Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panakkukang 02 di Makassar, Sulawesi Selatan, berhenti beroperasi. Dampaknya, puluhan pekerja dapur dipecat dan ratusan siswa tidak lagi mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG). Penyebab berhentinya dapur SPPG tersebut disebabkan kebijakan yang mematok uang belanja MBG, hanya sebesar Rp6.500 per porsi. Mitra Badan Gizi
Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami insiden terkait keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan diambil setelah BGN mendapatkan laporan kasus gangguan kesehatan atau dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat setelah mengonsumsi makanan dari SPPG tersebut. Wakil Kepala BGN
Pemerintah memutuskan mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengatur BUMN (BP BUMN), yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Keputusan ini memantik pro dan kontra. Sebab, perubahan ini tidak hanya soal kelembagaan, tetapi juga menyangkut masa
Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) merekomendasikan pemerintah menetapkan regulasi rokok elektrik yang lebih seimbang dalam aspek harga, promosi, dan area penggunaan. Direktur PPKE FEB UB, Prof Candra Fajri Ananda, mengemukakan hasil kajian yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan regulasi pada produk rokok elektrik. Kondisi tersebut menciptakan
Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat darurat untuk merespons insiden keracunan massal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa lebih dari 5.000 anak. Dalam rapat tersebut, Prabowo memberikan arahan teknis dan detail kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, rapat pertama berlangsung pada Sabtu (27/9) malam, hanya
Sebanyak 1.333 orang lebih menjadi korban keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Ternyata keracunan ini disebabkan oleh bakteri. Keracunan massal ini terjadi setelah para korban menyantap MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, hingga penghitungan Jumat (26/9/2025). Selain di Bandung Barat, sebanyak 657 orang mengalami
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan Government Technology (GovTech) sudah mulai diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba ini disebut menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung lebih tertib dan transparan. GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI)
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara izin operasionalnya minimal selama 14 hari. Selama SPPG berhenti beroperasi, BGN akan mengevaluasi secara keseluruhan penyebab keracunan. Setelah dapat dipastikan penyebabnya dan SPPG terbukti telah melakukan perbaikan, maka izin operasional bisa dikeluarkan kembali. BGN menyampaikan,
Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir tengah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Melansir data Refinitiv, pada hari ini, Jumat (26/9/2025) per pukul 09.15 WIB rupiah berada di posisi Rp16.780/US$ atau melemah 0,27%. Level ini semakin dekat dengan
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggandeng akademisi dari berbagai universitas di Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009. Upaya ini dilakukan agar regulasi tersebut tetap relevan dengan tantangan saat ini dan masa depan, menurut pernyataan kementerian pada Rabu. Deputi Bidang Layanan Kepemudaan, Yohan, menyatakan bahwa substansi undang-undang harus lebih relevan,
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan revisi Undang-Undang BUMN akan mengatur soal wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris BUMN. Dasco mengatakan revisi UU BUMN bakal mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK melarang wamen merangkap jabatan melalui putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Ia mengatakan revisi UU BUMN juga akan mengubah status Kementerian BUMN. Menurutnya,
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun atau apartemen hingga akhir 2026. Insentif PPN DTP, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2025, seharusnya berakhir pada 31 Desember 2025. Guna mengimplementasikan perpanjangan PPN DTP tersebut,
