan dalam bertransportasi, terlebih ketika adanya peningkatan
Kabar duka datang dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa sekolah dasar berinisial YBS dilaporkan wafat dalam peristiwa akhiri hidup yang diduga berkaitan dengan kesulitan membeli buku dan pena. Peristiwa ini memantik keprihatinan luas dan seruan evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak serta bantuan pendidikan. Majelis Ulama Indonesia meminta
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,35 juta orang pengangguran di Indonesia hingga November 2025. Dari jumlah ini persentase tertinggi ada di Papua sebesar 7,08 persen. Dari data yang dirilis BPS pada Kamis (5/2), pengangguran laki-laki sebesar 4,75 persen, lebih tinggi dibanding pengangguran perempuan yang sebesar 4,71 persen. Apabila dilihat menurut
