Mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Untuk itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Namun, ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru. Selain itu, coding dan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) yang
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rumus atau formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Ia meminta Prabowo tidak disetir oleh segelintir organisasi buruh. Luhut menegaskan sejatinya pemerintah yang mesti memperhatikan kesejahteraan pekerja di Indonesia, dengan tetap berbasis data. Luhut menegaskan aturan upah minimum
Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merevitalisasi pabrik pupuk di Indonesia. Berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo memerintahkan Amran mencari skema dan terobosan untuk memastikan ketersediaan pupuk aman. Ia menyebut Prabowo ingin kebijakan terkait dengan pupuk di Indonesia berjalan efisien. Terpisah, Seskab Teddy Indra Wijaya melalui
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk membereskan utang kereta cepat Whoosh. Permasalahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menurut Luhut, tinggal mengurus restrukturisasi kepada China Development Bank (CDB), yang diklaim sempat tertunda ketika pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengucurkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi PPN DTP itu akan dilakukan hingga periode Desember 2027. Purbaya mengungkap, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan
Presiden RI Prabowo Subianto menyebut angka keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 0,0007 persen dari keseluruhan porsi makanan yang telah diberikan ke seluruh penerima manfaat. Ia menyampaikan itu saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) bisa memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, pemerintahannya telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN. Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Selain itu, Prabowo juga mengaku telah menginstruksikan pimpinan
Di tengah ketegangan diplomatik antara India dan Amerika Serikat (AS), Google justru melangkah agresif. Raksasa teknologi asal California itu mengumumkan investasi sebesar 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 249 triliun (asumsi kurs Rp 16.602 per dollar AS) untuk membangun pusat data kecerdasan buatan (AI) di negara bagian Andhra Pradesh.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan standar higienitas tinggi. Menteri PU Dody Hanggodo menyebut dapur SPPG yang dibangun pihaknya dirancang dengan fasilitas lengkap dan sistem sanitasi yang memadai, berbeda dengan dapur SPPG lain yang
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi. Hal ini disampaikan Ara pada Selasa di Jakarta, di mana bunga rumah subsidi tetap dipertahankan di angka 5 persen. Menkeu Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa dengan kerjasama yang baik, semua masalah antar pemerintahan dapat diselesaikan dengan cepat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak keberatan dengan rencana pembentukan family office di Bali yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Asalkan dana pembangunannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, Menkeu Purbaya mengaku tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek tersebut. Purbaya menegaskan, dirinya akan fokus
Wacana pemutihan atau pelunasan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat dukungan dari Ombudsman Republik Indonesia. Wacana itu, bila terealisasi, menurut anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng merupakan upaya mengembalikan marwah jaminan sosial sebagai pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan. Meski demikian, tentu perlu dipikirkan cara teknisnya. Mensesneg
