Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai bahwa pihaknya saat ini belum memerlukan hak angket dan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait kasus kelangkaan minyak goreng. Martin mengatakan penggunaan hak angket dalam menuntaskan masalah kelangkaan minyak goreng saat ini tidak tepat dan hanya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Persoalan minyak
Isu perombakan kabinet pada akhir Maret ini semakin beredar kencang. Apalagi, kinerja sejumlah menteri saat ini sedang disorot. Ketua DPR RI, Puan Maharani, enggan menanggapi isu tersebut ketika ditanya di sela-sela kegiatan Inter-Parliamentary Union (IPU). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum menerima informasi adanya perombakan atau reshuffle di
Ketua KPU Ilham Saputra pada Senin (21/03/2022) mengatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu bekerja sesuai konstitusi dan aturan perundang-undangan, serta akan konsisten untuk melanjutkan Pemilu 2024. Dalam waktu dekat KPU akan menyurati DPR agar mengagendakan rapat untuk membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Jadwal, dan Program Pemilu 2024 bersama Komisi
KPU berencana membuka portal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) 120 hari sebelum masa pendaftaran peserta Pemilu 2024 dibuka pada 1 Agustus 2022. Hal ini dilakukan agar seluruh partai politik, baik yang baru dan yang lama, memiliki waktu yang cukup untuk memasukkan seluruh data yang diperlukan untuk mendaftar Pemilu 2024. Pada
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di IPU, Fadli Zon mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah tidak ingin forum kongres antarparlemen dunia digunakan sebagai alat untuk mengutuk salah satu pihak di konflik Rusia dan Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia siap memperkuat kerja sama yang sudah terjalin baik dengan Korea Selatan. Hal itu disampaikannya saat bertemu Ketua Majelis Nasional Republik Korea Park Byeong Seug di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (20/3/2022). Salah satu hal yang disinggung Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut ialah komitmen
Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. Mahfud juga memastikan bahwa pemerintah akan bekerja secara profesional dalam mempersiapkan pesta demokrasi pada 2024. Sebelumnya, beredar undangan penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) mengenai pemunduran Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengusulkan agar DPR membentuk Pansus hak angket langka dan mahalnya minyak goreng, karena pemerintah terindikasi melanggar sejumlah undang-undang. PKS menilai pemerintah melanggar sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, persiapan Pemilu 2024 tidak akan terganggu oleh proses pergantian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sesuai ketentuan masa Jabatan KPU-Bawaslu periode 2017-2022 akan berakhir 11 April 2022. Pelantikan KPU-Bawaslu periode 2022-2027 akan dilaksanakan pada tanggal itu juga.
KPU dan PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dalam pemanfaatan data dan informasi kedua belah pihak serta produk dan layanan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Ketua KPU Ilham Saputra dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal Rochmad Djoemadi di kantor KPU RI, pada Kamis (17/03/2022). Bentuk kerja sama itu antara
Charta Politika melakukan “Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Tahun 2022” di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung yang dirilis pada Rabu (16/3/2022). Salah satunya terkait dengan elektabilitas partai politik. Hasil survei menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) masih unggul di Provinsi Jawa Timur dan Lampung berdasarkan hasil survei terbaru
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan kerja sama program USAID ERAT, untuk mendukung pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memperbaiki implementasi kebijakan, perencanaan, dan penggunaan anggaran. Program akan dilaksanakan di 30 kabupaten/kota di enam provinsi, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
