Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin, menilai alasan pemerintah belum keluarkan Perppu Pemilu usai menetapkan 3 daerah otonomi baru (DOB) Papua lantaran DPR masih memroses RUU Papua Barat Daya. Perppu harus mempertimbangkan RUU Papua Barat. Perppu memang kewenangan pemerintah, tetapi sebaiknya pemerintah menyerap terlebih dahulu usul dan aspirasi dari
Wamendagri, John Wempi Wetipo, mengatakan perlu ada pendampingan untuk meletakkan fondasi-fondasi dasar yang kuat agar pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan berhasil (13/11). Pendampingan akan dilakukan sampai terpilihnya gubernur definitif hasil pemilihan kepala daerah di akhir 2024. John Wempi mengatakan pendampingan yang diberikan untuk beberapa aspek, di
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto tak sependapat jika ada partai yang ingin mengusung kader dari partai lain sebagai capres maupun cawapres. Hasto mengatakan sudah seharusnya partai politik menggembleng kader di internal partainya untuk mencetak calon pemimpin (11/11). Sebelumnya, Nasdem menyatakan siap menampung Ganjar Pranowo untuk diduetkan dengan bakal capres partainya,
Sejumlah kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (10/11). Prabowo mengungkapkan, dalam pertemuan itu panitia menyampaikan hasil Musra yang sudah berlangsung di daerah terkait pandangan masyarakat sekaligus memberi masukan kepadanya. Prabowo tidak membeberkan secara gamblang hasil pertemuan tersebut.
Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, mengatakan pihaknya kaget atas hasil verifikasi faktual yang disampaikan oleh KPU. Dari hasil verifikasi faktual yang diikuti mulai dari kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, diperkirakan hanya satu kabupaten yang belum memenuhi syarat (BMS). Namun, saat hasil verifikasi faktual disampaikan, ternyata
KPU mengusulkan agar masa jabatan komisioner KPU daerah di seluruh Indonesia diseragamkan mulai tahun 2023. Usulan itu disampaikan dalam rapat konsinyering pembahasan draft Perppu UU Pemilu. Jika penyeragaman dilakukan pada 2023, sejumlah komisioner yang kini menjabat harus diberhentikan lebih dini. Konsekuensinya, negara harus membayar kompensasi kepada mereka atas masa jabatannya
Diberitakan Wakil Walikota Medan Aulia Rachman berfoto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Aulia Rachman juga menjabat sebagai sekretaris di DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Majelis Kehormatan akan meminta konfirmasi dan penjelasan langsung dari Aulia Rachman. Dari pemanggilan tersebut diharapkan ada penjelasan apa
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan KPU telah menyelesaikan proses verifikasi faktual tahap pertama kepada sembilan partai politik yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 4 November (9/11). Verifikasi faktual dilakukan terhadap kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan keanggotaan dengan mendatangi langsung sampel yang dipilih. Sembilan parpol yang diverifikasi faktual tersebut
Sejumlah partai politik mengakui penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berpengaruh signifikan pada peningkatan suara partai. Untuk itu, partai yang belum menentukan arah koalisi ataupun partai yang sudah mendapatkan koalisi tak ingin gegabah mengambil keputusan soal pasangan calon yang akan diusung di Pemilihan Presiden 2024. Wakil Ketua Umum DPP
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bapak bangsa yang memberikan restu kepada semua yang akan maju dalam Pilpres 2024. Sebab, hal tersebut terkait dengan tampuk kepemimpinan bangsa. Willy mengapresiasi pernyataan yang dilontarkan Jokowi tersebut sebagai virtue atau kebajikan dari seorang pemimpin. Restu yang Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, akan ada partai baru yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Airlangga mengatakan pengumuman bergabungnya partai baru ditargetkan tidak akan detik terakhir (7/11/2022). KIB terbuka dengan partai politik manapun yang ingin bergabung dengan koalisinya. Sebab, KIB ingin membentuk koalisi besar untuk menghadapi Pemilu
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, besar kemungkinan PDI Perjuangan merapat ke koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilpres 2024. Sinyal ini ditunjukkan lewat sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengisyaratkan dukungan untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju
