Presiden Jokowi disebut akan menjadi ‘king maker’, tokoh yang dinilai dapat memunculkan kandidat yang memenangi Pilpres 2024. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai Jokowi dalam hal ini juga berpotensi membentuk poros baru di luar PDI Perjuangan. Jokowi memang berpotensi besar menjadi salah satu ‘king maker’ di
Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi, mengatakan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan membuat Suharso Monoarfa dan Airlangga Hartarto selaku ketua umum parpol tersebut terganggu tugasnya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Salah satu hal yang ingin diperkuat dalam koalisi itu adalah mengawal keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf
Presiden Jokowi kembali mengingatkan pendukungnya untuk tidak terburu-buru dalam memberikan dukungan kepada capres. Pernyataan pertama disampaikan Jokowi ketika menghadiri Rapimnas Seknas Jokowi (12 Juni 2021). Saat itu Jokowi mengatakan banyak ditanya soal dukung-mendukung capres untuk Pilpres 2024. Pernyataan terbaru disampaikan saat menghadiri Rakernas V Pro Jokowi (21 Mei 2022). Imbauan
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, merespons pernyataan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang mengklaim dirinya mendapat dukungan dari warga Nahdliyin untuk maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Menurut Gus Yahya, klaim tersebut hanya dapat terbukti dari hasil pemilu. Gus Yahya meminta parpol tidak mengeksploitasi NU untuk kepentingan
Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, menilai Otoritas Perlindungan Data Pribadi (PDP) tak akan punya ruang gerak yang leluasa jika ditempatkan bawah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian lain. Salah satu fungsi penting Otoritas PDP adalah menerbitkan regulasi-regulasi teknis dan pedoman yang akan menjangkau badan publik dan privat sebagai pengendali/pemroses data. Sementara
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan mekanisme pemerintah dalam menentukan penjabat kepala daerah sudah lebih dari saran yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah memutuskan Pj Gubernur melalui tim penilai akhir (TPA). TPA merupakan tim penilaian di tingkat atas. Hasilnya dibawa ke presiden lalu dinilai bersama Menurut Mahfud, seharusnya TPA itu hanya
Kemdagri telah menunjuk 43 penjabat kepala daerah untuk menggantikan wali kota/bupati yang berakhir masa jabatannya pada Minggu (22/5). Namun, tidak semua pemprov bersedia melantik penjabat kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten itu. Pemprov Sulawesi Tenggara memilih menunda pelantikan karena dua dari tiga penjabat bupati yang ditunjuk tak sesuai dengan
Presiden Jokowi dalam Rakernas Projo menyinggung soal dukungannya di Pilpres 2024 kepada figur yang hadir di rakernas tersebut. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menyampaikan analisis bahwa pidato Jokowi yang menyebut “mungkin yang kita dukung hadir di sini”, mengarah ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut Yunarto, hanya Ganjar
Anggota Komisi I DPR, Fraksi Partai Gerindra, Yan Mandenas, mengimbau masyarakat Papua menyambut pembentukan provinsi baru di Papua yang telah diprogramkan pemerintah pusat sesuai Aspirasi Masyarakat Papua, melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Masyarakat Papua diharapkan melihat pemekaran provinsi Papua melalui perspektif ekonomi dan mempersiapkan diri ketimbang mengikuti aksi demonstrasi
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, mengusulkan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2024 untuk menyatakan tidak pernah memiliki paspor negara lain. Menurutnya, selama ini peserta pemilu tidak pernah mendeklarasikan kepemilikan paspor negara lain apabila tidak ditanya. KPU diharapkan
Pengamat Psikologi Politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Moh Abdul Hakim, menilai Koalisi Indonesia Bersatu antara Partai Golkar, PPP, dan PAN, membawa tradisi baru di perpolitikan Indonesia. Menurut Hakim, tren politik di Indonesia selama ini merupakan personalisasi politik sejak Pilpres 2004, artinya para pemilih, bahkan parpol itu sendiri, berfokus
MenpanRB, Tjahjo Kumolo, mengaku tak setuju dengan wacana penerapan sistem work from anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi ASN. Baginya, dengan sistem itu, pengawasan kinerja ASN sulit dilakukan. MenpanRB menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus menerapkan sistem kerja campuran work from office (WFO) dan work from home (WFH).
