Presiden Jokowi menghadiri rakernas PDIP di Sekolah DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Menurut Jokowi, dalam rakernas ini dia menyampaikan sejumlah hal, salah satunya yakni terkait berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, utamanya tantangan global, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, dan adanya perang, yang harus diketahui bersama.
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menilai KPU lebih tunduk terhadap DPR RI daripada Undang-undang Pemilu. Hal ini imbas tak direvisinya aturan yang mengancam jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2024.
Sekjen DPP, Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku bahwa nama Menteri BUMN Erick Thohir masuk ke dalam radar Gerindra untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Muzani mengungkapkan hal itu saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2023) sore. Diketahui, nama Erick selama ini memang kerap disodorkan PAN sebagai bakal cawapres, ketika bertemu dengan sejumlah partai politik.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri, merespons Analisis Partai Demokrat yang menduga elektabilitas Anies Baswedan turun terus sejak tahun lalu karena cawapres tidak kunjung diumumkan. Mabruri menyinggung menyinggung calon presiden (capres) lain yang tetap bisa mengalami peningkatan elektabilitas di berbagai lembaga survei. Mabruri menyebut capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang elektabilitasnya tetap naik. Menurut Mabruri, naik turun elektabilitas seorang capres dalam survei adalah hal biasa.
Bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, menanggapi pemberitaan the Strait Times yang menyebut hubungan antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri memburuk. Ganjar membantah hal tersebut dan menegaskan PDIP solid. the Strait Times dalam artikelnya yang dipublikasikan pada Kamis (1/6/2023), menyebutkan bahwa dengan kurang dari setahun sebelum pemilihan umum pada 14
Partai Golkar konsisten dengan hasil Musyawarah Nasional 2019 dan Rapat Pimpinan Nasional 2021 untuk mengusung Airlangga Hartarto dalam Pemilihan Presiden 2024. Konsistensi Partai Golkar ini menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta, Minggu (4/6/2023). Seusai rakernas, Minggu sore,
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyebutkan akan ada satu partai politik yang akan mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada pekan depan (4/6/2023). Hasto mengatakan capres Ganjar Pranowo merupakan capres dari PDI-P, dari Partai Persatuan Pembangunan, dari Partai Hanura dan yang terbaru disebutkan ada kesepahaman dengan Partai Amanat
Pernyataan Presiden yang mengakui bahwa dirinya akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan negara, ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman (30/05). Menurut Benny, sebagai kepala negara, ia harus bersikap netral dalam Pemilu 2024. Argumentasi Presiden untuk cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara dipandang problematik karena bisa saja
MK telah mengakhiri sidang pengujian konstitusionalitas sistem pemilu pada 23 Mei 2023. Saat ini, MK tengah menunggu para pihak, baik pemohon uji materi, pemerintah, DPR, maupun Komisi Pemilihan Umum, serta pihak-pihak terkait untuk menyerahkan kesimpulan akhir paling lambat Rabu (31/5/2023) ini. Pada Selasa (30/5) sore, delapan dari sembilan fraksi DPR
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan pernyataan Presiden Jokowi bahwa dirinya melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Menurut Bey, yang dimaksud cawe-cawe oleh Jokowi yakni dilakukan untuk negara. Jokowi ingin memastikan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 bisa berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Bey mengatakan, Presiden berkepentingan agar
Partai Demokrat optimistis upaya untuk mengambil alih partai besutan SBY tersebut melalui proses PK akan gagal. Sebabnya, upaya yang sama sudah pernah dilakukan, tapi selalu tak berhasil. Partai Demokrat meyakini pemerintah akan obyektif mempertimbangkan keberadaan dan legalitas partai. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua Badan Pembinaan Organisasi
Dalam RDP Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, pada Senin (29/5/2023) disepakati, Pemilu 2024 tetap menggunakan lima jenis surat suara. Sebelumnya, KPU sempat mengadakan simulai pemungutan dan penghitungan suara menggunakan desain surat suara berjumlah dua dan tiga lembar. Untuk surat suara pemilu anggota DPR,
