Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukan mayoritas responden dari tingkat pendidikan menengah ke atas ingin parpol peserta Pemilu 2024 lebih sedikit ketimbang Pemilu 2019. Berdasarkan hasil survei tersebut, dari 508 responden, 45,5 persen memilih parpol peserta Pemilu 2024 lebih sedikit ketimbang peserta Pemilu 2019. Dari responden yang meminta penyederhanaan itu, 56,3
Safari politik ke akar rumput yang tengah dilakukan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani di sejumlah daerah terus mendapat perhatian publik. Pasalnya, di tengah euforia partai politik mencari pasangan koalisi, justru PDIP partai berlambang moncong putih itu lebih sibuk melakukan kunjungannya ke masyarakat. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang
Hasil riset lembaga survei Politika Research & Consulting (PRC) mendapati bahwa elektabilitas PDIP masih tertinggi. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu memiliki tingkat keterpilihan 18,2 persen. Berdasarkan hasil survei, Gerindra berada di posisi kedua dengan elektabilitas 12,7 persen. Sedangkan surveri juga menangkap bahwa partai Golkar berada di posisi ketiga
Dalam konferensi pers secara daring (20/7), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa berdasarkan hasil rakernas II beberapa waktu lalu, keputusan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam merespons soal wacana duet Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD telah ditetapkan dan diundangkan pada 20 Juli 2022. Terdapat 150 pasal dalam PKPU tersebut disertai dengan 49 jenis lampiran. Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, mengatakan bahwa secara
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui bahwa partainya intens berkomunikasi dengan Partai Demokrat dalam beberapa waktu terakhir (21/07). Namun, hal tersebut tak berarti bahwa keduanya akan berkoalisi untuk Pemilu 2024. Partai Nasdem masih sangat terbuka dengan partai manapun yang ingin menjalin komunikasi dan koalisi. Akan tetapi, intensitas komunikasi
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa Partai Nasdem mempertimbangkan dua aspek dalam memilih mitra koalisi, khususnya untuk Pilpres 2024. Pertama, kepentingan strategis bangsa ke depan untuk memperkuat politik kebangsaan, yaitu tentang ideologi negara, NKRI, kebhinekaan. Kedua, persamaan pandangan dalam pengusungan capres. Nasdem tak akan memaksakan nama atau
Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rezaldi, mengatakan bahwa temuan ORI menunjukkan adanya proses bermasalah secara administrasi dan hukum. Sebagai salah satu pelapor, Kontras berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperbaiki proses penunjukan penjabat kepala daerah gelombang berikutnya. Kontras juga mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi langkah Mendagri yang dinilai malaadministrasi dalam
Anggota Bawaslu, Puadi, mengatakan bahwa Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dengan nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022, tidak memenuhi syarat materil. Dengan demikian, laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti. Keputusan tersebut ditetapkan setelah melakukan kajian mendalam terhadap laporan yang masuk. Berdasarkan
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kata Rakyat, dan Lingkar Madani Indonesia melaporkan sejumlah dugaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, ke Bawaslu (19/7/2022). Laporan dengan Nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 itu menjadi laporan perdana yang masuk ke Bawaslu. Zulhas dinilai memenuhi berbagai unsur pelanggaran. Pertama, kampanye di
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Robert Na Endi Jaweng, merilis Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ORI terkait pengaduan soal pengangkatan penjabat kepala daerah (19/7/2022). ORI menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah, yaitu penyimpangan prosedur dalam pengangkatan penjabat, mengabaikan putusan MK, dan adanya penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syarifah Amelia menilai, ada oknum yang sengaja melakukan fitnah terkait kejanggalan kenaikan harta kekayaan ketua umumnya Suharso Monoarfa. Motif di balik fitnahan ini tak lain sebagai whistle blowing untuk merusak kondusifitas dan soliditas PPP yang saat ini terus melakukan konsolidasi menyongsong jalan kemenangan 2024.
