Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak revisi UU TNI. YLBHI mengendus revisi itu akan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI dan membawa Indonesia ke rezim Neo Orde Baru. YLBHI menduga, DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto melalui usulan revisinya justru akan menarik kembali TNI dalam peran sosial politik bahkan ekonomi-bisnis. Padahal
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) sudah menggeledah di delapan lokasi berbeda dalam pengusutan korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Salah satu yang digeladah adalah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani
Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/3/2025). Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan pembahasan RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam menampung aspirasi masyarakat atas
Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Nicolas D. Kanter, membantah tuduhan keterlibatan perusahaannya dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 5,9 kuadriliun. Isu ini mencuat di media sosial setelah Kejaksaan Agung mengusut kasus emas palsu 109 ton yang terungkap tahun lalu. Nico menegaskan bahwa angka tersebut tidak benar
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp3,4 triliun untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dari bayi hingga lansia. Dana ini disalurkan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,2 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik sebesar Rp1,2 triliun. PKG mencakup tiga jenis layanan: pemeriksaan di hari
Presiden Prabowo Subianto menanggapi persoalan pengangkatan 1,2 juta calon aparatur sipil negara (CASN) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah saat ini tengah mencari solusi terkait penundaan pengangkatan tersebut, meskipun belum ada langkah konkret yang dijelaskan. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), terdapat
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) tidak akan dilakukan tergesa-gesa. Proyek sepanjang 946 kilometer dari Tangerang hingga Gresik ini memerlukan perencanaan matang, terutama mengingat skala investasi yang sangat besar. Saat ini, pemerintah terus menyusun dan memperbarui
Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan tidak akan memberikan kompensasi terhadap 1.126 buruh dari PT Yihong Novatex Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Terkait kompensasi bagi tenaga kerja, saya belum mendapatkan arahan atau keputusan resmi untuk hari ini. Saya masih menunggu laporan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding berencana mencabut moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah. Dia ingin menekan, mengurangi atau menihilkan angka pekerja migran ilegal menjadi resmi. Meski sudah ditutup sejak 10 tahun lalu, tercatat minimal 25 ribu PMI tetap bekerja di Arab Saudi secara ilegal. Meski begitu, Karding tetap
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Widyantini Rini mengatakan penyesuaian pengangkatan CPNS itu bukan penundaan, melainkan upaya agar seluruh CPNS dapat diangkat secara bersamaan. Ia menyebut beberapa instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan CPNS, termasuk penyesuaian formasi, jabatan, dan penempatannya. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh
Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) kepada Komisi I DPR pada Selasa, 11 Maret 2025. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyoroti tiga pasal penting dalam DIM tersebut, yaitu Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Pasal 7 mengalami penambahan
Perusahaan ojek online memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi mitra driver tahun ini diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan sembako atau insentif seperti sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pengemudi ojol akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) saat Idul Fitri 2025. Gojek menyalurkan THR melalui program Tali Asih Hari
