Aturan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang memperpanjang masa penempatan dolar di bank dalam negeri rencananya diberlakukan pada 1 Maret 2025. Menko Bidang Perekonomian Airlangga menyebut pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA).
Startup eFishery, penyedia solusi modern bagi petani ikan dan udang, diduga terlibat dalam penggelapan dana sebesar US$600 juta (Rp9,7 triliun). Penyelidikan awal menemukan bahwa lebih dari 75% angka dalam laporan keuangan perusahaan selama Januari-September 2024 dipalsukan, dengan pendapatan sebenarnya hanya US$157 juta dibandingkan US$752 juta yang dilaporkan. Investigasi ini mendapat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus menyempurnakan sistem inti perpajakan (Coretax) sejak peluncurannya pada 1 Januari 2025. Hingga 21 Januari 2025, lebih dari 336 ribu wajib pajak telah memperoleh sertifikat digital untuk menandatangani faktur pajak, dengan 118.749 wajib pajak berhasil menerbitkan total 8,4 juta faktur pajak. Mayoritas faktur ini
Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardhana menjadi perhatian publik setelah melaporkan harta kekayaannya yang mencapai Rp5,4 triliun. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diserahkan pada 9 Desember 2024, Widianti menegaskan bahwa semua proses telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Besarnya harta kekayaan yang tercatat dalam laporan ini memicu perhatian
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebutkan masih terus memeriksa lima publik figur yang sempat terseret dalam kasus dugaan investasi bodong robot trading Net89 yang berstatus saksi. Kelima publik figur yang sempat dipolisikan pada 2022 itu ialah YouTuber Atta Halilintar, penceramah Taqy Malik, keyboardist Kevin
Keputusan terkait pencopotan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah hak prerogatif Presiden RI Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, merespons desakan pencopotan Mendikti Saintek yang didemo ratusan ASN Kemendikti Saintek. Kisruh di Kemendikti Saintek sendiri diketahui sudah
Pemerintah Indonesia akan mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 100 persen di perbankan dalam negeri selama satu tahun. Sebelumnya, aturan hanya mewajibkan 30 persen DHE disimpan selama tiga bulan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini akan disertai insentif, seperti tarif PPH 0 persen
Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jawa Tengah). Sedikitnya, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang dinyatakan hilang. “Korban meninggal dunia saat ini ada 18. 17 sudah diserahkan ke pihak keluarga dan mungkin ada yang sudah dimakamkan, ada yang masih persiapan pemakaman. Tapi, untuk
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengumumkan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 308 pekerja PT Softex Indonesia setelah aksi unjuk rasa di pabrik Softex, Karawang, Jawa Barat. Keputusan ini diambil setelah diskusi antara Wamenaker, Presiden KSPSI Andi Gani, Kapolres Karawang, serikat pekerja, dan manajemen perusahaan. Perusahaan dinilai kooperatif dan
Donald Trump mengukuhkan langkah Amerika Serikat (AS) tidak lagi bergabung dalam perjanjian iklim Paris atau Paris Agreement pada Senin (20/1/2025). Keputusan itu diumumkan setelah Trump resmi dilantik menjadi presiden. Trump menandatangani perintah eksekutif penarikan AS dari pakta tersebut di hadapan para pendukung yang berkumpul di Capital One Arena di Washington.
Mendikti Saintek, Satryo Brodjonegoro mengatakan bahwa pihak mereka akan menelusuri siapa dalang di balik suara viral yang mengarah pada dirinya sehingga dianggap arogran dan sewenang-wenang. Ia menyebut jika nantinya sudah diselidiki, kementerian akan mengambil langkah hukum untuk pelaku. Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Mendikti) Satryo membantah tuduhan bahwa
Menjelang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada isu mengenai reshuffle kabinet. Saat ditanya tentang kemungkinan reshuffle kabinet di akhir Januari, Cak Imin menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden. Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga
