Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti dampak negatif dari industri ekstraktif seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta penangkapan ikan besar-besaran bagi masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia. Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami mengatakan, eksistensi pulau-pulau kecil sudah ada yang mulai lenyap, bahkan tenggelam. Athiqah
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal bakal fokus pada tujuh komoditas. WKU Koordinator Bidang Organisasi, Hukum Dan Komunikasi Kadin Yukki N. Hanafi mengatakan tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, saat ini Indonesia mulai memasuki era penuaan penduduk atau aging population. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes Nida Rohmawati mengungkapkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memberikan batasan di mana sebuah negara dikatakan memasuki era aging population, bila terdapat lebih dari 10 persen penduduknya
Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan menghadapi 4 masalah ekonomi yang berat. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengungkapkan empat potensi krisis yang bakal dihadapi mulai dari krisis fiskal, krisis industri, krisis lapangan kerja, hingga krisis rupiah. Wijayanto mengatakan krisis fiskal yang berpotensi terjadi muncul karena beban utang yang tinggi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat. Hal ini sebagai upaya menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia. Ia menjelaskan satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemberian izin hak guna usaha (HGU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, hingga 190 tahun bertujuan demi mempercepat investasi. Ia menjelaskan sebelum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak ada
Direktur Utama PT Primissima (Persero) Usmansyah buka suara perihal perusahaannya yang merumahkan ratusan karyawan hingga menunggak pembayaran gaji pegawai. Usmansyah menyebut ada 425 karyawan yang dirumahkan sementara imbas krisis keuangan. Pasalnya, perusahaan sudah tidak punya modal kerja lagi untuk belanja bahan baku, serta membayar kebutuhan operasional sejak 2020. Perusahaan tekstil pelat merah ini
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berniat memindahkan pengelolaan dana pensiun (dapen) abdi negara ke bawah pengawasan menteri keuangan. Hal ini untuk mencegah terjadi korupsi seperti sebelumnya. Tak hanya itu, ia berharap pengawasan dana pensiun lainnya yang dikelola oleh Taspen juga dipindahkan ke pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, ia menekankan
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menilai SYL telah terbukti melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. SYL juga dihukum dengan pidana tambahan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat menjelaskan keunggulan pendidikan dan beasiswa di Singapura. Ia mengatakan Singapura maju bukan karena punya sumber daya alam (SDA), tapi berkat memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Tito menyebut investasi SDM di negara tersebut fokus pada dunia pendidikan, yakni
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif dukungan Komisi VI DPR yang menyetujui usulan Penyertaan Modal Megara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 44,279 triliun. Menurut Erick setelah PMN disetujui, Revisi UU BUMN dinilai akan semakin mendorong akselerasi BUMN menjadi lebih transparan dan profesional. Menurut Erick, RUU BUMN
