Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pengoperasian dapur penyedia makanan bergizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan hampir 2.000 unit bakal beroperasi bulan ini. Hingga saat ini, sudah terdapat 1.873 SPPG yang aktif beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus BGN, Redy Hendra
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan. Peraturan ini akan menjadi payung hukum bagi pengelolaan distribusi pangan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa regulasi ini hadir untuk memperkuat
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan ketersediaan akses internet untuk proses belajar dan mengajar di Sekolah Rakyat. Staf Khusus Menteri Komunikasi, Alfreno Kautsar Ramadhan, mengatakan, penyediaan akses internet ini merupakan wujud komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan yang setara dan terhubung secara digital, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut ia sampaikan
Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025) waktu setempat. Kedatangan Prabowo dalam KTT BRICS yang perdana ini juga disambut langsung Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. KTT yang mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polda Jawa Timur meninjau langsung kegiatan panen ayam ras hidup (livebird) di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Kamis 3 Juli 2025. Tinjauan ini sebagai upaya stabilisasi harga ayam ras hidup guna melindungi peternak rakyat dari tekanan harga yang tidak wajar.
Investor pasar modal Indonesia kini sudah mulai bergeser dari asing ke domestik. Hingga 2 Juli 2025, jumlah investor pasar modal RI tercatat sebanyak 17 juta investor, dan di atas 60% didominasi oleh pemodal lokal. Yang menarik, berdasarkan profesi, menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Mei 2025, pegawai swasta
Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah misi dalam lawatannya ke Arab Saudi, salah satunya adalah rencanya untuk membangun kampung haji di Mekkah. Rencana pembangunan kampung haji ini pun menjadi salah satu topik pembicaraan antara Prabowo dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud
Kecepatan internet Indonesia kalah dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam menurut laporan OpenSignal per Februari. Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi pun mengungkapkan penyebabnya. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan adanya ketimpangan sebaran penyelenggara konektivitas, khususnya fixed broadband. Internet fixed broadband merupakan jenis koneksi internet
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), akan memangkas suku bunga acuannya sebanyak dua kali pada 2025. Setiap penurunan diperkirakan sebesar 50 basis poin (bps), sehingga suku bunga The Fed turun ke level 4%. Tren penurunan diperkirakan berlanjut ke level 3,5% pada akhir 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperluas cakupan objek pajak hiburan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025. Dalam aturan baru tersebut, berbagai cabang olahraga permainan kini dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Jasa Kesenian dan Hiburan. Perluasan ini merupakan perubahan kedua atas Keputusan Bapenda
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merancang kebijakan untuk komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) bersubsidi, menjadi satu harga. Skema satu harga ini mirip dengan pengaturan harga bahan bakar minyak (BBM). Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan penyeragaman harga LPG 3 kg di tiap daerah untuk
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan akan memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait ucapannya bahwa sejumlah pulau terutama wilayah pariwisata telah dikuasai warga negara asing (WNA). Pulau tersebut telah dibangun resor dan kepemilikannya atas nama WNA. Diketahui, saat rapat kerja Menteri Nusron bersama Komisi II DPR RI
