Kuota pasokan minyak goreng subsidi MinyaKita akan ditambah, yang semula 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pasar. “Mulai bulan ini akan ditambah. Sebelumnya (kuota) 300 ribu ton per bulan, kita naikkan menjadi 450 ribu ton per bulan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengatakan, rata-rata utilitas produksi industri pengolahan ikan nasional saat ini hanya 50-60% dari total kapasitasnya, balikan ada yang di bawah itu. Total kapasitas produksi industri pengolahan ikan nasional mencapai 2,77 juta ton per tahun, namun pada 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya turun tangan mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng Minyakita. Padahal Minyakita tersebut diluncurkan pemerintah sebagai upaya untuk menekan harga minyak goreng yang sempat melambung tinggi dan langka. Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada Senin
Proyek penghiliran bijih nikel sampai pengembangan baterai mobil listrik oleh LG Energy Solution (LG) bersama holding BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) terancam mandek. Kondisi tersebut dikarenakan pihak LG melihat ada suatu aspek yang kurang pada proyek dimaksud. Sehingga perseroan menginginkan adanya negosiasi lanjutan kembali, tetapi diserahkan ke rekanan konsorsiumnya yaitu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan masyarakat harus menunjukkan KTP saat membeli Minyakita. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak membeli minyak yang digelontorkan pemerintah itu dalam jumlah berlebihan. Zulhas menjelaskan masyarakat bisa membeli Minyakita sebanyak 5 kilogram (kg), tetapi harus memperlihatkan KTP dan tidak boleh memborong untuk dijual kembali. Ia
Kendati nilai investasi dalam beberapa tabun terakhir ini terus melejit, penciptaan lapangan kerja justru turun signifikan. Reformasi struktural lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan berbagai langkah deregulasi dan kemudahan bagi dunia usaha belum membuahkan hasil optimal. Data Kementerian Investasi, sejak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan pada
Harga beras saat ini masih terbilang tinggi. Di beberapa daerah harga beras mencapai Rp 12.000 per kilogram (kg). Padahal, pemerintah sudah membuka keran impor hingga melakukan operasi pasar. Mengapa harga beras masih tinggi, bahkan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)? Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, kenaikan harga beras terjadi
Peneliti Teknik Kelautan Wahyu Widodo Pandoe punya cerita miris soal nasib riset dan anggaran yang cekak usai kehadiran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Saking cekaknya anggaran, buoy, resminya bernama InaBuoy, yang berguna sebagai pendeteksi tsunami pun tak diakomodasi. InaBuoy digunakan salah satu alat pendeteksi tsunami dalam program Indonesia Tsunami
Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bakal melakukan aksi besar-besaran pada 6 Februari 2023. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek. Selain di Jakarta, aksi juga serempak akan dilakukan di berbagai kota industri, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin,
Minyak kemasan Minyakita tidak boleh dijual di platform online serta di ritel modern seperti supermarket. Ke depan, Minyakita hanya akan dijual di pasar tradisional. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Menurut Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas, penyebab
Guna memasifkan upaya menurunkan harga beras, operasi pasar yang dilakukan Perum Bulog akan diperluas hingga masuk ke ritel modern. Artinya penyaluran operasi pasar Bulog tak hanya melibatkan jaringan baik distributor, eceran, dan jaringan Rumah Pangan Kita saja. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan penyaluran beras ke ritel modern sudah
Pemerintah berencana mengurangi jumlah bandara internasional menjadi 14-15 bandara saja. Rencana ini telah dibahas dan disepakati Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, wacana ini sebenarnya telah muncul selama dua tahun terakhir. Selanjutnya, bandara-bandara yang semula bestatus internasional dan
