Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mangatakan daya listrik 450 VA perlu dihapus untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Namun ia menilai hal itu tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat ini, karena membutuhkan data penerima subsidi. Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini berawal dari kondisi
Pakar Teknologi Informasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ridi Ferdiana mengatakan aktivitas yang dilakukan Bjorka dikenal dengan hacktivism, yaitu melakukan aktivitas hack untuk motif sosial dan politik. Ridi mengatakan kebocoran data ini bisa terus terjadi di masa mendatang apabila tak ada antisipasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus mulai bersiap-siap menghadapi
Kendati masih jauh dari risiko krisis pangan, Indonesia dinilai perlu bekerja keras mengendalikan tren terus. naiknya importasi komoditas pangan. Selain kebijakan hulu-hilir yang terintegrasi, insentif usaha, khususnya bagi petani, peternak, dan pelaku di hulu, perlu menjadi perhatian guna memperkuat produksi sekaligus kemandirian pangan nasional. Demikian poin yang mengemuka dalam Diskusi
Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) melakukan fasilitasi penyerapan live bird atau ayam hidup melalui kerja sama dengan BUMN serta asosiasi peternak dan pedagang. Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga ayam hidup di tingkat peternak yang akhir-akhir ini terindikasi anjlok. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan
Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan kembali berlangsung di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2022). Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sunarno mengatakan, massa akan terlebih dulu berkumpul di depan gedung International Labour Organization (ILO) di Jalan MH Thamrin pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, massa buruh
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah ditetapkan pemerintah. Ada sejumlah alasan yang membuat BEM UI menolak dialihkannya subsidi BBM. Pertama, BEM UI menilai alasan pemerintah yang menyebut bahwa keuangan negara sudah terbebani subsidi BBM hanya mengada-ada. Sebab, pemerintah terus menggenjot berbagai
Kadin Indonesia menilai, ketergantungan bahan bakar minyak (BBM) subsidi harus dilepas perlahan dan menjadi rencana jangka panjang pemerintah. Dunia global juga sudah mulai bergerak menuju energi baru dan terbarukan yang lebih baik untuk keberlangsungan lingkungan dan dunia usaha. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang
Pemerintah masih optimistis laju konsumsi masih tumbuh 5% tahun ini meski harga BBM naik. Produk Domestik Bruto Harga Berlaku Berdasarkan Pengeluaran (Rp triliun) Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru saja diputuskan pemerintah telah menggerus daya beli masyarakat. Namun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemko Perekonomian) optimistis konsumsi rumah tangga
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan di Tanah Air harus terjamin, sehingga aktivitas melaut mereka tidak terganggu. Selain stok yang terpenuhi, pendistribusian BBM tersebut juga harus tepat sasaran. Menteri Trenggono juga meminta kepolisian melakukan pengawasan optimal untuk menjamin penyaluran
Bjorka belum berhenti melancarkan aksinya, meski akun twitter hacker tersebut telah ditangguhkan. Lewat grup telegram yang diasuhnya, Bjorka mengaku akan menyerang data Pertamina. “Saya masih belum punya akun twitter saat ini, masih bersiap untuk membocorkan pertamina,” tulisnya. Bjorka sebelumnya kerap mengumumkan aksinya lewat akun twitter @bjorkanism. Namun akun twitter tersebut
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang. Menurut Menkominfo, Pemerintah Republik Indonesia dan Tiogkok akan terus meningkatkan kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk percepatan transformasi digital nasional. Menteri Johnny menyatakan, perusahaan asal Tiongkok akan terus berusaha membantu
Tuntasnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menyisakan persoalan terkait pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. Tidak ada kejelasan tentang kedudukannya sebagai lembaga independen atau bagian dari kekuasaan eksekutif. Jaminan agar otoritas itu memiliki kewenangan yang kuat kini bergantung pada Presiden. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tuntas setelah dua
