Politikus PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, menegaskan persoalan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 hendaknya menjadi tanggung jawab semua partai politik di DPR yang menginginkan demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski begitu, ia menyadari jika semua pihak kini tengah menunggu langkah PDI-P untuk menggulirkan hak angket di
Partai Nasdem menegaskan tak menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menggulirkan hak angket penyelidikan kecurangan pemilu 2024. Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, hak angket adalah hak dari anggota DPR-RI dan bisa digunakan tanpa harus menunggu fraksi terbesar bergerak. Irma menyebut, tanpa PDI-P pun hak angket bisa saja
Kritik terhadap KPU datang salah satunya dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin, Billy David menilai, langkah KPU menghentikan grafik rekapitulasi Sirekap membingungkan publik. Sementara, Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin lainnya, Angga Putra Firdian, menilai, dihapusnya grafik rekapitulasi Sirekap akan menimbulkan kecurigaan di
Intimidasi yang dialami anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tapos, Depok, Jawa Barat, hanya satu dari sekian intimidasi yang dialami oleh penyelenggara pemilu sejak pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu. Anggota PPK Tapos, Riswan Setiawan, dihubungi oleh orang tak dikenal dan diminta agar segera menetapkan hasil rekapitulasi (5/3/2024). Di
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, pihaknya tak pernah melihat ada tidaknya unsur politis dalam laporan dugaan korupsi. Katanya, dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK akan ditindaklanjuti tanpa memedulikan afiliasi terlapor terhadap partai politik. Alex mengaku belum dapat menyampaikan perkembangan dugaan gratifikasi terkait Ganjar lantaran
Sekalipun wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2024 terus digulirkan, belum ada satu pun anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan usulan kepada pimpinan DPR. Situasi itu ditengarai terjadi lantaran para anggota DPR, khususnya mereka yang kembali mencalonkan diri, sibuk mengawal suara. Di sisi lain, lobi-lobi antar-pimpinan
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tidak menahan tujuh tersangka dugaaan tindak pidana pemilu berupa penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia, ke Kejaksaan Agung. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, hal ini lantaran para tersangka bersikap kooperatif selama pemeriksaan. Djuhandhani
Sejak Selasa (5/3/2024) malam, Komisi Pemilihan Umum memperbarui tampilan laman Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Dalam tampilan Sirekap yang baru, publik hanya diberikan menu akses formulir C Hasil yang bisa ditelusuri berdasarkan wilayah pemilihan mulai tingkat provinsi. Sirekap tetap memuat unggahan formulir C Hasil dari tempat pemungutan suara (TPS). Namun,
KPU RI mewajibkan jajarannya untuk mengunggah dokumen asli rekapitulasi penghitungan suara ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) demi menjaga transparansi. KPU menegaskan, rekapitulasi manual berjenjang ini lah dasar resmi penghitungan suara yang sah. Adapun angka yang tertera di Sirekap, baik itu akurat maupun tidak, bukan merupakan dasar resmi penghitungan suara yang
Wacana mengusulkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan selama Pemilu 2024 mulai disuarakan sejumlah anggota DPR dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 (5/3/2024). Mereka yang menyuarakan adalah anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS. Interupsi dari para pendukung hak angket itu dibalas oleh anggota DPR
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa pemerintah akan patuh dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diminta tetap pada November 2024. Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, putusan MK tersebut otomatis menggugurkan usulan DPR yang meminta Pilkada Serentak 2024 dipercepat pelaksanaannya menjadi September
Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul jauh dalam hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilpres 2024. Menurut data penghitungan sementara Sirekap KPU per Selasa (5/3) pukul 06.00 WIB, Prabowo-Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.363.105 suara atau 58,82 persen. Perolehan itu terpaut jarak yang cukup
