Proses tes kesehatan terhadap bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura, Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut dihadiri Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa. Andika menjelaskan bahwa kehadirannya dalam rangka memberikan dua surat, baik dari KPU kepada pimpinan RSPAD Gatot
Setelah pendaftaran, agenda selanjutnya bagi dua pasangan capres-cawapres yang telah mendaftarkan adalah pemeriksaan kesehatan. Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyatakan pihaknya menjadwalkan tes kesehatan pasangan bakal capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada akhir pekan ini, yaitu 21-22 Oktober 2023 di RSPAD Gatot
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa setelah pendaftaran, seluruh komponen akan langsung bergerak cepat untuk menyosialisasikan pasangan tersebut beserta visi dan misinya. Anggota tim pemenangan akan terus disempurnakan. Salah satunya dengan masuknya Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Uno, sebagai bagian dari Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional. Ganjar Pranowo menambahkan,
Bakal capres Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih menutup rapat siapa sosok yang akan dipilih menjadi bakal cawapres. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun membocorkan kisi-kisi cawapres yang akan mendampingi Prabowo berasal dari kalangan anak muda (18/10/2023). Dia mengatakan, sosok cawapres pendamping Menteri Pertahanan itu juga sudah berpengalaman
Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, steril menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), Kamis (19/10/2023) pagi. Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari memastikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan protokol menghadapi lautan massa pendukung bakal capres-cawapres yang mendaftar pada hari ini. Hari ini, KPU RI dijadwalkan
Kesempatan Mahfud MD menjadi calon wakil presiden terwujud jelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Selama dua bulan terakhir dia intens berdiskusi soal Pilpres 2024 dengan sejumlah tokoh lintas profesi dan organisasi, termasuk Savic. Mereka berupaya meyakinkan Mahfud untuk bersedia berlaga di panggung pilpres. Menurut Savic, tidak mudah meyakinkan Mahfud karena
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan ada baiknya jika Khofifah Indar Parawansa juga dipertimbangkan untuk menjadi calon wakil presiden bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, Herzaky menyebut, Demokrat menyerahkan segala keputusan kepada Prabowo selaku capres dari Koalisi Indonesia Maju. Herzaky menyampaikan, Khofifah mewakili perempuan
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, mengatakan draf revisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah siap. KPU segera berkomunikasi dengan Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang. Konsultasi revisi PKPU akan dilakukan secara tertulis karena saat ini DPR masih reses hingga 30 Oktober,
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Jawa Barat pada Selasa (17/10/2023). Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga ikut dalam pertemuan Prabowo-SBY tersebut, mengatakan bahwa pertemuan itu bentuk silaturahmi.
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah menemukan momentum yang tepat untuk mengumumkan siapa sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Momentum yang tepat itu jatuh pada Rabu (18/10/2023) hari ini. Megawati dijadwalkan mengumumkan cawapres Ganjar di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta. Dalam undangan pengumuman yang disebarluaskan tim media DPP PDI-P kepada
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat putusan MK tersebut. Pertama, secara internal, dalam konteks PDIP putusan MK ini menciptakan keterbelahan sekaligus berisiko menghadirkan konflik dengan Istana. Agung menilai, akibat kans Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo terbuka karena putusan MK maka terbuka kemungkinan PDI-P tak
KPU menyatakan kepala daerah yang dicalonkan sebagai presiden-wapres tidak harus mundur, tetapi cukup meminta izin kepada presiden. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, putusan MK bersifat final, yakni langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu pun taat dan
