Pada rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri (5/4/2022), Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim minta sejumlah Kepala Desa yang hadir dalam Silatnas Apdesi dan mendukung wacana Jokowi 3 periode agar diberikan sanksi. Luqman mengingatkan bahwa para Kades dilarang melakukan kegiatan politik praktis seperti diatur dalam UU. Kemendagri dinilai
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau supaya Presiden Jokowi menjabat 3 periode terus muncul dan memicu beragam tanggapan. Isu kontroversial yang kembali muncul itu kemudian membuat sejumlah pejabat negara ikut berkomentar. Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, tak mempersoalkan para kepala desa yang menyerukan agar masa jabatan Presiden Jokowi
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan Komisi II akan segera membahas tahapan pemilu 2024 dalam masa sidang ini. Rencananya tahapan pemilu tersebut akan dibahas usai komisioner KPU dan Bawaslu terpilih dilantik. Pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu telah menyepakati hari pemungutan suara Pilpres dan Pileg, tetapi ada
PKS mengkritik pemerintah yang tak mampu mengerem kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok jelang Ramadhan. Juru Bicara PKS, Kurniasih Mufidayati menilai, masyarakat seakan-akan dibiarkan dilepaskan dengan sistem ekonomi bebas sesuai pasar. Contohnya adalah stok minyak goreng yang tiba-tiba melimpah di pasaran usai dengan harga tinggi, padahal sebelumnya langka di mana-mana. PKS
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto lebih unggul dari nama-nama calon presiden yang dominan dalam simulasi semi terbuka. Disusul Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan meski Prabowo lebih unggul, namun trennya menurun daripada calon
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik partai terhadap partai politik terendah dibanding institusi lainnya. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya kurang lebih sekitar 54 persen. Sementara 42 persen lainnya menyatakan sedikit percaya atau tidak percaya sama sekali kepada partai politik. Survei Indikator juga menunjukkan sejumlah parpol
Wacana yang memunculkan kembali pedoman pembangunan nasional yang mirip “model GBHN” disambut positif oleh publik. Namun, respons ini juga dibarengi oleh kekhawatiran karena harus ditempuh melalui amandemen konstitusi. Pilihan amandemen ini dikhawatirkan akan diboncengi oleh agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini tergambar dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas akhir
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, kepala desa tidak boleh melakukan politik praktis. Deklarasi Apdesi yang mendukung masa jabatan presiden tiga periode dinilai melanggar konstitusi. Aparatur desa seharusnya netral dan tak terjebak politik praktis seperti masa Orde Baru. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menjelaskan, ada peraturan
Berbagai manuver terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden oleh sejumlah pihak berisiko mengakibatkan perpecahan di masyarakat, bahkan pecahnya konflik horizontal. Karena itu, penting bagi elite di negeri ini untuk menghentikan kegaduhan yang muncul akibat wacana yang inkonstitusional tersebut. Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, mengatakan upaya dari sejumlah kelompok
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai kemampuan diplomasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan para petinggi dunia menjadi salah satu faktor plus baginya sebagai kandidat capres terkuat dalam Pilpres 2024. Prabowo diketahui kerap berdiplomasi dengan sejumlah pemimpin dunia. Salah satu yang paling anyar, Prabowo bertemu dengan Presiden
Wakil Kepala BSSN Luki Hermawan dalam peluncuran ”Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber Tahun 2021” pada Rabu (30/3/2022), mengatakan risiko ancaman siber semakin kompleks. Dari data BSSN, serangan phishing menjadi salah satu pintu masuk terbesar bagi peretas. Untuk 2021, serangan melalui surel phishing mencapai 3.816 kasus. Serangan lewat laman phishing
Kemendagri menjelaskan keberadaan dua asosiasi kepala desa di tengah isu Presiden Jokowi tiga periode, untuk merespons keberadaan dua kelompok yang sama-sama menamakan diri Apdesi. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan kedua ormas tersebut memiliki akta notaris, kepengurusan, dan kantor yang berbeda. Satu, perkumpulan Apdesi. Dua, DPP Apdesi. Dewan
