KEGIATAN

Gempa Cianjur, Sejumlah Wilayah Tak Miliki Sumber Air Bersih

Humas Tanggap Darurat Bencana PMI Cianjur, Ikbal Selamet mengatakan hingga saat ini warga di sejumlah desa di Kecamatan Cugenang, seperti Cibulakan, Benjod, Sarampad, Mangunkerrta dan Nyalindung, tidak lagi memiliki sumber air bersih bawah dan permukaan tanah yang hilang karena retakan akibat gempa Cianjur. Terkait hilangnya sumber air bersih dari bawah

Selengkapnya »

Lemhanas Minta Asing Terima KUHP: Indonesia Perlu Tegaskan Otonomi

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto menyoroti reaksi beberapa perwakilan negara asing dan organisasi internasional tertentu terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru disahkan DPR RI pada pekan lalu. Sorotan sebelumnya datang dari berbagai organ, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga Human Rights Watch. Upaya menegaskan otonomi strategis tersebut, kata

Selengkapnya »

Indonesia Percepat Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menjalin kerja sama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) untuk membentuk Global Eco Industrial Parks Programme-Indonesia Country Level Intervention Project (GEIPP-lndonesia) yang resmi bergulir sejak Juli 2020. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas sumber daya, kinerja

Selengkapnya »

PUPR Targetkan 80 Rumah Tahan Gempa di Cianjur Segera Rampung

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan 80 unit rumah tahan gempa RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) di tempat relokasi korban gempa bumi di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, selesai akhir 2022. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyampaikan lahan relokasi itu telah dinyatakan clear

Selengkapnya »

Imigrasi Klaim KUHP Tak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan Asing ke RI

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengklaim pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara alias wisman ke Indonesia. Pasal-pasal kontroversial dalam KUHP tersebut juga dianggap tak akan berimbas ke investasi. Berdasarkan data keimigrasian, khususnya kedatangan WNA melalui tempat pemeriksaan imigrasi laut, udara

Selengkapnya »

Mentan Dorong Mahasiswa Jadi Petani Milineal Berkonsep Smart Farming

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) terus mendorong generasi milenial menjadi wirausahawan muda pertanian yang menerapkan konsep smart farming guna memperkuat sektor pertanian menghadapi tantangan global. Pasalnya, hingga saat ini sektor pertanian masih berperan penting dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sumber penyedia pangan, devisa nasional, penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan utama

Selengkapnya »

BPKH: Kenaikan Biaya Haji tidak Bisa Dihindari

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebutkan rencana penyesuaian besaran biaya haji tidak dapat dihindari seiring naiknya biaya operasional akibat kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi. Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menyampaikan berdasarkan situasi terakhir biaya haji semakin meningkat lantaran Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan khusus terkait biaya pelayanan masyair atau biaya

Selengkapnya »

BMKG Sarankan 1.800 Rumah di Cianjur Direlokasi dari Patahan Cugenang

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyarankan kepada pemerintah untuk merelokasi 1.800 rumah di Cianjur. Pasalnya, ribuan rumah itu berada dizona berbahaya yang terlarang untuk dibangun rumah kembali di area Patahan Cugenang seluas 8,09 kilometer persegi. Sembilan desa yang dilintasi garis patahan 8 desa di Kecamatan Cugenang, Desa Ciherang, Desa

Selengkapnya »

Peringatan untuk Pemerintah Sebelum Mengimpor Ratusan Ribu Ton Beras

Ombudsman RI mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan 12 indikator dalam pengambilan keputusan impor beras berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peringatan ini dikeluarkan menyusul rencana pemerintah mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, keputusan impor beras ini belum memenuhi 12 indikator tersebut. Namun, hanya

Selengkapnya »

Mendag Beri Izin Impor Beras Hingga 500 Ribu Ton

Menteri Perdagangan Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan telah memberikan kuota izin impor sebanyak 500 ribu ton. Namun, ihwal realisasi impor, pihaknya menyerahkan kepada Bulog sesuai kebutuhan untuk cadangan beras. Zulhas mengatakan, berdasarkan rapat terakhir, volume impor beras yang diperlukan sebanyak 200 ribu ton. Namun terkait asal negara impor beras, Zulhas mengaku tidak mengetahui

Selengkapnya »

Dishub DKI Siapkan Sistem Berteknologi AI untuk Urai Kemacetan

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sedang menyiapkan sistem dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi swasta guna membantu mengurai kemacetan di ibu kota. AI itu disiapkan beroperasi pada 2023 dengan menganalisis beberapa titik di persimpangan lalu lintas yang kerap mengalami kemacetan. Adapun teknologi kecerdasan buatan

Selengkapnya »
Search