Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025). Mereka menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat pekerja dan berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).
PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri
Anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam menyiapkan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Sumatera. Pemerintah pusat sendiri rencananya akan memulai pembangunan membangun 2.603 hunian tetap pada bulan ini. Terkait dengan pembangunan fisik, Menteri Perumahan
Imbas cuaca ekstrem beberapa hari belakangan, dan hujan deras yang disertai angin kencang sejak Kamis (18/12/2025), kawasan wisata Ubud, Gianyar, Bali, terendam banjir. Genangan air merendam jalur utama menuju Ubud, termasuk Jalan Desa Lodtunduh, hingga menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Di jalan-jalan kecil seperti Jalan Sandat dan Jalan Sri Wedari, ketinggian
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyampaikan update dukungan kebijakan fiskal dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Berdasarkan keterangan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebesar Rp268 miliar sudah tersalurkan untuk APBD di tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya adalah Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. Pemanfaatan APBN lainnya untuk
Laporan terbaru berjudul Climate Change and Energy in the Indonesian Mind yang dirilis Yale Program on Climate Change Communication mengungkapkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap transisi energi bersih semakin menguat. Hasil survei mencatat 83 persen dari 2.000 responden mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon hingga mendekati nol pada tahun
Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum. Adapun formula kenaikan upah yang baru adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9 poin. Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengeklaim, pemerintah pusat telah mencabut sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Adapun PBPH itu mencakup total luas hingga 1.012.016 hektare secara nasional. Pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam rapat terbatas sebelumnya. Namun, ia menekankan,
Ribuan sekolah ikut terdampak bencana di Pulau Sumatera. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk PAUD yang terdampak sejumlah 767, SD sejumlah 1.343, SMP sejumlah 621, SMA sejumlah 268, SMK sejumlah 136, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sejumlah 23, Sekolah Luar Biasa sejumlah 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan sejumlah 86. Total
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, total penyaluran KUR di ketiga provinsi terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp 43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang. Dari jumlah tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung oleh bencana mencapai Rp 8,9 triliun dengan 158.848 debitur. Sebagai respons penanganan dampak bencana, Airlangga
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan konektivitas di Provinsi Aceh, termasuk mengebut perbaikan 13 jembatan yang putus di jalur lintas tengah gara-gara banjir dan tanah longsor. Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan penanganan 13 jembatan putus itu bisa rampung bulan ini. Ia mengatakan kerusakan jembatan mengganggu pergerakan logistik masyarakat, khususnya pada jalur
Pengamat Policy Strategist CERAH Dwi Wulan Ramadani menyoroti menyoroti rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) untuk 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menuru Dwi hal tersebut memerlukan payung hukum yang jelas. Dwi juga menyoroti terkait kelayakan finansial. Ia mengatakan pembangunan 1 megawatt PLTS membutuhkan
