Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI setuju biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025 yang ditanggung jemaah berjumlah Rp55.431.750,78 juta (Rp55,4 juta). Jumlah tersebut setara 62 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 (Rp89,4 juta). Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kelapa sawit sebagai aset negara yang harus dijaga oleh seluruh pihak. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyebutkan bahwa sawit adalah komoditas strategis yang mendukung kebutuhan pangan dan energi nasional, termasuk program kemandirian energi seperti B40 dan B50.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meminta kepala daerah untuk memetakan potensi desa sebagai prioritas dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pertemuan dengan gubernur, bupati, wali kota, dan ratusan kepala desa di Jambi, Yandri menekankan bahwa desa adalah garda terdepan pembangunan nasional. Ia juga meminta
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini. Program ini akan diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi. Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi pertanian, mencakup saluran tersier, primer, dan sekunder di area seluas 2 juta hektare di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut langkah ini sebagai upaya mendukung percepatan program swasembada pangan yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil kunjungannya ke China, yang menghasilkan komitmen investasi senilai US$ 7,46 miliar (sekitar Rp 121,01 triliun) dari empat perusahaan. Investasi tersebut mencakup sektor fiberglass, PET Resin, panel surya, dan pengembangan sistem perikanan terintegrasi di Maluku dan Papua melalui kemitraan
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) dari 7,5 persen menjadi 10 persen, yang dinilai akan merugikan petani kelapa sawit. Menurut Ketua Umum SPKS, Sabarudin, kenaikan pungutan ini akan menyebabkan penurunan harga tandan buah segar (TBS) petani hingga Rp300–500 per kilogram.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa Kementerian Pertanian telah menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk meningkatkan produktivitas pertanian pada 2025. Benih tersebut akan mencakup lahan seluas 3,7 juta hektar, dengan prioritas pada daerah dengan indeks pertanaman rendah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen hingga
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mempercepat sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah pada 2025. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa saat ini hanya 41 persen dari total 655.238 objek tanah wakaf yang terdaftar secara nasional. Pada 2024, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan sertifikasi 15.093 bidang
Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama enam bulan pada tahun 2025 untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, bantuan ini akan dimulai pada Januari dan Februari 2025, dengan sisa empat bulan distribusi
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, mengkritisi kompleksitas pengaturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024. Menurut Prianto, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, implementasinya dapat membingungkan wajib pajak. “Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam beleid ini diatur cukup beragam, mulai dari harga jual,
