Indonesia Sharia Economic Festival 2024 mencatat transaksi kurang lebih Rp2 triliun, terdiri dari komitmen dan realisasi pembiayaan senilai Rp641 miliar, komitmen realisasi perdagangan sebesar Rp295 miliar, dan kerja sama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp1 triliun. Acara yang berlangsung lima hari itu turut dihadiri 1.363.645 pengunjung langsung dan 74.747 pengunjung secara
Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai. Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN. Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun
BMKG memperingatkan bahwa fenomena La Nina berpotensi terjadi di Indonesia. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyampaikan bahwa tanda-tanda La Nina semakin jelas terlihat, dengan suhu muka air laut di Samudra Pasifik bagian ekuator tengah timur yang lebih dingin dari normalnya. Meski begitu, fenomena ini masih menunggu kepastian hingga akhir Oktober. Anomali
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang pemberlakuan pengurangan pajak (tax holiday) untuk industri pionir hingga 31 Desember 2025. Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, insentif pajak ini seharusnya berakhir 4 tahun sejak berlakunya PMK tersebut yaitu 9 Oktober 2024. Lalu
Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa total nilai transaksi bisnis dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 mencapai Rp 1,85 triliun. Angka ini diperoleh dari beberapa sektor, seperti komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 641 miliar, transaksi perdagangan senilai Rp 295 miliar, dan kerjasama ekosistem keuangan syariah senilai Rp 1 triliun.
Pertamina Gas Negara (PGN) mengungkapkan manfaat program jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas bagi masyarakat dan juga pemerintah. Maka dari itu, diharapkan para pemangku kepentingan (stakeholder) bisa bergotong-royong dalam mengembangkan program ini. Menurut Rosa Permata Sari, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk, jargas ini sejalan
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklaim program Makan Bergizi Gratis bisa membantu mengatasi kemiskinan lantaran membuka lapangan pekerjaan baru. Dadan menjelaskan nantinya setiap satuan pelayanan akan dipimpin oleh 3 pegawai Badan Gizi Nasional dan akan membawahi puluhan warga lokal yang dipekerjakan sebagai juru masak dan tukang cuci. Ia memperkirakan
Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) baru-baru ini melakukan rapid test untuk menguji residu pestisida pada anggur muscat di 100 titik kabupaten dan kota. Hasil tes ini menjadi kabar baik bagi masyarakat, mengingat tingginya kekhawatiran terhadap kandungan pestisida di beberapa buah impor. Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan
Penetapan Menteri Perdagangan era 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) disorot Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran. Kejagung mengajukan tiga alasan dalam menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Pertama, kebijakan impor gula dilakukan saat stok gula di
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung untuk menjelaskan keterpenuhan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Menurut Diky, Kejagung mesti menjelaskan kaitan perbuatan Tom Lembong dengan pasal yang disangkakan agar kasus korupsi ini tidak dianggap
Penetapan dan penahanan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjadi tersangka impor gula menimbulkan pertanyaan. Kasus dugaan korupsi yang terjadi periode 2015-2016 itu, baru diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal tersebut memunculkan kejanggalan. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, Muhammad Fatahillah Akbar menyoroti kasus dugaan korupsi impor gula itu yang menyeret
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa berbagai komoditas produk hasil perhutanan sosial akan memasok kebutuhan program makan bergizi secara gratis. Ia menyebut, Kemenhut telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melihat peta makan bergizi gratis. “Program besar yang dilaksanakan secara bertahap itu akan dipastikan dari daerah mana nanti dan
