Sebanyak 1.632 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat. Personel gabungan itu terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, memimpin Tactical Wall Game (TWG) dan
Kementerian Komunikasi dan Digital tengah merancang peta jalan dan tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang bersifat inklusif dan multisektor. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan regulasi mengenai AI akan dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat tata kelola lintas sektor. “Akan ada dua
Asosiasi pengusaha di bidang serat dan benang filamen serta sepatu sedang mempersiapkan jurus di tengah ketetapan tarif ekspor ke AS sebesar 19%. Mereka yakin tarif ini tidak terlalu berdampak besar karena hal yang sama berlaku bagi negara lain. Tapi mengapa ekonom tetap memperingatkan ancaman gelombang PHK? Amerika Serikat menjadi salah
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkapkan patahan beras menjadi cara untuk membedakan beras oplosan dengan premium. Di mana beras premium memiliki lebih banyak beras utuh dibandingkan patahan dan memiliki kadar air sangat kecil yaitu 14%. Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, juga menyebut patahan beras sebagai cara utama
DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar berkali-kali menyebut nama eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim saat mengumumkan empat tersangka kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Tapi tak ada nama Nadiem dalam daftar tersangka yang diumumkan Qohar pada Selasa, 15 Juli 2025. Penyidik
Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan pemerintah tidak berencana menarik beras oplosan dari pasar. Pemerintah akan menginstruksikan peritel menjual beras tidak sesuai standar ini dengan harga murah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan proses penarikan beras oplosan akan memakan biaya besar. “Bukan dijual murah, tetapi disesuaikan dengan spesifikasi. Misalnya beras
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sejumlah produsen beras yang sebelumnya kedapatan mengoplos produknya kini sudah mulai menarik barangnya dari pasaran dan menyesuaikan harga sesuai ketentuan pemerintah. Hal itu diungkapkan Amran saat mengikuti rapat kerja antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Komisi IV DPR RI, pada Rabu (16/7/2025) kemarin.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Firnando Ganinduto, menyoroti secara khusus keberhasilan negosiasi dagang antara RI dengan Amerika Serikat (AS) yang berhasil menurunkan tarif bea masuk dari 32 persen menjadi 19 persen. Firnando pun menyampaikan kekhawatirannya atas dampak dari perjanjian dagang tersebut terhadap kedaulatan pangan nasional. Dia mempertanyakan kebijakan tarif
Bank Indonesia (BI) resmi memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Rabu (16/7). Bersamaan dengan itu, suku bunga Deposit Facility diturunkan menjadi 4,50%, dan Lending Facility menjadi 6,00%. Keputusan ini dinilai sebagai langkah tepat, taktis, dan cermat di tengah sinyal
Direktur Penganekaragaman Konsumi Pangan Rinna Syawal mengajak masyarakat untuk lebih mengenal berbagai potensi lokal mereka sebagai sumber gizi. “Potensi pangan lokal kita luar biasa. Kita ada sumber karbohidrat hingga protein nabati dan hewani yang luar biasa banyak,” katanya pada Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia 2025 di Jakarta pada
Polda Metro Jaya menindak ribuan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya 2025, yang digelar mulai Senin, 14 Juli 2025. Pada hari pertama operasi berjalan, aparat kepolisian telah menindak total 3.503 pengendara. “Tilang elektronik pada hari pertama tercatat 1.920 perkara, sementara teguran ada 1.583,” ujar Wakil Direktur
Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri telah melakukan investigasi dan menemukan sebanyak 212 merek beras di pasaran tak sesuai dengan label dan standar mutu. Hasil temuan tersebut mengungkap adanya beras yang diklaim sebagai premium, padahal kualitasnya biasa. Tentu saja, praktik tersebut merugikan konsumen, serta bisa menimbulkan gejolak di pasar. Temuan ini
