PKB memamerkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung, yakni Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Duet Cak Imin-Anies Baswedan dipamerkan Waketum PKB Jazilul Fawaid melalui poster yang diunggah di akun Instagramnya (12/6/2022). Terlihat foto Cak Imin dan Anies bersebelahan seraya berkampanye.
Tujuh sekretaris jenderal partai nonparlemen berkumpul di salah satu restoran di kawasan Senayan, Jakarta. Mereka yang berkumpul adalah sekjen dari Partai Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Hanura. Pertemuan itu digagas oleh Ketua Umum Perindo Hary
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya mengatakan keberadaan kelurahan di kota tidak kalah penting dengan desa di kabupaten. Kota Bogor sempat mendapatkan dana kelurahan selama satu tahun pada 2019. Ketika terjadi wabah Covid-19 dan pemerintah menetapkan pandemi, dana kelurahan itu diberhentikan oleh pemerintah pusat. Padahal,
KPU menggelar uji coba Simulasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di Jakarta (9/6/2022). KPU mengundang 75 parpol yang terdaftar di Kemenkumham untuk menghadiri acara itu. Namun dari seluruh undangan yang dikirimkan KPU, hanya 30 parpol yang menerima. Sementara 45 parpol lainnya tidak menerima undangan karena alamat yang terdaftar di Kemenkumham
Poltracking Indonesia merilis survei terkait proyeksi kandidat kuat untuk Pilpres 2024 pada Kamis (9/6). Berdasarkan simulasi pasangan calon, duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi yang terkuat dibandingkan lawan-lawannya. Berdasarkan simulasi pasangan calon, Ganjar-Erick memperoleh elektabilitas 27,6 persen, mengungguli duet Prabowo-Puan (20,7 persen) dan Anies-AHY
Komisi II DPR mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemdagri pada pekan depan. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan keputusan MK sudah jelas menyampaikan harus ada aturan pelaksana dalam pengangkatan penjabat kepala daerah agar bisa dilakukan secara demokratis dan transparan. Pemerintah pusat diharapkan melaksanakan rekomendasi
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa Sipol menjadi salah satu teknologi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sipol digunakan untuk membantu pekerjaan KPU karena tidak mungkin menganalisis data peserta pemilu secara kasatmata. Partai politik harus memasukkan data kepengurusan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Salah satu kunci berhadapan dengan
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, memandang pertarungan politik di Pilpres 2024 akan berlangsung ketat. Hal itu terlihat dari tingkat elektabilitas sejumlah figur potensial yang tidak terpaut signifikan, serta tidak ada petahana yang akan berlaga pada Pilpres 2024. Banyaknya kandidat dapat memengaruhi perubahan faktor penentu peta koalisi.
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan Megawati Soekarnoputri memberikan arahan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait Pilpres 2024. Arahannya adalah agar keluarga besar organisasi PDI-P dengan sejarah yang begitu panjang dengan cita-cita besar untuk Indonesia bersatu dan berdisiplin. PDI-P memiliki mekanisme tersendiri yang sudah berjalan hingga lahir pemimpin seperti Presiden
Rapat kerja antara Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili oleh Kemdagri dan penyelenggara pemilu (7/6/2022), menyetujui Rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. Tahapan pemilu disepakati untuk dimulai pada 14 Juni 2022 dan durasi kampanye berlangsung selama 75 hari. Durasi kampanye yang singkat berdampak pada waktu untuk mempersiapkan
Surya Paloh bertemu tiga tokoh politik nasional dalam rentang waktu yang berdekatan. Bahkan Surya Paloh mengaku menemui Presiden Jokowi di Istana Presiden. Pengamat Politik Roy Rangkuti yakin manuver politik Surya Paloh itu untuk Pilpres 2024. Surya Paloh sempat bertanya langsung kepada Prabowo mengenai niatnya untuk kembali maju dalam Pilpres 2024.
Anggota Komisi I DPR, Yan Permanes Mandenas, mengatakan bahwa sudah ada kompromi yang dilakukan antara Komisi I DPR dengan pemerintah terkait pembentukan badan independen untuk pengawasan dan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Komisi I DPR tetap menginginkan agar badan independen itu ada di bawah presiden dan pengisian anggotanya dilakukan uji kelayakan
