Kepala Staf Presiden Moeldoko saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024), mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapan surat presiden (surpres) atas RUU TNI dan RUU Polri akan dikirim ke DPR. Moeldoko berharap masyarakat tidak merespons berlebihan atas substansi RUU TNI dan RUU
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mendukung Gubernur Sumatera Selatan 2019-2023 Herman Deru berpasangan dengan Bupati Lahat 2018-2023, Cik Ujang. Sementara di Maluku, Demokrat mendukung Gubernur Maluku 2019-2024 Murad Ismail berpasangan dengan anggota DPR 2009-2019, Michael Wattimena. Baik Cik Ujang maupun Michael Wattimena merupakan kader Demokrat. Menurut AHY, penentuan
Operator seluler minta adanya aturan jika fitur Direct-to-Cell Starlink diaktifkan. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSi) mengingatkan bahwa setiap teknologi harus ada aturan dan izin tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah juga harus membuat aturan untuk layanan Direct-to-Cell lewat proses yang seharusnya. Marwan mengingatkan harus ada konsultasi publik saat membuat sebuah
Pada Senin (10/6/2024), Mahkamah Konstitusi telah menuntaskan pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota legislatif. Dari 299 perkara yang diregistrasi, 44 perkara dikabulkan seluruhnya dan dikabulkan sebagian. Jumlah perkara yang dikabulkan MK meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan sengketa Pileg 2019. Pada sengketa Pileg 2019, perkara yang dikabulkan
Ketua KPU, Hasyim As’yari, mengatakan pihaknya kini sedang membahas tindak lanjut atas putusan MA tersebut bersama Bawaslu, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kemendagri (10/6/2024). Hasyim pun belum dapat memastikan kapan proses harmonisasi itu akan selesai. Hasyim juga belum dapat memastikan apakah putusan MA tersebut akan berlaku di Pilkada 2024 ini.
Di tengah masifnya kritik masyarakat sipil, DPR tetap melanjutkan proses legislasi RUU TNI dan RUU Polri. Pada Jumat (7/6/2024), DPR secara resmi mengusulkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri kepada Presiden Joko Widodo. Kini, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri tinggal menunggu persetujuan pemerintah (pengiriman surat presiden) sekaligus daftar inventarisasi
Setelah sepakat untuk mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur, Koalisi Indonesia Maju berencana untuk kembali bergabung di beberapa daerah lain. Sekjen PAN, Eddy Soeparno, mengakui Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengupayakan untuk kembali bergabung pada pilkada serentak 2024 (9/6/2024). Lima parpol yang
Dalam sepekan terakhir, media sosial dibanjiri unggahan berisi kalimat ”All Eyes on Papua”. Unggahan itu merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat kepada suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, yang ingin menyelamatkan hutannya. Masyarakat adat tersebut bakal terdampak pembukaan lahan di Papua yang
Partai Nasdem secara resmi memberikan surat rekomendasi kepada putra sulung Presiden ke-3 BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Ilham Habibie di Kantor DPP Nasdem (6/6/2024). Turut hadir Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim dan
Usulan buat mengembalikan sistem pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau secara tidak langsung ternyata mendapat dukungan dari Mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais. Amien sepakat jika sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan melalui mekanisme Sidang Umum MPR seperti sebelum era reformasi. lasan Amien mendukung usulan itu
Adapun perkara yang akan diputus Kamis (5/6/2024) ini merupakan perkara calon anggota legislatif perseorangan maupun partai politik. Pembacaan putusan tersebut rencananya digelar selama tiga hari, mulai Kamis (6/6/2024) hingga Senin (10/6/2024). Jika pada Kamis sebanyak 37 putusan dibacakan, maka pada hari Jumat MK akan membacakan putusan 38 perkara dan Senin
Ketua DPR, Puan Maharani, berharap pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tak membuat proyek terhambat dan menggoyahkan calon investor (4/6/2024). Puan juga meminta pemerintah terbuka menjelaskan alasan mundurnya kedua pucuk pimpinan Otorita IKN itu. Bila pemerintah tak transparan,
