KPU Daerah Jakarta melakukan pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk Pilkada 2024 (23/9/2024). Berdasarkan hasil undian, Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana mendapatkan nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor 3. Seusai pengundian, ketiga pasangan calon berkomitmen untuk ikut menjaga pilkada dengan
Kapolri (Pol) Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan strategis di lingkungan Polri, yaitu empat jabatan kapolda. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto berpandangan, mutasi tersebut lebih terlihat sebagai penataan gerbong menjelang suksesi kepemimpinan Kapolri setelah pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober nanti. Sebab, peluang pergantian Kapolri setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik sangat
Anggota KPU, August Mellaz, di Jakarta, Senin (23/9/2024) menjelaskan, awalnya terdapat 44 daerah, terdiri dari 1 provinsi dan 43 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah dengan calon tunggal. Namun, setelah adanya keputusan untuk menerima kembali pendaftaran calon kepala daerah-wakil kepala daerah, pendaftaran calon pun bertambah. Saat ini, sebanyak 37 daerah memiliki
Kontestasi pemilihan kepala daerah bakal semakin dinamis karena sebagian besar diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon dengan jumlah dukungan partai politik yang bervariasi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah saat dihubungi dari Jakarta, Senin (23/9/2024), mengatakan, di berbagai daerah kandidat usungan partainya memang harus berhadapan dengan koalisi
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni, memaparkan empat pasangan calon (paslon) telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pilgub Jabar (22/9/2024). Empat pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilgub Jabar tahun ini adalah Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Sunandar Surapradja. Keempat pasangan ini
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, Minggu (22/9/2024), meminta agar pemerintah dan DPR membatalkan serta meninjau kembali tiga rancangan undang-undang atas perubahan undang-undang yang sudah disetujui menjadi undang-undang. Ketiganya adalah RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, dan RUU Imigrasi. Isnur menilai tiga RUU yang
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah mengetahui siapa saja kader Golkar yang menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (12/9/2024). Hanya saja, Agus tidak membeberkan siapa saja kader Golkar yang menjadi menteri Prabowo. Saat ditanya lebih jauh terkait siapa
Sepanjang Senin-Rabu (10-12/9/2024), Baleg DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan tiga RUU hingga disepakati dalam pembicaraan tingkat I untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Ketiga RUU merupakan usul inisiatif DPR, terdiri dari RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan RUU Keimigrasian. Setiap RUU dibahas dalam waktu sehari dengan menghabiskan
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, mengatakan KPU perlu menerima kembali pendaftaran calon kepada daerah di sejumlah daerah yang pada masa perpanjangan pendaftaran ditemukan ada bakal kandidat pilkada yang ditolak mendaftar (12/9/2024). Menurut dia, ketentuan soal penerimaan kembali pendaftaran calon kepala daerah itu dituangkan KPU dalam surat dengan Nomor 2038/PL/02/2-SD/06/2024, yang
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum bisa memastikan rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, saat ini Prabowo masih fokus menyusun nama menteri-menteri yang akan membantu di kabinetnya (12/9/2024). Dasco mengungkapkan saat ini Prabowo belum menentukan pertemuan dengan siapa pun, termasuk Megawati Soekarnoputri. Maka dari itu,
Peneliti dan Manajer Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengatakan pemilihan ulang pada 2025 menghadirkan konsekuensi logis yang harus dibahas oleh DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menurut Arfianto, pemilihan ulang memang menciptakan konsekuensi, yakni salah satunya kemungkinan pilkada yang tidak serempak. Namun, menurut dia, itu lebih baik dibandingkan
Baleg DPR dan pemerintah menyelenggarakan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Keimigrasian, pada Rabu (11/9/2024). Rapat membahas RUU Keimigrasian yang merupakan revisi ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu poin revisi yang disepakati ialah terdapat pada Pasal 16 soal klasifikasi orang yang tidak boleh bepergian ke luar
