Irine Morada Santiago, juru runding perdamaian asal Filipina, pada acara diskusi yang digelar oleh Imparsial (18/4), mengingatkan banyak pihak salah kaprah saat menyamakan pembangunan sebagai alat mewujudkan perdamaian. Dalam praktiknya, pembangunan dan upaya menciptakan perdamaian (peacebuilding) sering beririsan. Namun, situasi itu tidak boleh jadi pembenaran bahwa pembangunan adalah satu-satunya jalan
Dua warga Papua, yakni E Ramos Petege dan Yanuarius Mote, mengajukan uji materi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ke MK. Dari beberapa pasal yang digugat, salah satunya mempersoalkan Pasal 76 ayat (2) mengenai pengaturan pemekaran daerah Papua, yang dinilai mengembalikan
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi, jika Presiden Jokowi mengabaikan tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Koordinator BEM SI belum dapat memastikan kapan mahasiswa akan kembali berunjuk rasa. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI masih mendiskusikan hal tersebut. BEM SI menyatakan bahwa sudah menjadi
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR menargetkan tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022. Ada tiga RUU terkait pemekaran di Papua yang pembahasannya dilakukan Komisi II DPR. Target tersebut merupakan salah satu konsekuensi pembentukan provinsi baru sehingga harus ada pembentukan
Lobi aparatur sipil negara (ASN) yang mengincar posisi penjabat kepala daerah melalui perantaranya sudah dimulai sejak akhir tahun lalu di parlemen. Achmad Baidowi, yang memiliki posisi strategis sebagai sekretaris Fraksi PPP di DPR, dan juga sebagai Ketua DPP PPP, menjadikannya ”sasaran” para ASN. Dengan posisi strategis tersebut, Baidowi dianggap bisa
Sejumlah lembaga survei dalam simulasinya menilai pasangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berpotensi memenangkan pemilihan presiden. Menanggapi hal tersebut, AHY melihat hal tersebut masih dinamis. AHY mengaku ingin fokus terhadap amanah sebagai ketua umum Partai Demokrat, dan ingin memastikan struktur partai
Koalisi Kebebasan Berpendapat mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah orang terhadap Ade Armando saat berlangsung demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR/MPR (11/4/2022). Inisiator Koalisi Kebebasan Berpendapat, Andy Budiman, mengatakan perbuatan para pelaku yang menyerang, menganiaya, mengeroyok, merekam, dan menyebarluaskan peristiwa kekerasan itu melalui media sosial adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan.
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengingatkan Baleg DPR dan pemerintah mendengarkan semua masukan dan saran dari semua pihak terkait, terutama masyarakat adat Papua, khususnya para senator dan anggota DPR RI dari provinsi Papua dan Papua Barat. Sultan mengakui bahwa ada anggapan rencana pemekaran wilayah Papua bertujuan pada kepentingan
Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan perbedaan pilihan politik wajar di masa Pemilu 2024 mendatang. Diharapkan, konflik yang ada nanti tidak sampai menghancurkan. Pada Pemilu 20219 muncul konflik dan polarisasi di masyarakat yang memiliki perbedaan pilihan politik. Pengalaman itu harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak. Termasuk pemerintah dan penyelenggara pemilu. Menurut Tito,
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengucapkan selamat atas pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, yang telah dilantik. Guspardi berharap pelantikan anggota KPU-Bawaslu baru itu dapat mengakhiri polemik wacana penundaan pemilu. Ditambahkannya, Komisi II sejak awal sejalan dengan amanah konstitusi dan UUD 1945, tidak pernah berbicara
Menko Polhukam, Mahfud MD, menyayangkan pengeroyokan pegiat media sosial, Ade Armando pada saat unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Mahfud menilai insiden pengeroyokan tersebut sangat brutal. Mahfud meminta supaya pihak kepolisian bisa mengambil tindakan tegas secara hukum terhadap para terduga pelaku pengeroyokan. Tindakan tegas secara hukum
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menilai menteri-menteri di kabinet Presiden Jokowi serupa dengan badut politik. Menurutnya, para menteri gemar membonceng kepentingan pribadi ke agenda-agenda nasional. Hal ini merujuk pada jajaran menteri yang menggaungkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Komarudin menyindir menteri yang terlibat dengan
