KPU mengungkapkan sejumlah anggota KPU dari kota/kabupaten tercatut nama dan NIK oleh partai politik dalam aplikasi Sipol tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Laporan tersebut berdasarkan pengecekan mandiri di website info.pemilu.kpu.go.id. Kendati demikian, KPU belum bisa mempublikasikan nama partai politik yang mencatut anggota KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa pihaknya masih
Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni PPP, PAN, dan Partai Golkar, akan mendaftarkan diri ke Komisi KPU pada 10 Agustus 2022. Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi, mengatakan anggota partai KIB saling berkoordinasi jelang pendaftaran tersebut (4/8). PPP sudah siap mendaftarkan diri ke KPU. Partai berlambang Ka’bah itu juga telah melengkapi daftar keanggotaan dan daftar kepengurusan yang akan didaftarkan.
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan itu digelar di Park Hyatt Jakarta, pada Kamis (4/8/2022). Dalam pertemuan kedua tokoh membahas berbagai hal terkait persoalan bangsa dan dunia.
Bawaslu meyakini Pemilu 2024 akan berjalan lebih baik apabila semua pihak baik penyelenggara, peserta, dan masyarakat menggunakan ‘mindset’ gotong royong. Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, menyatakan demokrasi yang diterapkan Bangsa Indonesia merupakan demokrasi mengutamakan musyawarah karena dasarnya adalah gotong royong. Bawaslu berharap meminta segala masalah dan gesekan terkait pemilu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di lembaga pengawas pemilu. Totok mengatakan Bawaslu sendiri bakal terus mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pemilu.
Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni PPP, PAN, dan Partai Golkar, akan mendaftarkan diri ke Komisi KPU pada 10 Agustus 2022. Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi, mengatakan anggota partai KIB saling berkoordinasi jelang pendaftaran tersebut (4/8). PPP sudah siap mendaftarkan diri ke KPU. Partai berlambang Ka’bah itu juga telah melengkapi daftar keanggotaan dan daftar kepengurusan yang akan didaftarkan.
Deputi V Kepala Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhwardani mengatakan, kinerja Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada 2023-2024 mendatang harus diperkuat. Utamanya dalam memantau pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Strategi pencegahan korupsi perlu merangkul partai politik karena posisinya yang sentral dalam proses pembentukan kebijakan publik.
Anggota KPU, August Mellaz mengatakan ada dua tantangan yang dihadapi KPU terkait kegiatan pendaftaran parpol. Pertama, soal konfirmasi kehadiran parpol yang telah mengajukan surat, tetapi ada perubahan teknis dan harus dijadwalkan ulang. Kedua, tantangan pasca pendaftaran, yakni untuk tetap menjaga ritme proses pendaftaran.
Mantan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2011-2021, Rusli Effendi menyarankan Suharso Monoarfa untuk mundur secara terhormat dari jabatan ketua umum partai. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan menyusul desakan mundur terus datang dari berbagai pihak.
Berdasarkan data KPU, dari pagu anggaran tahapan Pemilu 2024 di 2022 yang disetujui DPR dan Kemenkeu sebesar Rp 8,06 triliun, baru dicairkan sebesar Rp 3,69 triliun (45,87 persen). Dengan perincian, pencairan awal sebesar Rp 2,45 triliun dan pencairan kedua sebesar Rp 1,24 triliun. Karena itu, masih ada kekurangan Rp 4,36
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan kedekatan Partai Gerindra dan PKB yang semakin erat, menguatkan kemungkinan terbentuknya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dalam waktu dekat (2/8). Realitas politik ini membuat dinamika koalisi yang cair dan semakin mengerucut setelah sebelumnya Golkar, PAN, dan PPP resmi menggagas
Ketua KPU Hasyim Asy’ari, berharap payung hukum penyelenggaraan pemilu di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua selesai sebelum akhir tahun ini (2/8). Hasyim menyampaikan bahwa Majelis Rakyat Papua sudah bermediasi dengan KPU terkait konsekuensi elektoral atau kepemiluan pasca terbentuknya DOB. MRP menjelaskan gagasan tentang konsekuensi elektoral atau kepemiluan dengan adanya
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa Mendagri telah melaporkan beberapa nama yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru Papua, tapi semuanya masih belum final. Menurut Masduki, Wapres Ma’ruf lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan aturan baru di tiga provinsi baru Papua. Wamendagri, John Wempi Wetipo, memastikan penjabat gubernur untuk
