KEGIATAN

Pemerintah Diminta Tunda Pemekaran Papua

Amnesty Internasional Indonesia meminta agar pemerintahan Presiden Jokowi menunda pemekaran wilayah daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat. Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid mengatakan penundaan dilakukan untuk mencegah terjadinya demonstrasi anarkistis lanjutan yang menolak pembagian wilayah baru. Pemerintah punya alasan objektif menunda pemekaran tersebut, karena UU Otonomi Khusus

Selengkapnya »

Anggaran Pemilu Setelah Pelantikan KPU-Bawaslu

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR segera menyepakati anggaran pemilu setelah anggota KPU dan Bawaslu terpilih dilantik. Pimpinan DPR, termasuk Puan, sudah melakukan pertemuan dengan para komisioner KPU dan Bawaslu. Pertemuan merupakan silaturahim terkait hal-hal yang menjadi visi ke depan bagaimana pelaksanaan tugas-tugas yang akan diemban, serta membahas soal

Selengkapnya »

Luhut Diminta Klarifikasi, PDIP Ingatkan para Menteri Tak Buat Pernyataan yang Jadi Energi Negatif

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan Presiden menyangkut isu Pemilu 2024. Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak, yaitu persoalan kerakyatan terkait. Misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan

Selengkapnya »

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Sesuai Masalah Daerah

Sejumlah pihak mengkhawatirkan pemerintah menunjuk personel TNI/Polri aktif menjadi penjabat gubernur maupun bupati/wali kota. Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otda Kemendagri, Andi Batara Lipu, mengatakan pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan ketentuan UU tentang Pilkada serta aturan terkait lainnya, yakni UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Siapa pun pejabat yang memenuhi kriteria ketentuan

Selengkapnya »

Pemerintah Diminta Antisipasi Jual-Beli Jabatan Penjabat Kepala Daerah

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini meminta pemerintah mengantisipasi praktik jual-beli jabatan penjabat kepala daerah. Antisipasi dilakukan agar tidak terjadi praktik koruptif seperti jual beli jabatan yang di beberapa daerah terjadi saat pengisian jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah. Pemerintah harus menerbitkan regulasi teknis berupa peraturan pemerintah sebagai salah satu langkah

Selengkapnya »

Atasi Lonjakan Harga Bahan Pokok Alih-alih Gerilya Menunda Pemilu

Jajak pendapat Litbang Kompas (7-12 Maret 2022) menunjukkan bahwa sebagian besar publik tak ingin pemilu ditunda. Sebanyak 62,3 persen dari total 1.200 responden yang disurvei setuju pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Sebanyak 66,7 persen responden menilai, usulan penundaan pemilu hadir demi kepentingan politik. Hanya 23,4 persen yang setuju

Selengkapnya »

Cak Imin Bertemu Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih di DPR, PKB: Tidak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan sejumlah komisioner KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027. Pertemuan tersebut diketahui dari unggahan foto di akun Instagram Muhaimin @cakiminow pada Jumat (11/3/2022). Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membenarkan adanya pertemuan antara Cak Imin dan Komisioner KPU-Bawaslu tersebut. Jazilul menegaskan tidak ada pembahasan

Selengkapnya »

PKB Dorong Amandemen Atur Pemilu Boleh Ditunda dalam Kondisi Darurat

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menjelaskan bahwa konstitusi hari ini tidak mengatur penundaan pemilu. Karena itu partainya mendorong MPR melakukan amandemen agar penundaan pemilu bisa dilakukan apabila terjadi kondisi darurat. Menurutnya penundaan yang dimaksud bukan berarti presiden tidak dibatasi jabatan periodenya.   Wakil Ketua MPR RI itu

Selengkapnya »

Ditanya Soal Wacana Penundaan Pemilu, Begini Jawaban Airlangga

Airlangga (10/03) menyampaikan bahwa aspirasi rakyat tidak boleh ditolak, apalagi suara Golkar adalah suara rakyat. Airlangga juga menambahkan bahwa isu ini perlu dibicarakan secara konsensus di antara ketum-ketum partai, terutama para ketua umum partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan. Partai Golkar tetap akan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Indonesia masih mengalami sejumlah

Selengkapnya »
Search