Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di sela acara Halal Bihalal Keluarga Besar Satuan Karya Ulama Indonesia (23/4/2024), mengatakan, pembahasan soal kabinet akan dimulai setelah KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres terpilih. Menurut Airlangga, banyak hal lain harus disiapkan setelah penetapan oleh KPU. Airlangga berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas putusan
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ke-V pada 24-26 Mei 2024. Rakernas ini sebagai momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi. Termasuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara.
MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan MK yang diiringi dissenting opinion atau pendapat berbeda dari tiga hakim. Baru kali ini ada pendapat berbeda dalam putusan MK terkait sengketa hasil pilpres. Dalam pertimbangan hukum MK,
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan hasil Pilpres 2024 menandakan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah sah menjadi capres dan cawapres terpilih. Pihaknya terus berupaya untuk memperbesar koalisi untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Muzani tidak memungkiri, upaya memperbesar koalisi telah dilakukan dengan berkomunikasi
Sekitar empat bulan menjelang pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, partai-partai politik sudah mulai menjaring bakal calon kepala daerah. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan PDI-P telah membuka pendaftaran bagi masyarakat umum untuk mengisi calon gubernur-wakil gubernur serta calon bupati-wakil bupati dan calon wali kota-wakil wali kota di seluruh
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjanji menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa Pilpres 2024 yang bakal dibacakan hari ini, Senin (22/4/2024). Hal tersebut disampaikan Ganjar sebelum berangkat menuju gedung MK. Ganjar bersama Mahfud mengaku siap mendengarkan dan menjalankan apa pun putusan yang
Mahkamah Konstitusi (MK) disebut hanya mendalami 14 surat amicus curiae/sahabat pengadilan yang mereka terima hingga Selasa (16/4/2024) pukul 16.00. Sementara itu, 19 surat amicus curiae lain yang diterima setelahnya hingga saat ini, tidak didalami oleh para hakim. Dari 14 itu, surat amicus curiae yang dilayangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Sejumlah partai politik tetap memperhitungkan Pemilihan Gubernur Jakarta sebagai salah satu kontestasi paling menentukan. PKS, misalnya, telah mempersiapkan sejumlah tokoh untuk diajukan menjadi peserta Pilgub Jakarta. Wakil Ketua Dewan Syura PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, secara internal PKS telah memutuskan tiga nama kadernya sebagai alternatif pilihan untuk diusung sebagai calon
Sejumlah tokoh mengirim amicus curiae ke MK. Mereka yaitu Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, para pentolan eks FPI seperti Rizieq Shihab, Yusuf Martak, Ahmad Shabri Lubis, Munarman, dan eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Ada pula mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas dan aktivis HAM Usman Hamid yang
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan legal drafting rancangan peraturan terkait teknis penyerahan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan (17/4/2024). Setelah rancangan selesai, KPU melakukan uji publik, konsultasi dengan DPR dan pemerintah, lalu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam waktu dekat, KPU juga bakal mengadakan dua rapat koordinasi, yakni
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan komunikasi dengan partai politik kubu lawan sudah berjalan hingga saat ini (17/4/2024). Begitu pula saat disinggung soal sinyal merapatnya PPP, menurut Dasco, kepastiannya baru akan disampaikan seusai putusan MK. Terkait PDI-P, Dasco menegaskan, tidak ada perselisihan antara partai tersebut dan Gerindra, begitu
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai perlu ada perubahan keputusan politik negara untuk mengatasi gerakan separatis OPM di Papua. Dia menjelaskan tanpa perubahan keputusan politik negara, keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengubah penyebutan kelompok separatis dari kelompok separatis teroris (KST) menjadi OPM pun tak berarti apa-apa. “Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan negara, maka OMSP (operasi militer selain perang) TNI di Papua masih akan sama seperti sebelumnya, yaitu OMSP perbantuan pada Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban,” kata Fahmi.
