Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai penghapusan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini merespons kekhawatiran publik setelah muncul isu bahwa kebijakan tersebut akan ditiadakan akibat efisiensi anggaran APBN 2025 sebesar Rp306,69
Kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kg yang diterapkan sejak 1 Februari 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya dianulir oleh Presiden Prabowo Subianto pada 4 Februari 2025. Kendati demikian, dampak kebijakan tersebut telah dirasakan masyarakat dengan terjadinya kelangkaan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Beberapa pangkalan
Fenomena viralnya tagar #PeringatanDarurat dan #IndonesiaGelap pada 4 Februari 2025 mencerminkan eskalasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Tidak seperti aksi serupa sebelumnya yang berwarna biru, simbol Garuda berlatar hitam kali ini menjadi representasi kemarahan yang lebih mendalam terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik.
Pengakuan Kemendiktisaintek yang tak bisa mencairkan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen berstatus ASN memancing pertanyaan publik terhadap komitmen pemerintah pada sektor pendidikan selama ini. Sekjen Kemdiktisaintek Togar M Simatupang menegaskan pihaknya tak bisa membayarkan tukin dosen ASN selama 2020-2024. Alasannya, kata Togar, tukin dosen ASN Kemdiktisaintek selama periode itu tak pernah dianggarkan.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan mengatasi kesulitan warga membeli LPG 3 Kg setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia per 1 Februari 2025 melarang pengecer menjual gas bersubsidi itu untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun kebijakan tersebut membuat warga beli di pangkalan resmi Pertamina, yang jaraknya jauh dari rumah mereka. Stok gas melon yang terbatas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penundaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 disebabkan oleh perubahan jadwal putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK). Awalnya dijadwalkan pada 13-15 Februari 2025, putusan sela yang menentukan kelanjutan sengketa hasil pilkada dipercepat menjadi 4-5 Februari 2025 setelah adanya revisi dari MK. Hal
Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Fauzi H. Amro, menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran. Ia menganggap langkah ini sebagai upaya untuk memastikan ruang fiskal yang lebih optimal, dengan fokus pada peningkatan penerimaan negara, seperti melalui tarif PPN yang hanya berfokus pada barang dan jasa mewah. Namun,
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki pengelolaan sampah, khususnya terkait Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) karena berpotensi menimbulkan sanksi pidana. Dalam konferensi pers Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, Direktur Pengelolaan Sampah KLH, Novrizal Tahar, mengungkapkan bahwa KLH/Badan Pengendalian
Publik dikejutkan dengan tampilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Google pada Sabtu, 1 Februari 2025. Laman pencarian raksasa itu menampilkan kurs Rp 8.170 per dolar AS, jauh dari kurs resmi yang berada di kisaran Rp 16.300 per dolar AS. Perbedaan drastis ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini sekadar kesalahan teknis atau ada upaya peretasan
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menyatakan keprihatinannya terhadap demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Dosen di Istana Negara pada 3 Februari 2025, sebagai bentuk protes atas ketidakmampuan pemerintah membayarkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sejak 2020. Togar menekankan bahwa meskipun dia mengapresiasi cara yang dipilih para dosen untuk menyuarakan aspirasi
Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah atau Erma, meminta Kementerian Pariwisata untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap industri pariwisata di Bali. Permintaan ini disampaikan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini, seperti aksi kriminal terhadap wisatawan asing dan penutupan Kampung Rusia. Menurut Erma, lonjakan jumlah wisatawan mancanegara pascapandemi
Pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa mulai 1 Februari 2024, penjualan LPG 3 kg hanya dapat dilakukan melalui pangkalan resmi Pertamina, bukan lagi di tingkat pengecer. Namun, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menilai kebijakan ini tidak menjamin pengurangan beban subsidi LPG. Menurutnya, permasalahan utama bukan sekadar soal distribusi
