Pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi bencana susulan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akibat cuaca ekstrem. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mempercepat proses pembersihan kayu-kayu yang berada di aliran sungai agar tidak ada sumbatan. Selain itu,

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 22 desa hilang akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Penduduk desa itu harus direlokasi. Rinciannya adalah 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. Selain itu, terdapat

Bencana yang terjadi di Sumatera menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda, termasuk dokumen penting akibat rumah rusak atau hilang. Oleh karenanya, Kemendagri sedang berupaya mempercepat layanan administrasi kependudukan di daerah terdampak bencana di Sumatera. Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.8.1.7/9761/SJ, yang menginstruksikan percepatan pemulihan layanan administrasi di Provinsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan, seluruh rumah sakit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana telah beroperasi kembali. Di Aceh, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut bahwa seluruh rumah sakit di provinsi tersebut sudah beroperasi kembali. Berdasarkan data, terdapat 23 rumah

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut saat ini jumlah hunian warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor terus bertambah hingga diperkirakan mencapai 200 ribu rumah. Mualem berharap pemerintah pusat menambah pembangunan hunian bagi para korban, yang saat ini ditargetkan membangun 36.328 rumah. Menurut Mualem saat ini sudah ada beberapa donatur, baik swasta maupun