Pemerintah dikabarkan bakal membatasi penjualan gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer. Sehingga, distribusi LPG 3 kg hanya bisa diakses di agen maupun penyalur resmi. Dengan kata lain, pedagang warung kecil yang selama ini ikut menjual gas elpiji 3 Kg bakal dilarang. Selain itu, warga yang ingin membeli gas melon juga wajib
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis nihil kepada Benny Tjokrosaputro. Vonis nihil diberikan karena Benny sudah mendapat vonis seumur hidup dalam kasus Jiwasraya. Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri tahun 2012-2019 yang merugikan
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lemkapi, Edi Hasibuan menilai kebijakan jalan berbayar di Jakarta atau electronic road pricing (ERP) malah akan memberatkan masyarakat dan meminta rencana itu dibatalkan. “Kami melihat jika ini diterapkan, lagi-lagi masyarakat yang harus menanggung beban,” kata Edi. Akademisi Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengatakan, jika kebijakan
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi menanggapi soal pelarangan ekspor bijih bauksit. Ia menepis bahwa bahwa smelter di Tanah Air belum mampu memproduksi bijih bauksit agar mendapatkan nilai tambah. Menurutnya Indonesia siap mengolah sendiri bahan baku menjadi alumina dan alumunium. Adapun Presiden Jokowi resmi mengumumkan larangan ekspor bijih
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak pemangku kepentingan ketenagakerjaan termasuk dunia usaha untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC) di tempat kerja. Kemnaker dalam Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2023 menjadikan penanganan TBC di tempat kerja menjadi salah satu isu fokus, mengingat masih tinggi penderita TBC di tempat
Masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan transaksi dengan uang kertas. Mereka lebih memilih untuk menggunakan cashless untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini tecermin dari laporan Bank Indonesia (BI) belum lama ini. Transaksi kartu debit naik 0,43% pada bulan Oktober 2022 dari bulan sebelumnya menjadi Rp 660,83 triliun. Transaksi dengan kartu debit juga
Sejak diluncurkan untuk diuji coba pada pertengahan 2022 lalu, sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan pelayanan untuk penerbitan KTP Digital. Beberapa di antaranya di Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), Sidrap (Sulawesi Selatan), Banyuwangi (Jawa Timur), Yogyakarta (DIY), dan Bogor (Jawa Barat). Penerapan KTP Digital atau identitas kependudukan digital itu merujuk pada Permendagri Nomor
Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) siap menjalankan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal larangan ekspor tembaga. Namun, IMA mempertanyakan peran Kementerian Perindustrian dalam larangan ini. Direktur Eksekutif IMA Djoko Widajatno Soewanto menjelaskan selama ini tugas pengusaha tambang untuk hilirisasi sudah selesai. Namun peran Kemenperin yang dirasa kurang maksimal, dikarenakan kurangnya
Sebuah pulau muncul di permukaan air di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,5 mengguncang wilayah itu pada Selasa (10/1) dini hari. “Temuan di Desa Teinaman Kecamatan Tanimbar Utara, gempa berkekuatan magnitudo lebih dari 7 mengakibatkan munculnya tumpukan material sehingga membentuk pulau,” kata Kepala Desa Teinaman Kecamatan Tanimbar
China telah berhenti mengeluarkan visa jangka pendek untuk warga Korea Selatan. Kebijakan ini diambil setelah Seoul memberlakukan pembatasan perjalanan bagi pelancong dari China di tengah kekhawatiran tentang wabah Covid-19 di negara tersebut. Ini adalah langkah pembalasan pertama Beijing terhadap negara-negara yang telah memperkenalkan langkah-langkah baru pada kedatangan dari China. Beijing
Sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 menentang kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah yang memperbolehkan ASN menjadi panitia pemilu alias petugas badan ad hoc pemilu. Kebijakan ini diyakini bakal menimbulkan masalah di lapangan, bahkan kekacauan. Penolakan itu salah satunya diutarakan Partai Demokrat. Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan,
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prof Benny Riyanto menilai kehadiran Perppu Cipta Kerja penting bagi Pemerintah. Selain itu percepatan Perppu Ciptaker juga menjadi solusi tepat laksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi. “Jika tidak diambil Keputusan secara cepat pemerintah tidak dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis dan berdampak luas terkait cipta kerja serta tidak dapat mengeluarkan peraturan
