Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan mengenai pengisian penjabat kepala daerah yang akan dilakukan di 101 wilayah pada tahun 2022. Aturan pelaksana tersebut penting untuk menyediakan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas sehingga pengisian penjabat kepala daerah tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, peraturan pelaksana pengisian penjabat kepala

Peneliti IC), Egi Primayogha, mengatakan potensi konflik kepentingan dalam pemilihan penjabat kepala daerah sangat besar karena hanya ada satu pihak yang menentukan, yakni pemerintah pusat melalui Kemendagri. Jika proses tidak dilakukan secara terbuka dan menihilkan ruang partisipasi publik, potensi penyelewengan akan kian besar. Penyelewengan yang mungkin terjadi ialah praktik jual