Salah satu koalisi parpol yang telah bekerja sama untuk pemenangan Pileg 2024 adalah koalisi pengusung bakal capres, Ganjar Pranowo. Menurut Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, keempat parpol dalam koalisi menempuh langkah konsolidasi di setiap dapil untuk Pileg 2024 (24/9/2023). Kerja samaini penting agar parpol ataupun caleg dalam barisan koalisi yang sama
Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia diusulkan menjadi ketua umum. Menurut Sekretaris Jenderal PSI Isyana Bagoes Oka, usulan itu disampaikan oleh kader-kader mereka di daerah. Di sisi lain, jika usulan itu disetujui maka hal tersebut akan memperlihatkan persoalan kaderisasi di tubuh PSI. Isyana
Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN), Kamis (21/9/2023). Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan, yakni di 22 provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten kota. Sepuluh provinsi dinilai
Peneliti Ahli Utama kluster Partisipasi Politik, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah PRP BRIN, Firman Noor, melalui hasil kajian bersama rekan-rekannya mengatakan Presiden sudah melanggar prinsip demokrasi ‘terlalu jauh ke dalam’ (in too deep) hingga mengetahui dinamika internal partai politik. Hal ini menunjukkan memperlihatkan peluang Jokowi buat melakukan intervensi dalam persoalan politik
Sembilan fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat belum satu suara mengenai usulan perubahan jadwal Pemilihan Kepala Daerah 2024. Jika disepakati anggota DPR dan penyelenggara pemilu, untuk mengubah jadwal Pilkada, diperlukan perubahan setidaknya empat pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, pada
Dalam pidatonya pada pembukaan Rapimnas Demokrat tahun 2023, pada Kamis (21/9/2023) malam, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan harapan kandidat yang didukung Partai Demokrat akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan bangsa. Rapimnas Partai Demokrat 2023 dengan agenda deklarasi calon presiden dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang
Partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah menggodok konten visi misi untuk pencalonan Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menyebut bahwa KIM tengah mengebut proses penyusunan konten tersebut karena waktu kampanye yang sudah semakin dekat. Lodewijk mengatakan, dalam pertemuan Rabu (20/9/2023)
Mendagri, Tito Karnavian, mengusulkan Perppu Pilkada kepada Komisi II DPR. Tito kemudian mengungkapkan sejumlah isi dari Perppu Pilkada tersebut. Tito menjelaskan bahwa ada enam poin penyesuaian terhadap UU yang mengatur mengenai pilkada. Pertama adalah antisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Tito mengatakan, untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah pada
Kesepakatan waktu pendaftaran capres-cawapres diambil saat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/9/2023). Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, mengatakan opsi ini disampaikan sehubungan dengan sudah ada PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Dalam aturan itu ditentukan masa
Ketiga tokoh yang menjadi bakal calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto ditanyai perihal harta kekayaan dan kaitannya dengan kemampuan logistik jika masa kampanye tiba. Ketiganya hadir dalam program Mata Najwa: 3 Bakal Capres Bicara Gagasan, yang dilaksanakan di Grha Saba Pramana UGM, Selasa (19/9/2023). Dari data
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023 yang digelar lima bulan menjelang Pemilu 2024, menghasilkan rekomendasi penting untuk menyikapi situasi politik terkini. Rekomendasi itu disampaikan dalam konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, pada Selasa (19/9/2023). Ulil Abshar Abdalla, Ketua Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2023, mengatakan inti
Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat untuk membawa RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke rapat paripurna DPR untuk dimintai persetujuan pengesahan sebagai undang-undang. Hal ini dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, pada Selasa (19/9/2023). Wakil Ketua Komisi II DPR
