Demonstrasi menolak pengesahan RUU TNI oleh DPR tengah dipersiapkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan bersama masyarakat sipil. Lokasi aksi serta tuntutan kepada pemerintah sedang ditentukan oleh koalisi sipil. Demonstrasi ini direncanakan sebagai bentuk respons terhadap langkah pemerintah dan DPR yang tetap mengesahkan RUU TNI meskipun mendapat
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendorong aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas terhadap praktik premanisme yang menyamar sebagai ormas. Menurutnya, menjelang perayaan Lebaran, sering terjadi tindakan penagihan THR secara paksa melalui prosedur administratif semu yang kerap memberatkan pelaku usaha, padahal kewajiban tersebut telah dipenuhi melalui kontribusi pajak
Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto mengumumkan rencana pembentukan tim kajian khusus yang bertugas mengevaluasi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat investasi di Indonesia. Pembentukan Tim Khusus Penghambat Investasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi global yang belum kondusif, sekaligus sebagai upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang telah diidamkan oleh
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana peluncuran 30 mega proyek investasi pada 2025 yang akan dikerjakan oleh Kabinet Merah Putih. Proyek-proyek ini mencakup sektor strategis dari hulu hingga hilir, dengan fokus utama pada pertanian dan perikanan yang dinilai penting untuk devisa negara serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Prabowo menegaskan bahwa
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dengan CPNS diangkat paling lambat Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya ada pemunduran jadwal yang memicu polemik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak calon abdi negara, serta meminta Kementerian/Lembaga
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak revisi UU TNI. YLBHI mengendus revisi itu akan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI dan membawa Indonesia ke rezim Neo Orde Baru. YLBHI menduga, DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto melalui usulan revisinya justru akan menarik kembali TNI dalam peran sosial politik bahkan ekonomi-bisnis. Padahal
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) sudah menggeledah di delapan lokasi berbeda dalam pengusutan korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Salah satu yang digeladah adalah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani
Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/3/2025). Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan pembahasan RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam menampung aspirasi masyarakat atas
Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Nicolas D. Kanter, membantah tuduhan keterlibatan perusahaannya dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 5,9 kuadriliun. Isu ini mencuat di media sosial setelah Kejaksaan Agung mengusut kasus emas palsu 109 ton yang terungkap tahun lalu. Nico menegaskan bahwa angka tersebut tidak benar
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp3,4 triliun untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dari bayi hingga lansia. Dana ini disalurkan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,2 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik sebesar Rp1,2 triliun. PKG mencakup tiga jenis layanan: pemeriksaan di hari
Presiden Prabowo Subianto menanggapi persoalan pengangkatan 1,2 juta calon aparatur sipil negara (CASN) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah saat ini tengah mencari solusi terkait penundaan pengangkatan tersebut, meskipun belum ada langkah konkret yang dijelaskan. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), terdapat
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) tidak akan dilakukan tergesa-gesa. Proyek sepanjang 946 kilometer dari Tangerang hingga Gresik ini memerlukan perencanaan matang, terutama mengingat skala investasi yang sangat besar. Saat ini, pemerintah terus menyusun dan memperbarui
