Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia tak hanya akan memiliki industri mobil nasional melainkan juga motor nasional karya anak bangsa. Menurut dia rencana itu siap direalisasikan sehingga dapat diproduksi secara massal dalam beberapa waktu mendatang. Ini merupakan pernyataan terbaru Prabowo berkaitan kemandirian industri otomotif Tanah Air. Sebelumnya presiden hanya mengungkap ambisinya membangun mobil
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengklarifikasi soal pernyataannya yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) tak memerlukan ahli gizi. Cucun menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung pada Minggu (16/11) itu menyinggung profesi ahli gizi. Menurut dia, usulan untuk mengubah
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa satu yayasan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) dibatasi untuk mengelola maksimal 10 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi yang sama. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan adanya yayasan yang mengoperasikan puluhan SPPG di satu wilayah. Dadan menjelaskan bahwa kebijakan ini untuk menjaga profesionalitas
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid buka suara soal Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan pemberian hak guna lahan bagi para investor di Ibu Kota Negara (IKN) hingga 190 tahun. Nusron menegaskan pihaknya bersama Otorita IKN (OIKN) dan kementerian terkait lainnya segera melakukan koordinasi untuk harmonisasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan operasi modifikasi cuaca dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Minggu ini. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat evakuasi dan penanganan darurat bencana tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai rencana pemanfaatan pakaian bekas sitaan atau balpres melalui pencacahan ulang merupakan terobosan kebijakan. Namun, ia mengingatkan skema ini menyimpan risiko moral hazard jika tidak disertai pengawasan yang ketat. Menurut dia, tanpa koridor yang jelas, kebijakan ini bisa disalahgunakan
Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tatang Astarudin menuturkan, pemanfaatan tanah wakaf untuk mendukung Program 3 Juta Rumah masih butuh pematangan konsep dan kajian lebih lanjut. Pada dasarnya, tanah wakaf dapat dibangun apa saja, termasuk untuk mendukung Program 3 juta rumah, asalkan, sesuai dengan peruntukan, prinsip syariah dan peraturan perundangan-undangan,
Melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan uji materi atas Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945
Research Director Prasasti Center for Policy Studies, Gundy Cahyadi, menilai persoalan sampah di Indonesia telah bergerak jauh melampaui isu kebersihan. Ia mengingatkan, tingginya volume sampah yang tidak terkelola disebut menjadi ancaman serius, baik bagi masyarakat maupun bagi upaya mitigasi iklim. Apalagi, saat ini memasuki ranah ekonomi, kesehatan publik, serta keberlanjutan
Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan yang baru dua minggu diluncurkan menunjukkan perkembangan positif di sejumlah perbankan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 4 November 2025, total penyaluran KPP secara nasional telah mencapai Rp 267,1 miliar dengan 117 debitur. Dari jumlah tersebut, PT Bank
Program cek kesehatan gratis (CKG) yang digencarkan Kementerian Kesehatan telah melayani 51 juta masyarakat dari total 54 juta yang terdaftar. Namun, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengakui adanya kendala dalam penginputan data, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes
Penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur belum pulih ke level prapandemi Covid-19 sebagaimana tercermin pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Porsi penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan justru sejak Agustus 2024 kembali ke kisaran Agustus 2020. Merujuk kepada data Sakernas Agustus sejak setidaknya 2018, terlihat bahwa porsi
