BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) mengungkap klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sentuh 12.586 orang di tahun 2024 imbas dari PHK massal karyawan sektor industri tekstil, garmen dan alas kaki. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), Anggoro Eko Cahyo menyebutkan total klaim JHT yang dicairkan oleh BPJSTK sampai bulan Mei 2024 ini menyentuh angka
Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik milik PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di kawasan Karawang New Industry City (KNIC), Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Rabu (3/7/2024). Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi secara bulanan (month to month/mtm) pada Mei dan Juni 2024. Pada Mei, deflasi tercatat 0,03 persen (mtm). Sedangkan, inflasi tahunan mencapai 2,84 persen. Kelompok penyumbang deflasi terbesar pada Mei adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,29 persen dan andil 0,08 persen. Sementara
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan jajaran untuk mematangkan koordinasi membangun industri kesehatan. Pemerintah memberikan sorotan terkait harga obat dan alat kesehatan yang tinggi, namun tidak sesuai dengan majunya industri kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Jokowi menginginkan agar harga alat kesehatan dan obat-obatan tidak terlalu mahal. Menkes membandingkan
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya menerjang industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, keramik hingga elektronik. Kini, sektor ritel dan logistik menyumbang angka pengangguran baru. Hal tersebut menyusul penutupan gerai-gerai ritel besar. Terkini, kabar PHK berembus dari gerai Matahari milik emiten peritel pakaian PT Matahari Department Store
Dalam beberapa bulan terakhir, industri tekstil di Indonesia menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Hal ini dipicu dengan adanya kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. “Selain di industri tekstil, buruh di industri kurir dan logistik juga terancam PHK
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, pemerintah tengah memulihkan layanan publik terdampak serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Pemulihan diputuskan setelah Hadi Tjahjanto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (1/7/2024). Hadi berkata, Presiden Jokowi mengarahkan layanan publik kembali normal pada Juli 2024.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menciptakan stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi dalam negeri agar sektor manufaktur dapat berekspansi dengan cepat. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani seiring melambatnya Indeks Pembelian Manager Purchasing Manager’s Index (PMI) pada Juni 2024 yang tercatat turun ke level
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi 0,08 persen pada Juni 2024 jika dihitung secara bulanan, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 106,28 pada Juni 2024. Deflasi bulan Juni 2024 lebih dalam dibandingkan Mei 2024, dan merupakan deflasi kedua pada 2024. Direktur Eksekutif Institute
Mabes Polri akan menggelar pesta rakyat dalam rangka puncak perayaan Hari Bhayangkara ke-78 hari ini, Senin (1/7). Acara ini akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, mulai Pukul 14.00-22.00 WIB. Pesta rakyat akan menghadirkan artis ternama seperti Isyana Sarasvati, Gigi, RAN, Endah N Rhesa, Ari Lasso dan goyang Bersama dengan
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 untuk Polri. Ucapan itu disampaikan Presiden lewat unggahan di akun media sosial X resminya @jokowi pada Senin (1/7/2024) pagi. Lewat unggahannya, Kepala Negara berpesan agar jajaran Korps Bhayangkara itu selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. “Selamat Hari Ulang Tahun
Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP mulai berlaku hari ini, Senin, 1 Juli 2024. Artinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 digit (NPWP lama) tidak dapat dipakai, karena batasnya hanya hingga 30 Juni 2024. Kebijakan pemadanan NIK–NPWP diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan
