Selama 2019-2024, dalam fungsi legislasi, tak kurang dari 130 rancangan undang-undang telah selesai dibahas DPR bersama pemerintah. Produk-produk legislasi yang sesuai dengan aspirasi rakyat berdampak pada citra positif DPR, yang mencapai 62,6 persen (survei pada Juni 2024). Respons positif ini erat kaitannya dengan pembahasan RUU KIA akhirnya disahkan pada 4
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Korps Lalu Lintas Polri mengantisipasi penggunaan knalpot brong selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Kapolri mengatakan antisipasi itu harus dilakukan karena ada fenomena penggunaan knalpot brong pada Pemilu 2024 sehingga ada kecenderungan akan kembali muncul pada masa kampanye pilkada. Selain mengantisipasi
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Wahyudi Kumorotomo, menjelaskan rencana Prabowo menambah jumlah kementerian akan mengakibatkan dampak buruk bagi efektivitas tata kelola pemerintahan (26/9/2024). Padahal, salah satu tugas pemerintah adalah mengawal reformasi birokrasi berjalan pada rel yang tepat. Penambahan kementerian juga akan berimplikasi pada penambahan jumlah menteri, pejabat eselon
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Abdul Karim, menegaskan, pihaknya terus memantau kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) oleh anggota Polri (26/92024).Hal itu menanggapi kasus kematian 7 remaja di Kali Bekasi yang diduga karena takut adanya patroli polisi. Abdul Karim menegaskan, jika ditemukan pelanggaran terhadap SOP, Propam akan
Menyambut masa kampanye Pilkada 2024 yang dimulai Rabu (25/9/2024) dan akan berlangsung hingga 23 November 2024, Presiden Joko Widodo memberikan semangat kepada para calon kepala daerah yang akan berkontestasi di pilkada. Presiden menyampaikan hal ini ketika memberikan keterangan pers seusai meresmikan beberapa peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek infrastruktur di kawasan
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan meski belum final proses penyusunan kabinet periode 2024-2029 sudah kian mengerucut. Selain soal tokoh yang akan menjadi menteri beserta portofolionya, Prabowo Subianto juga mengkaji soal pemecahan sejumlah kementerian yang mengurusi lebih dari satu bidang. Kendati tidak menyebut secara spesifik kementerian mana yang akan dipecah,
Sebanyak 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel di Lebanon pada Rabu (25/9/2024). Serangan udara Israel juga menghantam kota Qana selatan dan menewaskan tiga orang lagi dan melukai 13 lainnya. Menurut otoritas kesehatan Lebanon, Israel telah melancarkan gelombang serangan udara mematikan di Lebanon sejak Senin pagi
Sejumlah Irjen Polisi masuk daftar mutasi Polri pada September 2024. Beberapa di antaranya meninggalkan tugas di Korps Bhayangkara dalam rangka pensiun. Sebanyak 19 pejabat di antaranya merupakan jenderal bintang 2 atau Irjen Pol. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 309 perwira Polri. Ketentuannya tertuang dalam 4 Surat
Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengungkapkan hasil supervisi dan gelar perkara yang dilakukan pihaknya terkait kasus penemuan tujuh jasad di Kali Bekasi. Poengky menjelaskan bahwa berdasarkan paparan Polrestro Bekasi Kota, tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi merupakan bagian dari kelompok yang akan melakukan tawuran. Adapun pada tempat berkumpulnya peserta tawuran,
Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono-Rano, Chico Hakim, mengatakan, pasangan Pramono-Rano Karno berkomitmen menghadirkan kampanye yang benar-benar damai dan riang gembira (24/9/2024). Dengan komitmen tersebut, cara-cara berkampanye dan alat peraga kampanye yang ditampilkan kepada publik juga akan mengedepankan politik riang gembira. Tak hanya itu, para juru bicara Tim Pemenangan Pramono-Rano juga
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan penambahan kementerian berpotensi mendorong penambahan jumlah komisi di Parlemen. Sebab, perlu penyesuaian mitra kerja DPR guna memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Puan menegaskan, rencana penambahan komisi masih dalam tahap pembahasan dan harus sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku. Peneliti Forum Masyarakat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai berlaku pada 18 Oktober 2024. Meski sudah disahkan dua tahun lalu, pemerintah belum membentuk Lembaga Penyelenggara PDP, seperti yang diamanatkan dalam pasal 58 hingga pasal 61 UU ini. Situasi ini dinilai bisa menempatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam
