Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Andi Gani dalam rilisnya menyampaikan paslon pemimpin yang dinilai pantas menggantikan Presiden Joko Widodo. Hasilnya, Ganjar dipilih oleh 921 atau 16,10 persen dari 5.721 peserta Musra Jabar dalam kelompok ‘Calon Presiden Harapan Rakyat’. Sementara, Sandiaga mendapat suara dari 16,92 persen atau 968 dari
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa pertemuan antara Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, akan membicarakan persoalan bangsa, termasuk juga Pemilu 2024 (31/8). Ahmad Doli Kurnia pun berbicara mengenai peluang peluang PDIP gabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang digagas Golkar, PAN dan PPP.
Bawaslu menerima laporan empat partai politik perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU. Hal ini dinyatakan dalam sidang pembacaan putusan pendahuluan di Kantor Bawaslu (31/8/2022). Keempat partai tersebut adalah Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Partai Masyumi, Partai Kedaulatan, dan Partai Reformasi. Laporan keempat parpol dinilai telah memenuhi
Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal berharap Partai Gerindra bisa mengajak PDI-P bergabung dengan koalisi PKB-Gerindra (30/8/2022). Harapan itu digaungkan Cucun seiring rencana pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Puan dijadwalkan akan bertemu Prabowo pada Minggu (4/9/2022). Cucun menjelaskan, koalisi yang dibangun PKB-Gerindra terbuka
Anggota Ombudsman RI (ORI), Robert Na Endi Jaweng, mengatakan rekomendasi akan diberikan ORI kepada Presiden selaku atasan Mendagri dan ke DPR sebagai pengawas pemerintah (30/8). Hal ini dilakukan ketika terlapor dalam waktu yang sudah ditentukan tidak menjalankan LAHP (laporan akhir hasil pemeriksaan) secara signifikan, ORI akan melanjutkan pada produk pamungkas,
Komisi II DPR telah menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Namun RUU tersebut masih menyisakan sejumlah isu krusial, salah satunya terkait distrik yang masuk ke Kabupaten Tambrauw, yang masuk ke dalam wilayah Papua Barat Daya. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, kabupaten tersebut
Hingga Selasa (30/8/2022), Bawaslu menemukan 494 nama di Sipol yang diduga dicatut untuk keanggotaan parpol. Sebelumnya, KPU menemukan 98 penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang diduga dicatut oleh parpol. Berdasarkan penelusuran Bawaslu, nama-nama tersebut tersebar di 30 parpol dari 40 parpol yang mengunggah data di Sipol. Bawaslu telah menyampaikan
RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah ditetapkan DPR menjadi usul inisiatif DPR. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja dengan Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan Komisi II DPR telah membentuk panitia kerja yang akan membahas RUU daerah otonomi baru (DOB) Papua tersebut (29/8/2022). Wakil Ketua
Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu menyampaikan permohonan kepada Bawaslu agar memerintahkan KPU untuk membuka kembali pendaftaran peserta pemilu dan melanjutkan pengunggahan dokumen persyaratan di Sipol (29/8). Kuasa Hukum Partai Pelita, Ahmad Kholidin, menilai KPU tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada Pelita saat pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan akan segera membahas penjabat (Pj) kepala daerah pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober 2022 (29/8). Pembahasan Pj Gubernur DKI Jakarta akan mulai dibahas pada September 2022 mendatang. Meski demikian, saat ini belum ada nama calon Pj pengganti Anies Baswedan
Sejumlah pengamat politik menilai partai perlu mengusung bakal capres alternatif guna menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Pengamat dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan perlu upaya serius untuk mencari figur yang tidak sekadar populer, tetapi paham betul mengenai relevansi pembangunan Indonesia pasca-2024 (29/8/2022). Sejumlah nama di luar partai politik yang perlu
Pada 19 Juli 2022, ORI telah merilis laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait pengaduan soal pengangkatan penjabat kepala daerah. ORI menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah, yakni penyimpangan prosedur dalam pengangkatan penjabat. Atas bentuk malaadministrasi tersebut, Mendagri diminta mengambil tindakan koreksi dalam waktu 30 hari. Salah satu
