Saat ini setidaknya ada dua undang-undang yang dalam proses revisi di DPR dan memperoleh sorotan masyarakat sipil, yakni revisi UU Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Kementerian Negara. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Herlambang P Wiratraman, menilai pembahasan revisi sejumlah undang-undang yang dilakukan DPR dan pemerintah saat ini hanya
Badan Legislasi DPR telah menuntaskan draf RUU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara pada Kamis (17/5/2024). Baleg akan membawa draf RUU tersebut ke hadapan rapat paripurna terdekat untuk dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR. Namun, hingga Minggu (19/5/2024), belum ada kepastian kapan rapat paripurna digelar. Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin,
Ketua DPP PDI-P, Eriko Sotarduga, mengungkapkan 6 dari 8 nama kader PDI-P yang potensial diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta serentak. Enam nama tersebut di antaranya adalah dua mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Sisanya, ada mantan Wali Kota Semarang sekaligus
Pakar hukum tata negara (HTN) STIH IBLAM Radian Syam menilai presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif menentukan menteri dan jumlah kementerian negara. Menurutnya, nomenklatur kementerian bisa berubah sesuai dinamika dan tuntutan zaman. Radian menambahkan, jumlah kementerian bisa berubah sesuai kebutuhan presiden terpilih. Apalagi menurut Radian, aturan tersebut juga belum
Hanya dalam tiga hari, Badan Legislasi DPR rampung menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara (16/5/2024). Selanjutnya, Baleg akan
Anggota Fraksi PDI-P dan PKS mengkritisi perubahan Pasal 15 UU Kementerian Negara dalam rapat panitia kerja (panja) Badan Legislasi DPR, pada Rabu (15/5/2024). Baleg DPR mengusulkan Perubahan pada Pasal 15 UU Kementerian Negara, jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Anggota Baleg DPR dari Fraksi
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Adian Napitupulu, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan supaya jangan ada pihak mengganggu masa pemerintahannya, cenderung memicu ketakutan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan mendatang. Menurut Adian, jika Prabowo menghendaki supaya partai politik yang berada di luar pemerintahan tidak sependapat sebaiknya
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih memiliki banyak kekurangan. Pihaknya mewacanakan untuk merevisi sejumlah undang-undang terkait kepemiluan, termasuk UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Doli melanjutkan, evaluasi secara komprehensif
Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengungkapkan, secara statistik, kegagalan calon tunggal sangat kecil. Bagi kandidat akan lebih menguntungkan meski bersaing dengan kotak kosong. Sementara di sisi lain, partai politik atau gabungan partai politik pendukung semakin mampu mendeteksi potensi kemenangan atau kekalahan. Potensi ini terjadi karena sistem kepartaian yang
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina mengatakan Presiden Jokowi tidak perlu menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) untuk kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Silfester menjelaskan, kapan pun Prabowo meminta, Jokowi pasti akan memberikan nasihat. Silfester mengatakan, Jokowi pernah bercerita kepada
Mantan Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan ikut maju sebagai bakal calon gubernur Kalbar. Muda menyatakan, dirinya telah menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagai calon perseorangan kepada KPU Kalbar pada Minggu (12/5/2024). Sebelum mendaftar melalui jalur perseorangan, Muda telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur ke sejumlah partai politik, misalnya Partai
PDI-P memiliki pandangan yang berbeda soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, desain aturan berfungsi untuk mencapai tujuan nasional bukan demi mengonsolidasikan kepentingan politik. Menurut Hasto, tantangan seperti pelemahan rupiah, masalah tenaga kerja, deindustrialisasi, kualitas kesehatan, hingga geopolitik membutuhkan desain pemerintahan yang efektif dan efisien. Di sisi
