Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR segera menyepakati anggaran pemilu setelah anggota KPU dan Bawaslu terpilih dilantik. Pimpinan DPR, termasuk Puan, sudah melakukan pertemuan dengan para komisioner KPU dan Bawaslu. Pertemuan merupakan silaturahim terkait hal-hal yang menjadi visi ke depan bagaimana pelaksanaan tugas-tugas yang akan diemban, serta membahas soal
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan Presiden menyangkut isu Pemilu 2024. Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak, yaitu persoalan kerakyatan terkait. Misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja menyusul kenaikan harga kebutuhan pokok dan munculnya wacana menunda Pemilihan Umum 2024. Salah satu dalih pengunduran pemilu adalah biayanya yang tinggi mencapai Rp 86 triliun, tetapi di saat yang sama
Sejumlah pihak mengkhawatirkan pemerintah menunjuk personel TNI/Polri aktif menjadi penjabat gubernur maupun bupati/wali kota. Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otda Kemendagri, Andi Batara Lipu, mengatakan pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan ketentuan UU tentang Pilkada serta aturan terkait lainnya, yakni UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Siapa pun pejabat yang memenuhi kriteria ketentuan
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini meminta pemerintah mengantisipasi praktik jual-beli jabatan penjabat kepala daerah. Antisipasi dilakukan agar tidak terjadi praktik koruptif seperti jual beli jabatan yang di beberapa daerah terjadi saat pengisian jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah. Pemerintah harus menerbitkan regulasi teknis berupa peraturan pemerintah sebagai salah satu langkah
Jajak pendapat Litbang Kompas (7-12 Maret 2022) menunjukkan bahwa sebagian besar publik tak ingin pemilu ditunda. Sebanyak 62,3 persen dari total 1.200 responden yang disurvei setuju pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Sebanyak 66,7 persen responden menilai, usulan penundaan pemilu hadir demi kepentingan politik. Hanya 23,4 persen yang setuju
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan sejumlah komisioner KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027. Pertemuan tersebut diketahui dari unggahan foto di akun Instagram Muhaimin @cakiminow pada Jumat (11/3/2022). Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membenarkan adanya pertemuan antara Cak Imin dan Komisioner KPU-Bawaslu tersebut. Jazilul menegaskan tidak ada pembahasan
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menjelaskan bahwa konstitusi hari ini tidak mengatur penundaan pemilu. Karena itu partainya mendorong MPR melakukan amandemen agar penundaan pemilu bisa dilakukan apabila terjadi kondisi darurat. Menurutnya penundaan yang dimaksud bukan berarti presiden tidak dibatasi jabatan periodenya. Wakil Ketua MPR RI itu
Pada Kamis (10/3/2022), dua ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta. Diketahui, Airlangga bersama Golkar masih pada sikap mendukung usulan penundaan pemilu, sedangkan Surya Paloh di Nasdem tegas menolak. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif
Airlangga (10/03) menyampaikan bahwa aspirasi rakyat tidak boleh ditolak, apalagi suara Golkar adalah suara rakyat. Airlangga juga menambahkan bahwa isu ini perlu dibicarakan secara konsensus di antara ketum-ketum partai, terutama para ketua umum partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan. Partai Golkar tetap akan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Indonesia masih mengalami sejumlah
Kabar reshuffle dan masuknya PAN di jajaran kabinet menuai sejumlah respons dari partai politik koalisi Jokowi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmadmengaku menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada presiden. Demikian pula dengan Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, juga mengaku tak tahu menahu soal isu perombakan
Kementerian Dalam Negeri masih belum juga menerbitkan aturan teknis yang akan menjadi pedoman penetapan penjabat kepala daerah. Padahal, pada pertengahan Mei 2022, gelombang pertama penetapan penjabat kepala daerah sudah akan dimulai (pada 15 Mei akan ada lima kepala daerah yang masa jabatannya berakhir). Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
