Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa ekspor kelapa tetap akan berlangsung meski harga di dalam negeri melonjak. Ia mendorong petani untuk memperbanyak penanaman kelapa agar pasokan mencukupi dan harga stabil. Menurutnya, kenaikan harga justru menguntungkan petani karena dapat menjadi insentif untuk menanam ulang. Permintaan ekspor, terutama ke Tiongkok,
Kemenko Polhukam di bawah kepemimpinan Budi Gunawan (BG) membentuk Satgas Terpadu untuk menangani ormas terafiliasi premanisme yang mengganggu pelaku usaha. Satgas langsung bergerak ke daerah-daerah strategis, dimulai dari Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat investasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, menyebut bahwa langkah ini
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyerukan aksi off bid massal dan demonstrasi nasional pada 20 Mei 2025 oleh pengemudi ojol, taksol, dan kurir. Aksi ini sebagai bentuk protes atas kondisi kerja yang dinilai tidak layak dan merugikan pengemudi. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menyebut potongan dari platform sangat besar, bahkan mencapai
Sejumlah industri padat karya di Indonesia telah dilaporkan dalam kondisi kritis, termasuk sektor tekstil, tembakau, dan crude palm oil (CPO). Dampak signifikan telah dirasakan dalam bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menurut data Apindo mencapai 114.675 orang dalam kurun 1 Januari hingga 10 Maret 2025. Angka tersebut melanjutkan tren PHK
Rencana restrukturisasi global Panasonic Holdings yang mencakup pengurangan 10.000 tenaga kerja telah dipastikan tidak berdampak pada operasional di Indonesia oleh manajemen PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Ditegaskan oleh Daniel Suhardiman bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak akan dilakukan di Indonesia karena kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah dijadikan penopang pertumbuhan ekonomi
Pembentukan tiga Satuan Tugas (Satgas) di sektor perekonomian telah direncanakan oleh pemerintah, yaitu Satgas Deregulasi Kebijakan, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, serta Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Meski secara resmi belum diresmikan, langkah-langkah awal oleh tim Satgas telah dijalankan. Pembahasan revisi regulasi yang berbelit telah dimulai
Sebanyak 223 siswa dari tingkat TK hingga SMA di Kota Bogor telah dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden tersebut telah ditanggapi oleh Komisi IX DPR, yang menagih janji evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas kasus serupa sebelumnya. Ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR
Sejak awal tahun 2025, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) telah meningkat signifikan dan dianggap mencerminkan tekanan berat yang tengah dihadapi dunia usaha di Indonesia. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, lebih dari 73.000 pekerja telah diberhentikan antara 1 Januari hingga 10 Maret, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 24.000 pekerja terdampak hingga
Rencana penghapusan batas usia maksimal dalam lowongan kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan telah ditanggapi oleh APINDO, yang menilai batas usia selama ini digunakan untuk menyaring pelamar dalam jumlah besar. Telah dijelaskan bahwa dalam sektor-sektor tertentu, kemampuan fisik dan kesiapan kerja menjadi pertimbangan utama yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan. Ditegaskan pula
Usulan penerapan pendidikan bergaya barak militer bagi siswa bermasalah telah disampaikan secara resmi oleh Menteri HAM Natalius Pigai, dengan rencana perluasan ke seluruh Indonesia jika program di Jawa Barat dinilai berhasil. Dukungan terhadap model pendidikan tersebut telah ditegaskan oleh Pigai karena dianggap tidak melanggar hak asasi manusia, melainkan ditujukan untuk
Utilisasi industri keramik domestik telah ditingkatkan menjadi 75 persen pada kuartal I 2025 setelah sebelumnya berada di angka 65 persen pada tahun 2024. Perbaikan tersebut telah didorong oleh implementasi kebijakan proteksi seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, optimalisasi kapasitas
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah mengalami lonjakan dua kali lipat hingga mencapai 35.000 kasus per 31 Maret 2025, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk 10.000 klaim yang diajukan oleh pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sementara 25.000 lainnya berasal
