Kelompok Koalisi untuk Kemanusian Papua menyayangkan sikap keras kepala pemerintahan Presiden Jokowi dan DPR yang tetap ngotot untuk melaksanakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Kelompok sipil dari berbagai lembaga swadaya masyarakat menegaskan bahwa rencana pembentukan tiga provinsi baru di Bumi Cenderawasih berkali-kali mendapatkan penolakan dari orang-orang asli Papua
Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan pernyataan yakni Pemilu akan tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas kabinet pada Minggu (10/4/2022). Jokowi mengatakan, dengan penegasan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024, diharapkan tidak ada anggapan bahwa pemerintah seolah berupaya melakukan penundaan pemilu. Presiden juga menyatakan akan
Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, mengatakan langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menemui negara-negara anggota G20 di Eropa patut dipuji. Akan tetapi, kata Hikmahanto, jika pada akhirnya jalan keluar untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina tak kunjung tercapai, dan kemudian berdampak terhadap penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada
Kemenkumham menyatakan hal yang perlu diperhatikan menjelang pemilu adalah duplikasi keanggotaan partai politik, karena bisa saja satu orang yang sama terdaftar di sejumlah parpol berbeda. Direktur Tata Negara, Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Baroto, meminta KPU hati-hati saat verifikasi pendaftaran partai politik peserta pemilu agar keanggotaan ganda tidak terjadi mengingat
Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin HSN DM, mengatakan akan turun berunjuk rasa di Istana Negara Senin (11/4) menuntut sikap tegas Presiden Jokowi tidak memperpanjang masa jabatan. Dari gerakan mahasiswa lainnya, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) masih melangsungkan konsolidasi pada Jumat (8/4). BEM SI
Isu reshuffle kembali muncul setelah Presiden Jokowi melarang para menterinya bicara mengenai penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode. Menanggapi itu, sejumlah partai menyerahkan sepenuhnya reshuffle kepada Presiden Jokowi. Politikus Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan bukan kali ini saja Presiden Jokowi menegur menterinya. Teguran tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kondisi nyata
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah telah disahkan oleh Badan Legislasi DPR RI dalam rapat pleno yang digelar Rabu (6/4/2022). Dalam rapat pleno tersebut, semua fraksi di Baleg menyatakan setuju terhadap RUU tentang tiga provinsi tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR,
Dalam Sidang Kabinet (05/03/2022), Presiden Jokowi melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden, dan meminta para menteri untuk fokus bekerja menangani permasalahan yang sedang terjadi. Jokowi menegaskan situasi global yang sedang sulit ini harus disampaikan dengan bahasa rakyat. Presiden juga menyampaikan soal sense of
Masih alotnya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi antara pemerintah dan DPR membuat perlindungan terhadap data strategis negara, termasuk data pribadi warga, ini menjadi sangat lemah. Kedaulatan data menjadi terancam. Hingga Selasa (5/4/2022), belum ada rapat Panitia Kerja RUU PDP di DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Padahal, BSSN telah melaporkan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membantah isu yang berkembang bahwa acara Silatnas Apdesi beberapa waktu lalu di Istora Senayan sebagai deklarasi dukungan masa jabatan presiden tiga periode. Tito melihat dukungan Apdesi sebagai sebatas aspirasi. Aspirasi tersebut memiliki kedudukan yang sama karena adanya jaminan penyampaian pendapat di muka umum seperti yang
Pada rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri (5/4/2022), Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim minta sejumlah Kepala Desa yang hadir dalam Silatnas Apdesi dan mendukung wacana Jokowi 3 periode agar diberikan sanksi. Luqman mengingatkan bahwa para Kades dilarang melakukan kegiatan politik praktis seperti diatur dalam UU. Kemendagri dinilai
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau supaya Presiden Jokowi menjabat 3 periode terus muncul dan memicu beragam tanggapan. Isu kontroversial yang kembali muncul itu kemudian membuat sejumlah pejabat negara ikut berkomentar. Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, tak mempersoalkan para kepala desa yang menyerukan agar masa jabatan Presiden Jokowi
