Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan Posisi politik bakal calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Prabowo Subianto diperkirakan bakal semakin kokoh setelah mendapat tambahan dukungan dari PAN dan Partai Golkar. elain itu, kata Bawono, dukungan Partai Golkar dan PAN terhadap Prabowo juga membuat peta koalisi pemilihan presiden
Menteri Pertahanan yang juga bakal capres dari Partai Gerindra menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional di Universitas Sebelas Maret (UNS), pada Kamis (10/8/2023) bersama dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Sepanjang acara, Prabowo duduk berdampingan dengan Gibran. Sebelum menghadiri acara di UNS, Prabowo makan bersama dengan kelompok sukarelawan Presiden Joko
Upaya kudeta Partai Demokrat oleh kubu Moeldoko kandas. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan kubu Moeldoko atas kepengurusan Partai Demokrat. Juru bicara Mahkamah, Agung Suharto, juga mengonfirmasi hal tersebut. Putusan itu diputuskan majelis hakim pada Kamis (10/8/2023). Suharto menyampaikan, putusan atas PK ini merupakan putusan terakhir dalam perkara
Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengaku mendapat dukungan serius dari ratusan ulama di Surabaya, Jawa Timur. Selain usulan nama bakal cawapres, Anies mengatakan juga mendapatkan restu dari para ulama. Anies menyampaikan apresiasinya atas dukungan para kiai dan ulama itu. Anies kembali menekankan pada waktunya akan mengumumkan
Ombudsman Republik Indonesia menyoroti masih munculnya pejabat TNI atau Polri aktif dari usulan nama-nama penjabat kepala daerah yang diajukan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, Rabu (9/8/2023), mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari 34 kantor perwakilan di seluruh Indonesia tentang nama-nama calon penjabat kepala daerah yang
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya optimistis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Muzani mengatakan, hal tersebut berdasarkan pernyataan PSI yang mengatakan akan tegak lurus arahan Presiden Jokowi terkait pilpres. Muzani menambahkan, silahturahmi antara partainya dengan PSI beberapa
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, amendemen UUD 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan kesepakatan parpol yang ada di MPR. Pada Rabu (9/8/2023) sore, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Pimpinan MPR di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain Bambang Soesatyo, Para pimpinan MPR lainnya yang
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai perhitungan terkait koalisi untuk Pilpres 2024. Termasuk soal tawaran PDI-P di tengah koalisinya bersama Partai Gerindra. Proposal utama PKB adalah mengusung Abdul Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024, baik sebagai capres ataupun cawapres. Kendati demikian, ia
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/8/2023), mengatakan pihaknya telah melaporkan KPU ke DKPP pada Senin (7/8/2023) sore. Pelaporan ini berkaitan dengan keterbatasan akses Bawaslu pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Bagja enggan mengungkapkan sejauh mana keterbatasan akses tersebut. Ia juga tidak mau menyampaikan apa yang menjadi
Kuatnya tarik menarik posisi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kembali muncul setelah adanya pernyataan kesiapan Yenni Wahid, untuk menempati posisi tersebut. Kesiapan Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab disapa Yenny Wahid, untuk menjadi bakal cawapres disampaikan saat ditemui di Kompleks
MK diminta untuk menolak uji materi Pasal 169 huruf q UU No 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh tiga pihak. Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, menilai tidak ada isu konstitusionalitas dalam syarat usia minimal seorang untuk menjadi capres dan cawapres. Pemohon mendalilkan, terjadi diskriminasi yang tidak dapat ditoleransi dalam pengaturan
Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah, mendukung uji materi permohonan UU Pemilu terkait batas usia minimal capres/cawapres yang tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Nasrullah, pendiri bangsa ini rata-rata di usia muda pada saat kemerdekaan, rata-rata 30-40 tahun. Misalnya, Sutan Syahrir pada waktu berusia 36 tahun dipilih menjadi
