Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan digitalisasi perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital) akan menutup celah pungutan liar (pungli). Kebijakan itu juga akan menghilangkan praktik malaadministrasi yang selama ini membebani tenaga kesehatan. Menurut BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, sistem manual kerap
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membuka suara terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk, yang ramai belakangan ini. Menaker Yasserli mengaku belum menerima detil lebih lanjut terkait hal tersebut. “Terkait hal itu kan sudah dijawab sama mereka (pihak manajemen Gudang Garam). Masih belum, ya (menerima informasi
Sosialisasi pembiayaan kredit usaha rakyat bidang perumahan mulai digalakkan. Pemerintah menargetkan, fasilitas pendanaan itu bisa direalisasikan tahun ini agar terserap optimal. Pemerintah juga menegaskan, program masih berjalan sesuai rencana meski menteri keuangan berganti. ”Sekarang sedang sosialisasi. Peraturan sudah (siap), sistem sedang disesuaikan, sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan akhir bulan ini (siap). Target
Uji kelayakan terhadap 16 calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia Mahkamah Agung mulai digelar Komisi III DPR pada Selasa (9/9/2025). Sejumlah anggota Komisi III mengkritik proses seleksi oleh Komisi Yudisial atau KY yang dinilai pasif dan masih meloloskan calon bermasalah. Namun, KY menegaskan seleksi berjalan transparan tanpa calon
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di PT Gudang Garam Tbk. Ia menyebut pemerintah masih memantau kondisi tersebut karena perusahaan tengah melakukan modernisasi. Airlangga menegaskan pemerintah akan menunggu laporan resmi dari perusahaan untuk mengetahui lebih jauh penyebab dan dampak kebijakan tersebut terhadap pekerja maupun
Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook pada April 2025 mencatat bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia, berarti setara 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan global. Sebaliknya, versi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional hanya 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa per September 2024. Perbedaan
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), mengungkit tunjangan kunjungan kerja (kunker) anggota DPR RI masih tergolong masif. Formappi mendorong perbaikan tata kelola gaji-tunjangan DPR RI secara menyeluruh. Peneliti Formappi, Lucius Karus mengungkapkan anggota DPR masih memiliki tunjangan reses, tunjangan aspirasi, rumah aspirasi, dan lainnya. Sehingga uang rakyat yang digunakan anggota
Hilangnya beras medium dan premium di sejumlah pasar ritel modern membuat keresahan semakin meluas. Ibu rumah tangga hingga pedagang kecil mulai mengeluhkan sulitnya mencari beras dengan harga normal, padahal komoditas ini adalah kebutuhan pokok utama masyarakat. Siti Maryam (42), ibu rumah tangga asal Depok, mengatakan dirinya heran setiap kali ada masalah pangan,
Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (4/9). “Aksi di Patung Kuda, titik kumpul jam 11 di Gedung ILO Thamrin,” kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno. Unang menyampaikan duka atas meninggalnya 10 masyarakat dalam
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan dukacita mendalam atas berpulangnya anak berinisial ALF (16). ALF diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR RI pada Kamis (28/8/2025). KPAI sangat menyesalkan keterlibatan korban dalam aksi unjuk rasa tersebut yang berujung pada kematian korban. KPAI telah meminta polisi untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan
Lesunya pasar kendaraan roda empat dalam dua tahun terakhir telah memicu pengurangan tenaga kerja di sektor industri komponen otomotif. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), Rachmat Basuki, mengungkapkan bahwa penurunan permintaan mobil hingga Juli 2025 memaksa sejumlah perusahaan komponen yang tidak memiliki kemampuan ekspor maupun bisnis purna
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran program Dana Desa naik 100 persen di 2026 berkat kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sri Mulyani menjelaskan anggaran khusus Dana Desa untuk tahun depan memang hanya Rp60 triliun, lebih rendah dari tahun ini yang berada di angka Rp70 triliun. Akan tetapi, anggaran itu belum termasuk anggaran yang
