Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan sulit menjerat bakal capres yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo karena tampil dalam tayangan azan di stasiun televisi milik Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo (12/9/2023). Sebab, saat ini belum ada pendaftaran bakal capres secara resmi oleh KPU sehingga Ganjar tak dapat dianggap peserta Pemilu
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu, pada Selasa (12/9/2023), disetujui pagu anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Adapun pagu anggaran KPU pada 2024 disetujui sebesar Rp 28,36 triliun dari usulan Rp 44,73 triliun. Namun, anggaran sebesar Rp 974 miliar digunakan untuk Pilkada 2024 di empat
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, mengaku sudah membangun komunikasi intensif dengan Partai Demokrat. Said mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan kembali melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Said memastikan, PDI-P sangat terbuka jika Partai Demokrat bergabung untuk melakukan kerja sama politik mendukung Ganjar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai munculnya sosok Bacapres PDIP Ganjar Pranowo dalam sebuah tayangan azan milik salah satu stasiun televisi swasta yang pakai frekuensi publik jelang Pilpres 2024 sudah tergolong konten kampanye. Perindo dalam hal ini bersama PPP dan Partai Hanura telah berada di koalisi pendukung
Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengungkapkan dirinya bersama sejumlah elite Partai Nasdem bakal ikut Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyambangi kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada Selasa (12/9/2023). Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, belum bisa hadir dalam kunjungan ke PKS, karena tengah
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan jika aksi partai politik peserta Pemilu dan bakal capres-cawapres yang memberikan janji-janji politik sebelum masa kampanye dibiarkan dikhawatirkan muruah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurun di mata masyarakat. Dampak aturan baru terkait kampanye dinilai menjadi celah yang dimanfaatkan
Aturan tentang syarat usia minimal capres dan cawapres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedikitnya, hingga kini, MK mencatat 12 perkara uji materi terhadap aturan ini. Jika dihitung sejak gugatan pertama diajukan, proses uji materi terhadap syarat usia capres-cawapres sudah berlangsung selama
Bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo, muncul dalam tayangan azan maghrib di sebuah stasiun televisi. Kemunculan Ganjar ini menjadi perbincangan menjelang pendaftaran pasangan calon pada Pilpres 2024 yang diagendakan bulan depan. Sejumlah pihak beranggapan, kemunculan Ganjar dalam siaran azan itu mengarah pada politik identitas dan terkait kampanye Pilpres. Sekjen PDI-P, Hasto
KPU merancang untuk mempercepat tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024. Komisi II masih menunggu surat permohonan KPU untuk mengonsultasikan rancangan PKPU tersebut. Sebab, Komisi II juga ingin mendapat penjelasan mengenai perubahan jadwal tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Percepatan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden itu merupakan
Perilaku sejumlah bakal calon presiden dan partai pengusungnya yang sudah menjanjikan sejumlah hal, walaupun belum memasuki masa kampanye, meski tidak keliru secara aturan tetapi dinilai tidak etis. Menurut Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, sejak UU Nomor 7 tahun 2017 diterjemahkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno memberikan ruang sepenuhnya pada para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo untuk menentukan bakal cawapres. Terlebih, belakangan muncul wacana memajukan jadwal pendaftaran capres dan cawapres yang semula dibuka 19 Oktober hingga 25 November 2023 menjadi 10 sampai 16
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengaku sudah ditemui mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil terkait peluang menjadi bakal calon cawapres, Ganjar Pranowo. Agung memberikan sejumlah masukan dan menyerahkan keputusan itu ke tangan Emil. Meski begitu, Agung mengatakan, tak ada alasan bagi Golkar untuk melarang Emil mengambil
