Jurist Tan (JT), satu saksi penting dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook Rp 9,9 triliun untuk program digitalisasi pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2019-2023 ‘lolos’ ke luar negeri. Padahal, JT yang diketahui sebagai staf khusus (stafsus) Nadiem Makarim saat menjabat sebagai mendikbudristek itu adalah satu
Kementerian Sosial segera melakukan asesmen dan mendata para warga yang terdampak banjir di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. “Pak Mensos Saifullah Yusuf langsung memberikan arahan dan minta kami segera berkoordinasi dengan BNPB, Dinas Sosial, Tagana, TNI-Polri, BPBD, serta pihak kecamatan dan desa setempat, untuk melakukan pendataan di masing-masing lokasi terdampak,” ujar Plt Direktur
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran membawa dampak signifikan terhadap perekonomian global. Salah satu gejala awal yang muncul dari eskalasi ini adalah melonjaknya harga minyak dunia. Eko menjelaskan lonjakan harga minyak tidak terlepas dari pentingnya peran Selat Hormuz sebagai
Aksi unjuk rasa telah digelar secara serentak oleh ribuan supir truk di berbagai wilayah Indonesia pada Kamis (19/6/2025) sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan zero over dimension over loading (zero ODOL) yang direncanakan berlaku mulai 2026. Kebijakan tersebut telah dianggap menyulitkan posisi para supir, terutama karena mereka kerap berada di antara
Insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen telah diberlakukan oleh pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun ini. Masa berlakunya insentif tersebut sebenarnya telah ditetapkan berakhir pada 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap diperbolehkan untuk dimanfaatkan
Kenaikan volume perdagangan antara Indonesia dan Rusia telah diapresiasi oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam pertemuan yang diselenggarakan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Constantine, St. Petersburg, pada Kamis (19/6/2025) waktu setempat. Hubungan bilateral antara kedua negara telah dinyatakan berkembang secara konsisten, sebagaimana ditunjukkan oleh tren peningkatan nilai perdagangan. Dalam
Keputusan untuk tidak menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis tertentu asal Cina telah dijelaskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan merujuk pada kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Telah disampaikan bahwa kapasitas produksi dalam negeri atas produk tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan industri
Telah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bahwa tidak ditemukan kebijakan resmi terkait pembagian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk bahan mentah selama libur sekolah. Klarifikasi tersebut telah diberikan setelah viralnya pembagian bahan mentah kepada peserta didik di wilayah Tangerang Selatan. Dalam keterangan resminya, ditegaskan bahwa
Ancaman terhadap industri dalam negeri akibat perang Iran-Israel telah diungkap oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, terutama pada sektor manufaktur. Risiko berupa kenaikan biaya produksi, lonjakan biaya logistik, serta penurunan permintaan ekspor telah diperkirakan akan dihadapi oleh sektor manufaktur global. Kondisi ini telah dinilai akan sangat berdampak pada Indonesia yang rentan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan Kementerian PKP. MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (18/6/2025). Ara mengatakan,
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan rumah berukuran 18 meter persegi bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak termasuk dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Fahri menegaskan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap mengacu pada ketentuan hukum yang
Rencana pengurangan luas bangunan rumah subsidi menjadi 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi masih menemui hambatan regulasi dari sejumlah peraturan yang berlaku. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah PP Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur batas minimal luas efektif rumah sebesar 54 meter persegi. Kemungkinan revisi
