DPR telah mengesahkan 3 RUU DOB Papua, sehingga Indonesia kini memiliki 37 Provinsi. Tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Hanya butuh waktu 2,5 bulan bagi DPR untuk membuat tiga provinsi baru di Papua, sejak disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum
Presiden Jokowi mendapat sambutan hangat dari Presiden Vladimir Putin saat tiba di Istana Kremlin Kamis (30/6) sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Dalam pertemuannya, setidaknya ada lima hal yang dibicarakan Jokowi dan Putin, yaitu Mendorong Perdamaian, Membuka Ruang Dialog Ukraina-Rusia, Jaminan Keamanan Rusia bagi Jalur Ekspor Pangan Ukraina, Reintegrasi Pangan dan
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebutkan bahwa biaya politik di Indonesia sangat mahal. Hal tersebut dikatakannya saat memberi sambutan dalam pembekalan antikorupsi kepada Ketua Umum dan pengurus Partai Hanura di Jakarta (30/6/2022). KPK telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay, yang mewakili Solidaritas Organisasi Sipil untuk Tanah Papua mengatakan sikap pemerintah dan DPR yang terus mendorong pemekaran Papua tanpa melihat kondisi masyarakat Papua yang terbelah, antara kelompok yang pro dan kontra pemekaran, dikhawatirkan akan memicu konflik sosial di antara kedua kelompok itu. Potensi
KPU menginginkan revisi UU Pemilu bisa diselesaikan pada akhir tahun 2022, agar daerah otonomi baru (DOB) diikutsertakan dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Pada Mei 2023, tahapan pencalonan sudah harus digelar, baik untuk DPR maupun DPD. Pembentukan DOB di Papua maupun IKN, akan berdampak pada daftar pemilih, daerah
KPU diberikan akses terhadap data nomor induk kependudukan (NIK) serta data agregat kependudukan di tingkat kecamatan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan serta penyerahan hak akses NIK, di Jakarta (29/6/2022), mengatakan bahwa pemutakhiran data bersumber dari
Anggota Komisi II Fraksi Partai Demokrat, Rezka Oktoberia, memberikan enam catatan kritis terhadap proses pemekaran Papua. Pertama, proses pemekaran diminta agar benar-benar berdasarkan aspek dan pasal dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Kedua, Fraksi Partai Demokrat meminta adanya jaminan bagi hak orang asli Papua melalui penguatan
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa Fraksi PAN MPR RI telah mengirimkan surat bernomor 024/K-S/F-PAN-MPR/VI/2022 kepada Pimpinan MPR RI, menunjuk Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan Zulkifli Hasan. Pimpinan MPR RI siap bekerja sama menuntaskan berbagai agenda MPR. Pengucapan sumpah jabatan Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua MPR rencananya akan
Hingga Selasa (28/6/2022), data dari KPU menunjukkan ada 26 parpol yang sudah mendaftar di Sipol. Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan di antaranya merupakan parpol parlemen, sedangkan PKB sampai saat ini belum mendaftar. Enam lainnya merupakan parpol nonparlemen yang tak memenuhi ambang batas parlemen, dan 12 lainnya merupakan parpol baru yang
Menkeu, Sri Mulyani, mengharapkan pemekaran tiga provinsi Papua menjadi langkah pembangunan yang lebih nyata. Pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran untuk proses pemekaran tersebut, dari transfer keuangan dan dana desa yang dibagi berdasarkan provinsi induknya dulu (28/6/2022). Terkait kebutuhan vertikal di ketiga provinsi tersebut, akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait, akan menjadi
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih belum menentukan sosok yang akan diusung sebagai capres pada Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebutkan bahwa nama-nama akan dikembalikan kepada urusan partai partai politik masing-masing. Saat ini, KIB sedang membangun konsepsi di antaranya soal kesamaan visi misi hingga program-program yang
Komisi II DPR bersikukuh akan mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan, dalam rapat paripurna DPR pada 30 Juni mendatang. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan
