Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, mengatakan, Prabowo dan timnya tengah menggodok jumlah anggota kabinet, nomenklatur, dan teknis lainnya (11/9/2024). Namun, diskusi soal peran PKB di pemerintahan mendatang sudah dilakukan. Huda tak ingin berandai-andai berapa jumlah kursi menteri yang bakal ditempati kader PKB. Menurut Huda, Prabowo ingin menyelesaikan komposisi kabinet sebelum
Menjelang pelantikan presiden terpilih 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dikabarkan mulai memanggil sejumlah tokoh yang dibidik untuk menjadi Menteri. Prabowo bersama Gibran semakin serius menggodok nama-nama tokoh yang akan masuk kabinet. Di sisi lain, partai-partai politik pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju juga mulai mengajukan nama dan beberapa portofolio
Pertemuan antara Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan bakal terlaksana. Kepastian pertemuan antara ketua umum partai itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Puan juga menyatakan pertemuan tersebut akan terlaksana namun tak menyebutkan rinci kapan
Komisi II DPR RI, KPU, Kemendagri, Bawaslu dan DKPP bersepakat untuk menggelar Pilkada kembali 2025, jika pilkada suatu daerah dimenangkan kotak kosong. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Selasa (10/9/2024) malam dan menjadi kesimpulan sementara untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya bersama KPU, Kemendagri,
Baleg DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan dan sekaligus rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU Wantimpres di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024). Sebelum persetujuan untuk membawa RUU Wantimpres ke rapat paripurna, terjadi pembahasan atas beberapa usulan pemerintah. Kedua pihak sepakat untuk mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Wantimpres RI, bukan Dewan Pertimbangan
Presiden Joko Widodo diagendakan akan melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk menggantikan Tri Rismaharini yang telah mengundurkan diri karena maju di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jatim. Selain Saifullah Yusuf atau kerap disapa Gus Ipul, Presiden juga dijadwalkan akan melantik Inspektur Jenderal Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT serta Aida
Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono, menyatakan, sosok pengganti Ahmad Sahroni, yang telah resmi mundur dari posisi ketua tim sukses (Timses) Ridwan Kamil-Suswono, masih dalam pembahasan. Suswono menjelaskan bahwa penentuan ketua Timses sepenuhnya berada di tangan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Suswono mengungkapkan, kemungkinan pengganti Sahroni sedang dalam
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mundur dari Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Pengunduran diri Sahroni terjadi sehari setelah ia ditunjuk oleh gabungan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Sahroni mengungkapkan, dirinya mundur sebagai Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono karena
Baleg DPR menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (9/9/2024). Ketua Baleg DPR, Wihadi Wiyanto, mengatakan ada 52 DIM dari pemerintah. Hal itu disampaikan Wihadi dalam rapat kerja bersama Menkumham Supratman Andi Agtas dan MenPAN-RB Azwar Anas, pada Senin (9/9/2024). Wihadi menyampaikan rincian DIM RUU
Jusuf Kalla menganggap, penolakan sejumlah pihak kepada bakal calon gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024, Ridwan Kamil adalah hal yang lumrah. Ia menyatakan, situasi itu biasa terjadi dalam semua kontestasi pemilu, termasuk pilkada. Bagi Kalla, pasti ada pihak yang lebih menyukai figur tertentu. Namun di sisi lain, ada juga pendukung Ridwan
Enam pekan menjelang pelantikan, Prabowo-Gibran semakin serius menggodok nama-nama tokoh yang akan masuk kabinet. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan sejumlah tokoh sudah mulai disebut dan mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan (9/9/2024). Muzani tidak bersedia mengungkapkan jatah menteri yang disiapkan untuk tiap-tiap partai politik pendukung Prabowo-Gibran.
Sembilan fraksi partai di DPR dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024) malam, setuju agar RUU Kementerian Negara segera dibawa ke rapat paripurna terdekat. Fraksi PDI-P mengingatkan agar jumlah kementerian harus mempertimbangkan anggaran negara. Ketua Panja RUU Kementerian Negara, Achmad Baidowi, mengatakan RUU ini memang
