Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, kembali menjadi panggung acara istimewa bertajuk Rupiah Borobudur Playon (RBP) 2025: Lari untuk Berbagi. Gelaran tahunan ini bukan hanya soal keringat dan garis finish, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal, literasi keuangan, hingga digitalisasi sistem pembayaran. Tahun ini, panitia memprediksi perputaran uang yang
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah mengambil langkah strategis dan berani dalam menjamin ketersediaan pupuk subsidi di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi di pasaran global. Pernyataan ini menanggapi kekhawatiran para petani atas tingginya biaya produksi akibat harga pupuk yang semakin tidak terkendali akibat beberapa faktor yang terjadi di
Badan Pusat Statistik (BPS) menilai fenomena “rojali” atau rombongan jarang beli belum tentu mencerminkan kemiskinan, namun tetap penting dipantau sebagai sinyal tekanan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat rentan. Fenomena ini mengacu pada kecenderungan masyarakat yang ramai mengunjungi pusat perbelanjaan, namun tidak melakukan transaksi pembelian apapun. Istilah ini belakangan mencuat dan
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam konflik Kamboja–Thailand. Pernyataan ini disampaikan setelah Kemlu menerima informasi dari KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok. “Berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak terdapat informasi adanya WNI
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan penindakan praktik kecurangan beras menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari kerugian serta memastikan keadilan dalam distribusi pangan pokok nasional. Dia mengatakan hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelanggaran distribusi beras harus ditindak tegas karena penipuan terhadap rakyat dalam
Perang pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja, memanaskan kembali sengketa lama yang selama ini terhindar dari sorotan global. Serangkaian bentrokan antara militer kedua negara, termasuk serangan udara dan ledakan ranjau darat, menandai eskalasi terbaru dari konflik perbatasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik terbaru ini menarik perhatian masyarakat internasional setelah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang putusan kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi dan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat. Juru Bicara PN Jakarta Pusat Andi Saputra menyampaikan persidangan perkara dengan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tersebut rencananya akan dibacakan pada
Perubahan iklim global yang semakin ekstrem dinilai mulai mengganggu sistem cuaca regional, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Dampak ini tidak hanya memengaruhi pola hujan, tetapi juga berisiko terhadap ketahanan pangan Indonesia akibat meningkatnya potensi gagal panen. Pakar agrometeorologi dan perubahan iklim dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu
Pemerintah Amerika Serikat (AS) merilis kesepakatan dengan Indonesia terkait tarif resiprokal antara dua negara. Salah satunya mengenai transfer data pribadi ke pihak AS. Pernyataan itu terpampang dalam pengumuman di situs resmi Gedung Putih, yang berjudul ‘Joint Statement of Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade’. Lewat kesepakatan sementara ini,
Danantara akan memperluas kerja sama investasi dengan beberapa mitra global, termasuk SWF Arab Saudi. Kerja sama sebelumnya telah dijalin dengan Qatar Investment Authority (QIA) senilai US$ 4 miliar. Danantara telah bekerja sama dengan China Investment Corporation (CIC) dan Russian Direct Investment Fund (RDIF). Lembaga ini juga sedang membahas kerja sama
Pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi terkait salah satu poin penting dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik dengan Amerika Serikat. Dalam pernyataan bersama atau Joint Statement yang dirilis Gedung Putih, tercantum komitmen Indonesia untuk transfer data lintas negara. Namun, pemerintah menegaskan transfer data ini tidak menyangkut data pribadi warga. “Dalam Joint Statement AS-Indonesia
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan komitmen transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. “Pemerintah memastikan bahwa transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan,” kata Meutya dalam keterangan resminya, Kamis (24/7). Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa
