Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa hasil pencermatan Partai Buruh terhadap daftar pemilih tetap (DPT), ada keanehan dalam jumlah pemilih di luar negeri. DPT untuk pemilih luar negeri yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berjumlah 1.750.474 orang. Namun, jika dibandingkan dengan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada
Sandiaga Uno, mengungkapkan isi pembicaraannya dengan bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo, saat berjumpa di King Abdulaziz International Airport, Jeddah, setelah menjalankan ibadah haji. Sandi mengaku menceritakan posisinya saat ini PPP sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), dan memiliki tugas, yaitu memenangkan Ganjar (3/7/2023). Adapun saat ini Sandiaga merupakan salah satu
KPU mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2024 pada Minggu (2/7/2023). Dalam rapat pleno terbuka tersebut, KPU menetapkan 204.807.222 pemilih masuk dalam DPT. Mereka akan menggunakan hak pilihnya di 823.220 TPS. Jumlah pemilih di Pemilu 2024 sekitar 12 juta lebih banyak dibandingkan dengan DPT
Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum parpol mengemuka dengan adanya permohonan uji materi Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke MK. Permohonan diajukan Eliadi Hulu dan Saiful Salim pada tanggal 27 Juni 2023. Para pemohon menjelaskan, alasan permohonan di antaranya UU Parpol wajib memerintahkan
Ajaran yang dilakukan Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang di Ma’had Al-Zaytun dinilai memiliki unsur sinkretisme. Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nurwahid, mengungkapkan ajaran tersebut mirip dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan Ahmad Moshaddeq yang bermetamorfosis menjadi Gafatar. Namun, Panji Gumilang tidak mengaku nabi dan lebih pandai dalam bersiasat. Menurut Nurwahid, sepak
Susilo Bambang Yudhyono (SBY) angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo terkait cawe-cawe Pemilu 2024. Beberapa waktu lalu, perihal ini menjadi kontroversi. Setelah perdebatan tentang cawe-cawe Jokowi surut, SBY mengungkap pandangannya yang soal ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu membela Jokowi soal cawe-cawe, tapi sekaligus mewanti-wanti soal isu yang
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan, salah satu sebab rendahnya tingkat pemenuhan syarat administrasi tersebut adalah karena tertundanya proses persiapan para bakal caleg karena ada ketidakpastian sistem pemilu ketika uji materi sistem pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung. Selain itu, bakal caleg juga masih menyesuaikan
Menhan Prabowo Subianto kembali bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023) sore. Dengan pertemuan kemarin, Jokowi dan Prabowo setidaknya sudah tiga kali bertemu di Istana selama satu bulan terakhir. Senin sore kemarin, Prabowo mendadak datang ke istana sekitar pukul 16.45 WIB karena dipanggil Jokowi.
Partai Demokrat dan Partai Nasdem kembali menunjukan perbedaan suara terkait figur bakal bacawapres untuk menemani Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Jika sebelumnya, perbedaan itu terkait momentum deklarasi bacawapres, kali ini soal munculnya usulan agar Anies memilih putri Presiden ke 4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, untuk menjadi pendampingnya. Wacana itu
Puluhan ribu kader PDI-P dari seluruh Indonesia memadati GBK dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno, Sabtu (24/6/2023). Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, mengingatkan seluruh kader untuk memenangkan Pemilu 2024, baik pilpres maupun pileg. Puan sendiri telah membentuk tim konsolidasi dari internal PDI-P. Tim ini bertugas memastikan seluruh petugas partai
Anggota KPU, Idham Holik, menuturkan dari 10.323 bakal caleg DPR yang diajukan oleh 18 parpol, hanya 1.063 bakal caleg atau 10,19 persen yang status dokumen persyaratan pencalonannya memenuhi syarat/MS (24/6/2023). Selebihnya, yakni 9.260 bakal caleg atau 89,81 persen dinyatakan BMS. Hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal caleg telah disampaikan ke
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari berharap pemda memberikan asuransi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas KPPS Pemilu 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Asuransi diperlukan bagi petugas pemilu itu mengingat ada 894 orang KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 yang
