Pemerintah tengah menggenjot program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, program ini akan dilaksanakan dengan skema gotong royong. Artinya, selain pemerintah pusat, juga dibutuhkan peran pemerintah daerah hingga swasta, mengingat ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, saat ini ada 48 rancangan peraturan presiden (perpres) yang mengatur organisasi 48 kementerian dan sejumlah perpres lembaga baru yang menunggu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan keterangan Rini, Kemenpan RB sudah mengusulkan draf puluhan perpres itu untuk segera
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan berbagai program Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi petani milenial di Indonesia, mengingat saat ini sektor pertanian didominasi generasi yang lebih tua. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 38,02 persen petani merupakan generasi baby boomers berusia 41-56 tahun, sementara petani
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi pada kasus pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex), dengan memerintahkan empat menterinya untuk melakukan penyelamatan terhadap perusahaan tersebut. Pengamat menilai ada sejumlah alasan kuat Prabowo bersikap demikian. Pengamat ekonomi Piter Abdullah menilai setidaknya ada tiga alasan Prabowo ingin menyelamatkan Sritex dari kondisi sulit yang dialami perusahaan milik H.M
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto membiayai kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan uang pribadi. “Pak Prabowo yang membiayainya sendiri,” kata Karding dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Ahad malam. Retreat Kabinet Merah Putih berlangsung
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat karakteristik perbankan syariah di Indonesia dengan menerbitkan tiga pedoman baru yang mendukung pengembangan produk khas syariah atau shari’ah-based products. Langkah ini bertujuan menciptakan nilai yang berbeda dari perbankan konvensional. Pedoman yang diperkenalkan mencakup Produk Pembiayaan Mudarabah, Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah,
Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung program Swasembada Pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa wilayah yang akan digunakan termasuk Luwuk, Poso, dan Tapanuli Selatan. Menurut Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, pihaknya telah memiliki lahan di daerah tersebut yang siap dioptimalkan untuk
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghematan dan efisiensi anggaran dalam rapat kabinet perdana pada 23 Oktober 2024. Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meninjau alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mencoret kegiatan yang dianggap seremonial, seperti seminar, konferensi, dan perjalanan luar negeri. Ia juga meminta Menteri Perencanaan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk tidak terburu-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meskipun perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Kemnaker mengimbau agar Sritex menunggu keputusan inkrah dari Mahkamah Agung sebelum mengambil langkah PHK. Selain itu, Kemnaker juga menegaskan pentingnya perusahaan tetap
Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Presiden RI Bidang Energi, mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam rencana pensiun dini atau penutupan PLTU batu bara di Indonesia. Meski pemerintah berupaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 dengan mengurangi emisi karbon dari PLTU, Purnomo menekankan pentingnya melakukan proses ini secara cermat, terutama terhadap PLTU milik
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengusulkan pelibatan masyarakat miskin sebagai penyedia makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu-ibu. Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh hanya melibatkan perusahaan besar, melainkan juga harus memberikan kesempatan kepada mereka yang baru jatuh miskin untuk menjadi pemasok beras, sayuran, dan telur. Budiman
Kejaksaan Agung akan menyerahkan lahan-lahan sitaan negara kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Hal ini disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, di Jakarta pada Selasa (22/10/2024). Burhanuddin menjelaskan bahwa lahan sitaan yang dikelola
