Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana pemerintah memanfaatkan 20 juta hektare hutan cadangan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Program ini akan menjadi bagian dari food estate nasional, termasuk budidaya padi gogo di lahan kering yang berpotensi menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun, setara dengan total impor
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional pada 2025 mendatang. Zulhas menyatakan ada empat komoditas pangan yang tak akan diimpor mulai tahun depan, termasuk beras. Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari
Petisi berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang diinisiasi oleh kelompok Bareng Warga di platform Change.org, telah mengumpulkan 199.124 tanda tangan sejak pertama kali dibuat pada 19 November 2024 hingga berita ini diturunkan. Petisi tersebut mencerminkan keresahan masyarakat akan kenaikan PPN menjadi 12% karena dinilai akan memperdalam kesulitan masyarakat. Bareng
Menurut penghitungan sejumlah pakar, pemerintahan Presiden Prabowo bisa menangguk tambahan pendapatan sampai Rp75 triliun dari penambahan pungutan PPN sebesar 1 persen itu, namun dampak yang ditanggung masyarakat dan industri bakal lebih berat. Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), termasuk yang paling getol meminta pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menjadi sorotan tajam, terutama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meskipun PDIP sebelumnya mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021, kini mereka meminta pemerintah untuk
UNCTAD memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% pada tahun 2024 dan 5,2% pada tahun 2025. Dalam laporan Trade and Development Report 2024, UNCTAD mencatat bahwa meskipun tingginya suku bunga acuan di Indonesia dapat memperlambat ekspansi bisnis, konsumsi rumah tangga yang tetap kuat akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun depan,
Presiden Prabowo Subianto memiliki opsi untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, perubahan ini dapat dilakukan dengan mudah melalui inisiatif pemerintah yang diajukan ke DPR, mengingat dukungan mayoritas yang dimiliki oleh pemerintahan Prabowo-Gibran di
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim bahwa ketersediaan stok pangan mencukupi saat natal dan tahun baru (Nataru). Bahkan, kebutuhan bahan pokok itu tidak akan mengalami kelangkaan hingga Ramadan dan Idulfitri 2025 nanti. Budi menyebut beberapa komoditas pangan sudah mengalami penurunan harga, seperti di Medan. Bahkan, pihaknya sudah meninjau keberadaan daerah dan
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan yang dikenakan PPN 12% adalah biaya admin dalam transaksi elektronik dan dompet digital. Dalam hal ini bukan pada nilai uang yang diisi (top up), nilai saldo atau nilai transaksi jual beli. Misalnya, A melakukan top up e-money atau e-wallet sebesar
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan beras premium produksi dalam negeri alias lokal tidak akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang akan berlaku mulai 2025 nanti. Alih-alih beras premium lokal, menurutnya beras-beras premium produksi luar negeri atau impor lah yang akan dikenakan PPN. Ia mencontohkan salah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12% dinilai tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini didasari oleh dampak inflasi yang terbilang rendah atas kenaikan PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan. Berdasarkan hitungan Pemerintah, inflasi saat ini rendah di
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, skema insentif untuk pembelian motor listrik untuk 2025 berbeda dengan tahun ini. Menurut Menperin, insentif untuk tahun depan akan dimasukkan dalam pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP). Ia menuturkan, rencana kebijakan itu masih dibahas lebih lanjut oleh tiga kementerian, yakni Kementerian
