Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pagi ini, Senin, 24 Februari 2025. Peresmian badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan BUMN sempat tertunda tiga bulan. Peluncuran Danantara itu justru mendapat respons negatif dari para nasabah terhadap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan memicu penarikan uang.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pelaksana Investasi Dana Anagata Nusantara (BP Danantara) yang akan mengelola aset senilai lebih dari USD 900 miliar. Struktur Danantara terdiri dari Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan Dewan Penasihat, serta akan mengelola dua holding besar yaitu holding investasi dan holding operasional. Danantara memiliki wewenang untuk mengelola
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mencatat ketergantungan impor bahan baku untuk produk alas kaki masih tinggi yakni 60%–70% sehingga dibutuhkan penguatan rantai pasok bahan baku lokal. Direktur Eksekutif Aprisindo, Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi industri alas kaki Indonesia. Dia menyarankan pemerintah mendukung peningkatan kapasitas produksi bahan
Pelaku usaha memproyeksikan Indonesia memiliki peluang untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional pada 2025. Bahkan, peluang Indonesia untuk menggenjot ekspor pada 2025 lebih besar dibandingkan tahun lalu. Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan peluang tersebut hadir seiring dengan prospek ekonomi global yang diperkirakan stabil pada tahun ini. “Setidaknya peluang
Jumlah talenta informatika di Indonesia lebih tinggi dari Amerika dan Cina, yaitu 3,5% dari populasi usia produktif atau 15 – 64 tahun. Indonesia tertinggal dalam kontribusi sektor IT terhadap PDB dibandingkan Amerika dan Cina, karena kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Untuk memaksimalkan sektor teknologi, pemerintah dan industri perlu
Indonesia akan terus menggunakan PLTU batu bara dengan teknologi penangkapan karbon untuk mencapai target emisi nol bersih. Indonesia mengombinasikan EBT dengan batu bara untuk menjaga daya saing industri dan harga yang terjangkau. Indonesia menghadapi tantangan implementasi EBT karena biaya produksi yang tinggi dan ketersediaan gas yang terbatas. Menurut Bahlil, Indonesia
Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini memiliki alternatif untuk memperkuat modal usahanya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2025. Dengan program ini, BSI bertujuan untuk memberikan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi para pelaku usaha di Indonesia.
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) membahas mengenai peran pengusaha untuk membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Rabu, (19/2/2025). Adapun gelaran tahun ini bertemakan Peran HIPKA Dalam Mensukseskan Program Prabowo-Gibran Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. Acara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% yang semula diyakini dapat tercapai tahun ini, namun mundur ke tahun 2030. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan realisasi proporsi EBT dalam energi nasional mencapai 14,68% hingga tahun
Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho menyampaikan, 40–45 persen bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dunia berasal dari Indonesia. Hal tersebut disampaikan Toto dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait perkembangan industri baterai EV Indonesia dengan Komisi XII DPR RI di Senayan. Akan tetapi, mayoritas
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa inovasi harus terus dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sebab, tantangan di sektor pertanian semakin kompleks. Sehingga diperlukan langkah antisipatif serta pemanfaatan teknologi guna memastikan produksi pangan tetap stabil. Senada dengan pernyataan Mentan Amran, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP),
Dinas Pertanian (Disperta) Jombang berencana memberikan bantuan kepada petani terdampak banjir. Khususnya tanaman padi yang mati. Pendataan terakhir, 251 hektare puso atau gagal panen imbas banjir. ’’Pemkab bakal membantu 25 kilogram benih per hektare ke petani,’’ kata Kepala Disperta Jombang, M Rony. ’’Data sudah terkumpul, sebagaimana pembagian tupoksi kami di
