Situasi ekonomi Indonesia dinilai genting akibat dampak kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat, yang diperkirakan akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan aksi merger-akuisisi secara masif. Sektor manufaktur seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan furnitur diperkirakan akan terdampak paling awal karena pesanan ekspor yang menurun drastis. Dalam kondisi ini, PHK
Sebanyak 24.036 pekerja telah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga 23 April 2025, dan penyebab utamanya diidentifikasi sebanyak tujuh dari total 25 faktor yang tercatat. PHK paling banyak terjadi akibat perusahaan merugi atau tutup akibat penurunan kondisi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, relokasi perusahaan
Praktik outsourcing kembali disorot karena dinilai sarat masalah, mulai dari ketidakpastian karier hingga upah minim yang hanya setara Upah Minimum Provinsi (UMP), bahkan setelah puluhan tahun bekerja. Sejumlah pekerja berusia 40–50 tahun dilaporkan masih berstatus outsourcing tanpa jenjang karier dan menerima upah rendah, seringkali tidak sesuai kontrak. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kotagede, Yogyakarta, telah dihentikan pelaksanaannya dan mengakibatkan sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa terdampak. Penghentian tersebut hanya terjadi pada sekolah-sekolah yang berada di bawah koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kotagede. Penyebab pasti terhentinya layanan belum dijelaskan secara rinci, namun pelaksanaannya
Duniatex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, telah berhasil bangkit dari krisis akibat pandemi Covid-19 dan kini berekspansi dengan merekrut lebih dari 5.000 karyawan baru. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kebangkitan industri tekstil nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja. Jumlah total karyawan Duniatex kini mencapai sekitar 18
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing dinilai berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kekhawatiran ini disampaikan oleh kalangan pengusaha yang menilai bahwa penghapusan outsourcing dapat mempersempit atau bahkan menghilangkan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda yang selama ini banyak dipekerjakan di sektor tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin
McKinsey & Company menilai bahwa meskipun gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di Indonesia, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan berkurangnya kesempatan kerja. Phillia Wibowo, Leader of People and Organizational Performance McKinsey Asia Tenggara, menjelaskan bahwa meskipun kondisi ekonomi bisa berfluktuasi, kesempatan kerja tetap ada. Isu utama yang perlu diatasi
Wacana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto telah disambut positif oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Gagasan tersebut dinilai dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan masukan strategis kepada pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan pekerja. Ditekankan bahwa tanggung jawab atas kesejahteraan buruh tidak hanya dibebankan kepada pengusaha, tetapi
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan empat janji utama kepada massa buruh dalam perayaan May Day 2025 di Monas, Jakarta. Dalam pidatonya, dijelaskan bahwa ia merasa menjadi representasi kaum buruh, petani, dan nelayan yang setia mendukungnya bahkan saat mengalami kekalahan dalam empat pemilu sebelumnya. Janji pertama adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh
Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus bertambah dan telah tercatat sebanyak delapan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan terbaru telah diajukan oleh lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang menilai proses pembentukan UU tersebut
Menjelang peringatan Hari Buruh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk memanggil pelaku industri padat karya pada Rabu, 30 April 2025. Pemanggilan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap aspirasi buruh yang akan disuarakan pada May Day. Ditekankan oleh Airlangga bahwa kebijakan upah ditentukan berdasarkan kondisi masing-masing industri dan perusahaan.
Komitmen pemberantasan premanisme oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di kawasan industri telah ditegaskan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan menekankan bahwa kehadiran negara harus ditunjukkan secara nyata. Gangguan yang dilakukan oleh ormas terhadap iklim investasi disebut telah menghambat penciptaan kondisi usaha yang kondusif. Premanisme di kawasan industri dinilai sebagai ancaman
