Pada penutupan Rakernas IV PDI-P di JIExpo, Minggu (1/10/2023), Megawati mengatakan tak mengerti siapa pihak yang memunculkan wacana memasangkan Prabowo dengan Ganjar. Ia mengaku kaget dengan kemunculan isu tersebut. Terutama, ketika ada pernyataan yang menyebut Prabowo bakal menjadi bacapres dan Ganjar berada di posisi bacawapres. Megawati lantas memberikan sinyal bahwa
KPK masih menggeledah Rumah Dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan diketahui berlangsung sejak Kamis (28/9/2023) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Meski penggeledahan oleh tim penyidik sudah berlangsung lebih dari 12 jam, KPK belum bisa mengungkapkan hasil upaya paksa tersebut. Adapun
Bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengaku tak ada pembicaraan khusus dengan Rizieq Shihab pada Rabu (27/9/2023). Cak Imin menegaskan bahwa pertemuan tersebut digelar dalam rangka menghadiri pernikahan putri Rizieq Shihab (28/9/2023). Cak Imin mengaku belum sempat berbicara banyak dengan Rizieq Shihab, dan mengklaim tak
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya sependapat dengan apa yang disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD, terkait lambannya MK membacakan putusan atas uji materi soal syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Hasto mengatakan bahwa pendapat Mahfud MD merupakan bagian dari pendapat sosok yang memahami tentang tugas-tugas MK. Terkait dengan
PDI-P akan menggelar Rakernas IV di JIExpo pada Jumat (29/9/2023) hari ini hingga Minggu (1/10/2023) lusa. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyatakan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, akan menyampaikan pidato politiknya dalam pembukaan rakernas hari ini. Selain Megawati, Presiden Joko Widodo dan bakal calon presiden Ganjar Pranowo juga dijadwalkan memberi pidato
Menko Polhukam, Mahfud MD, menyindir Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak kunjung membacakan putusan atas uji materi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Mahfud mengaku heran mengapa putusan tidak kunjung dibacakan (26/9/2023). Padahal, uji materi soal usia capres-cawapres tersebut merupakan perkara sederhana. Menurut Mahfud, MK tidak punya hak untuk
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengakui banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan PSI. Hal tersebut Kaesang sampaikan usai memimpin rapat perdana sebagai Ketum PSI. Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, mantan Ketum PSI Giring Ganesha, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, hingga
Juru Bicara PPP, Usman M Tokan atau Donnie Tokan, mengungkapkan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah mengerucut ke dua nama. Dua nama itu adalah Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Donnie menyebut, tak ada figur perempuan yang tengah dipertimbangkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menjadi pendamping Ganjar. Meski begitu, Donnie
Kaesang Pangarep mengaku dirinya belum menentukan arah politik partainya setelah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Khususnya terkait arah dukungan PSI di Pilpres 2024. Awalnya, awak media menanyakan apakah PSI bakal mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Lalu, Kaesang pun mempertanyakan mengapa nama Anies Baswedan
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan PDI-P akan menggelar Rakernas IV 2023 di JIExpo Kemayoran, pada 29 September hingga 1 Oktober mendatang. Rakernas IV 2023 mengambil tema ”edaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat” dengan subtema ”Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia”. Sebelum dimatangkan di rakernas, PDI-P telah mengadakan sejumlah diskusi yang melibatkan
Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2023–2028 dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Deklarasi Politik PSI, di Jakarta, pada Senin (25/9/2023) malam. Dalam agenda itu, Dewan Pembina PSI juga mengangkat mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha dan Pelaksana Tugas Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka sebagai anggota dewan
KPU RI mengeklaim sedang mengkaji solusi atas kemungkinan para petugas badan ad-hoc di bawah naungan KPU bekerja dobel (double job), sehubungan dengan majunya Pilkada 2024. Badan ad-hoc ini merupakan panitia/petugas yang direkrut untuk waktu tertentu alias tidak permanen, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara
