16 bank ternama seperti OCBC, DBS, Citigroup, ICBC, Bank of Singapore hingga Credit Suisse terlibat dalam skandal pencucian uang terbesar hasil judi online di Singapura. Hal ini kemudian membuat nasabah kaya dan calon klien mendapat pengawasan lebih lagi untuk menghindari paparan aliran dana ilegal. Dilansir dari Bloomberg pada Senin (10/6/2024),
Tanggal 7 Juni diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day/WFSD). Ini merupakan perayaan tahunan untuk menarik perhatian dan menginspirasi tindakan demi mencegah, mendeteksi, dan mengelola risiko penyakit bawaan pangan. Peringatan tahunan Hari Keamanan Pangan Sedunia setiap tanggal 7 Juni diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO)
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melihat, Indonesia perlu membangun sistem pertanian dan pangan yang berkelanjutan dalam memastikan keamanan pangan dan lingkungan akibat dampak dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Tanpa sistem pertanian yang berkelanjutan, Indonesia akan menghadapi tantangan berat untuk memenuhi meningkatkan kebutuhan pangan dan krisis iklim. Peneliti CIPS
Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengundang polemik. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ormas keagamaan diharuskan membentuk badan usaha pertambangan bila ingin ikut mengelola usaha tambang. Pasalnya, IUP akan diberikan pada badan usaha milik ormas, bukan kepada ormas keagaaman. Bahlil menegaskan,
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita bukan masalah bagi produsen. HET naik karena harga CPO naik, kira-kira sekarang sudah di level Rp 12.500. Bila HET dinaikkan ke seribu atau dua ribu Sahat mengatakan masih relatif aman. Meski begitu ia memberi
Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diharapkan secara serempak menolak pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah lantaran aktivitas pertambangan merupakan bisnis ekstratif yang merusak alam. Jika ormas keagamaan menerima IUPK, itu sama halnya turut serta dalam praktik merusak lingkungan sehingga bertentangan dengan idealisme ormas. Ketua Presidium PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Di tengah wacana penambahan jumlah kementerian, terkuak rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Air Nasional. Persoalan akses air bersih diharapkan bisa lebih teratasi dengan adanya badan tersebut. Akses air bersih menjadi bagian dari kebijakan keamanan nasional yang digagas Prabowo bersama wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berencana mendirikan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan sarana dan prasarana konservasi di sejumlah Taman Nasional di Pulau Sumatera dan Kalimantan akan ditingkatkan. Rencana tersebut sebagai bagian dari kerja sama Indonesia dan Norwegia di sektor kehutanan. “Dari kerja sama RI-Norway melalui program FoLU Net Sink 2030, akan terus ditingkatkan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku telah mengembalikan Tapera kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya senilai Rp 4,2 triliun. Nilai itu merupakan total akumulasi sejak beroperasi hingga 2024. Jika dipukul rata, satu orang mendapatkan sekitar Rp 4.389.636. Hal itu untuk menanggapi pemberitaan terkait temuan Badan Pemeriksa
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2024-2029. Penetapan tersebut disahkan dalam rapat paripurna ke-19 DPR masa persidangan V tahun 2023-2024. DPR menyetujui Destry untuk kembali menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk periode kedua 2024-2029 setelah melalui tes
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menuding defisit APBN era transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto merupakan tertinggi. Adapun defisit sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam KEM PPKF APBN 2025, defisit APBN
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi sorotan dan dikritik banyak pihak karena akan memungut iuran dari karyawan swasta pada 2027 mendatang. Sebelumnya, program tersebut hanya memotong gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun sudah menuai catatan negatif. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan, program itu tidak dapat mengembalikan uang simpanan kepada 124.960
