Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan menambah jumlah siswa per kelas di sekolah menengah atas menjadi 50 orang. Jumlah yang relatif banyak ini menimbulkan pertanyaan, apakah efektif proses belajar mengajar bagi murid dan guru di kelas sebesar itu?. Di Amerika Serikat (AS), kelas yang penuh sesak dapat memberikan dampak negatif bagi guru dan siswa. Dalam
Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto mencatatkan sejarah sebagai kepala negara pertama Indonesia yang menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day di Paris, Prancis, Senin (14/7/2025). Hadir untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, menempatkan Indonesia dalam deretan negara-negara mitra strategis yang pernah
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Selasa (15/7/2025). Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akan memeriksa Nadiem sebagai saksi terkait pengusutan lanjutan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun di Kemendikbudristek 2019-2024. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan menerapkan kebijakan baru berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg) Satu Harga di semua wilayah di Indonesia. Hal ini upaya untuk menghindari harga yang terlampau jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan, rencana kebijakan
Semua badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia resmi menaikkan harga produk BBM non subsidi. Penyesuaian harga tersebut berlaku sejak Selasa, 1 Juli 2025 kemarin. Sebagai contoh Pertamina, untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gaspol alias gerak cepat untuk mengatasi berbagai persoalan penyebab banjir di Ibu Kota. Untuk itu, Pemprov DKI menyiapkan anggaran jumbo, yakni sebesar Rp 4 triliun. Anggaran tersebut sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Anggaran itu masuk di dalam Anggaran
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pagu indikatif sebesar Rp217 triliun pada 2026 tak cukup untuk mendanai program makan bergizi gratis (MBG) dan meminta tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun. Dengan tambahan itu, anggaran BGN untuk tahun depan mencapai Rp335 triliun jika disetujui. Dadan menyebut angka pagu indikatif Rp217 triliun itu masih belum mencukupi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi membatalkan wacana memperkecil rumah subsidi menjadi 18 meter persegi untuk luas bangunannya. Hal itu disampaikan Ara sebelum memulai paparan saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan pada Kamis (10/7/2025). Menurut Ara, tujuan dari ide rumah subsidi 18
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam operasionalnya. Penerapan AI itu dilakukan dalam manajemen operasional dan aplikasi pelanggan TJ:Transjakarta. Direktur Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Transjakarta Raditya Maulana Rusdi menyebutkan, jumlah pelanggan harian Transjakarta saat ini telah mencapai angka 1,4 juta. Dengan pemanfaatan AI secara menyeluruh, angka
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah segera memberikan stimulus dan insentif kepada industri padat karya untuk merespons tarif impor 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Ketua Umum Apindo Shinta Wijaya Kamdani mewanti-wanti tarif ini akan berdampak langsung terhadap sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti langsung penyebab banjir yang melanda sejumlah kawasan permukiman di Kabupaten Bekasi, khususnya di Desa Ciledug, Kecamatan Setu. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pada Rabu (9/7/2025), Dedi menyebut, bahwa banjir kali ini bukan semata akibat faktor alam, melainkan karena kelalaian teknis dalam proyek pembangunan turap
Gagasan pembentukan Badan AI Nasional yang diusulkan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) mendapat tanggapan positif dari tokoh teknologi Indonesia, Ilham Akbar Habibie. Menurutnya, kehadiran badan tersebut sangat penting, asalkan berada di bawah kendali pemerintah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (Wantiknas) ini
