DPR telah menyetujui agar RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan disahkan menjadi undang-undang. Lewat undang-undang itu, diharapkan bisa meminimalisasi ancaman pertahanan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Namun, pemerintah juga diingatkan agar cermat dalam menerbitkan peraturan turunannya agar tidak mengganggu kedaulatan negara.
Pembuat tahu di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam sehari industri rumahan dengan lima tenaga kerja itu bisa memproduksi 3 kuintal tahu. Harga kedelai di tingkat produsen tahu di kawasan tersebut kini mencapai Rp 14.500 per kilogram. Mereka berharap harga kedelai bisa turun kembali ke Rp 12.000
Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut masih meluncurkan awan panas guguran dengan amplitudo 25 mm dan lama gempa 386 detik pada Senin (5/12). Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru, Mukdas Sofian di Gunung Sawur dalam laporan tertulisnya mengatakan bahwa aktivitas Gunung Semeru pada periode pengamatan
Pengusaha meminta pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Aturan ini dinilai akan menimbulkan risiko badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar di tahun depan. “Yang paling penting, untuk mengurangi risiko PHK adalah membatalkan Permenaker Nomor 18/2022, ini sudah pasti,”
Pemerintah semakin menggencarkan extra effort untuk menekan inflasi di bulan Desember. Hal tersebut untuk meneruskan tren penurunan inflasi dalam dua bulan terakhir serta dalam rangka menekan angka inflasi di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat menghadiri Rapat
Empat tahun berselang, polemik soal perlu tidaknya Indonesia mengimpor beras kembali terulang. Bedanya, kali ini bukan karena data yang berseberangan, melainkan soal sudut pandang. Kementerian Pertanian menganggap produksi surplus sehingga tak perlu impor, sedangkan Perum Bulog menilai stok dan pasokan makin kritis sehingga perlu tambahan dari luar negeri. Perdebatan terkait
Bjorka tak lebih merupakan fenomena gunung es. Situasi ini tak terlepas dari desain kebijakan hukum digital di Indonesia yang mengalami stagnasi, setidaknya setelah keberadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 2008, termasuk perubahan UU ITE pada 2016. Tak ada kemajuan berarti dalam desain kebijakan hukum digital di Indonesia. Padahal,
UU No 13/2003 dinilai lebih baik meski butuh penguatan penegakan hukumnya. Kluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja disorot. Desakan untuk menghapus kluster ketenagakerjaan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus mencuat di kalangan kelompok pekerja atau buruh. Mereka berharap Undang-Undang No 13 Tahun 2003
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy setuju jika pengusaha dan pekerja sepakat untuk memotong jam kerja atau pengaturan shift alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah. Ia mengatakan saat
Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Kamis (1/12/2022) mengatakan Filipina harus menemukan cara untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan (LCS) bahkan tanpa kesepakatan dengan China. Ia juga menekankan hak negaranya untuk mengeksploitasi cadangan energi di perairan yang diperebutkan. Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar
Dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar minyak sudah mulai terjadi di sejumlah sektor, terutama pertanian. Kenaikan harga beras dan biaya produksi pertanian menjadi indikatornya. Kenaikan harga BBM dan tingginya harga bahan pangan impor masih memengaruhi inflasi nasional. Dampak lanjutan kenaikan harga BBM bahkan sudah terjadi di sektor pertanian, berimplikasi pada
Pemerintah diminta segera mencari solusi terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK yang marak di Indonesia agar tak semakin meluas. Respons cepat diperlukan untuk mencari solusi terbaik dengan melibatkan pengusaha dan serikat pekerja. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengingatkan, gelombang PHK pada tahun ini telah melanda sejumlah sektor industri,
